Ayo Merokoklah, Anak-anak!

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Selasa, 13 November 2018 | 07:46 WIB

Jangan kaget! Ini adalah bunyi nyanyian merdu industri rokok lewat iklan-iklannya yang gencar di berbagai tempat, yang membujuk anak-anak Indonesia untuk menikmati rokok sedini mungkin.

November ini adalah bulan kelahiran Konvensi Hak Anak. Bulan yang sepatutnya menjadi momen tepekur tentang sudah seberapa jauh negara telah melakukan langkah terbaik untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Namun tragis, di bulan ini kita justru dihadapkan pada kenyataan getir tentang perilaku merokok anak-anak kita. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018 di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, perokok berusia 10 sampai 18 tahun meningkat dari 7,2% ke 9,1%! Peningkatan persentase perokok belia ini semakin meneguhkan keyakinan saya bahwa salah satu pasal Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sepatutnya disempurnakan menjadi “psikoterapi, rokok, dan zat-zat adiktif lainnya”.

Kisah nyata nan kelam tentang anak-anak Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Yang lebih menyesakkan adalah pada tahun ini pula Pemerintah Kota Surabaya mengizinkan kembali iklan rokok di ruang terbuka.

Keputusan yang sedikit banyak membuat putus harapan ini hampir bisa dipastikan bermotif pemasukan finansial bagi pemerintah setempat. Sepintas, izin reklame rokok seolah mendatangkan keuntungan. Namun berangkat dari begitu banyak penelitian bahwa iklan berpengaruh kuat terhadap pembentukan perilaku merokok pada audiens khususnya anak-anak, maka pemasukan Pemkot Surabaya tersebut niscaya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pengeluaran yang nantinya harus digelontorkan guna mengatasi segala masalah terkait perilaku merokok.

Bagaimana masukan Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, dan kantor-kantor dinas lainnya sebelum izin reklame rokok itu dikucurkan kembali? Saya menjadi penasaran dibuatnya.

Izin yang kembali diberikan bagi industri rokok untuk beriklan di ruang terbuka merupakan realitas getir, mengingat Surabaya sudah berstatus Kota Layak Anak. Alhasil, sudah sepatutnya dilakukan penyempurnaan terhadap kriteria Kota Layak Anak dan bebas rokok, termasuk bebas iklan rokok, harus dijadikan sebagai kriteria kunci.

Kenyataan pahit lainnya, yang juga berlangsung tahun ini bahkan di bulan ini adalah keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk tidak menaikkan cukai rokok! Kebijakan yang tidak bijak itu amat-sangat disesalkan. Padahal, sekian banyak penelitian menyimpulkan bahwa penaikan cukai rokok merupakan cara paling efektif di banyak negara untuk menekan jumlah perokok.

Mekanisme tentang bagaimana penaikan cukai rokok berakibat pada menurunnya jumlah perokok adalah bahwa harga rokok yang tinggi membuatnya tidak lagi terjangkau oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi dengan mudahnya mengisap rokok, terlebih di tempat umum, maka gambaran tentang perilaku merokok juga akan menjauh dari anak-anak.

Anak-anak sering disebut sebagai peniru yang baik. Alhasil, ketika tidak ada lagi orang-orang dewasa yang merokok, maka anak-anak pun tidak akan memperoleh contoh mengenai perilaku salah yang dapat mereka tiru.
Kemunduran upaya perlindungan masyarakat --khususnya anak-anak-- sebagaimana pemberian izin iklan rokok dan stagnannya upaya sejenis lewat penolakan pelipatgandaan besaran cukai rokok, saya yakini memunculkan paling sedikit dua implikasi.

Pertama, sinisme bahwa bonus demografi berisiko tinggi menjadi bencana demografi ternyata ada benarnya. Kerisauan akan kemungkinan itu didukung oleh temuan bahwa penyakit tak menular ternyata bermunculan lebih cepat di negara-negara sedang berkembang, dan rokok merupakan penyebab utama penyakit yang betapa pun tidak menular namun berisiko tinggi terhadap kematian itu. Misalnya kanker, penyakit jantung koroner, dan lainnya.

Berubahnya bonus demografi menjadi bencana demografi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan akibat langsung semacam kematian si perokok. Dalam situasi ketika anak-anak telah menjadi perokok, anggaran rumah tangga--dan anggaran negara--sangat mungkin tersedot untuk mengatasi gangguan terhadap kehidupan sang anak secara sistemik. Mulai dari anggaran untuk biaya pengobatan, anggaran pemenuhan gizi keluarga yang berkurang, dan menyempitnya peluang anak untuk memasuki dunia kerja yang semakin lama semakin banyak memberlakukan lingkungan bebas rokok (smoke-free office environment).

Kedua, pemberian izin reklame rokok oleh Pemerintah Kota Surabaya serta penolakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menaikkan cukai rokok merupakan gestur tak terbantahkan tentang kurang adanya iktikad serius untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Padahal, Konvensi ini meletakkan dasar komprehensif untuk melindungi generasi masa kini dan masa depan dari dampak merusak konsumsi tembakau. Tidak diratifikasinya FCTC oleh Indonesia bahkan harus diakui cukup memalukan, mengingat sesama negara Asia Tenggara yang lebih kecil pun ternyata sudah sejak jauh-jauh hari meratifikasi Konvensi tersebut.

Perang Badar
Senyatanya perang melawan rokok, teristimewa demi kesejahteraan anak-anak Indonesia, terasa lebih berat daripada sebelumnya. Sikap Pemkot Surabaya dan Pemerintah Republik Indonesia, berupa pemberian izin iklan rokok dan penolakan untuk menaikkan cukai rokok, adalah antiklimaks tingkat tertinggi yang harus mendapatkan tentangan serius. Untuk maksud tersebut, saya berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggunakan kewenangannya untuk mengkritisi sekaligus memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya dan Pemerintah Republik Indonesia tentang masalah tersebut.

Pesan agar KPAI bertaji memegang komando perang badar melawan rokok sesungguhnya bukan baru kali ini saja dilakukan oleh pergerakan masyarakat sipil. Beberapa bulan lalu, misalnya, sepuluh organisasi yang bekerja di ranah perlindungan anak--diinisiasi Yayasan Lentera Anak--berhimpun serta menyampaikan desakan lisan dan tertulis kepada KPAI agar lembaga negara tersebut memfungsikan dirinya dengan memakai pasal 76 (g) Undang-Undang Perlindungan Anak., yakni memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hukum dan eksploitasi anak pada kegiatan audisi beasiswa salah satu produsen rokok besar di Tanah Air.

Sementara menunggu tanggapan resmi dari KPAI atas desakan tersebut, LPAI ingin menambahkan satu agenda susulan bahkan dalam skala tertinggi. KPAI berkenan menjadi markas besar bagi upaya mempercepat ratifikasi FCTC, demi--khususnya--anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Sehingga tidak ada lagi dugaan seolah kita semua ikut mendukung nyanyian merdu industri rokok lewat iklan-iklannya yang gencar membujuk anak2 Indonesia gemar merokok sejak dini.

Semoga.

CLOSE