Pencapaian Demokratisasi Indonesia

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 14 November 2018 | 17:00 WIB

Secara historis, Indonesia bertekad untuk mengadopsi demokrasi menggantikan sistem otoritarian pasca gerakan Refomasi 1998. Perkembangan dan dinamika demokrasi di Indonesia tentu sangat menarik. Hal itu lantaran kedudukan Indonesia sendiri bisa dilihat dari tiga konteks, yaitu: pertama, konteks ASEAN di mana Indonesia merupakan negara terbesar dan merupakan pemimpin ASEAN Political-Security Community. Kedua, konteks dunia Islam, di mana Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia penting dalam hubungan negara-negara utara dengan negara-negara selatan di mana Indonesia merupakan anggota G20

Proses demokratisasi ini tidak mudah, bukan hanya karena besarnya energi, waktu, dan biaya yang dihabiskan tetapi juga karena struktur sosial dan budaya Indonesia dianggap tidak sesuai dengan demokrasi oleh banyak pihak. Ada tiga elemen yang membuat banyak kalangan pesimistis dengan demokrasi Indonesia yaitu berkaitan dengan masyarakat yang multikultural dengan penduduk yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas, berkaitan dengan pengaruh Islam sebagai kekuatan politik, dan berkaitan dengan struktur sosial politik yang kompleks.

Masyarakat multikultural dengan jumlah peduduk yang sangat besar dalam wilayah yang sangat luas akan menimbulkan masalah yang sangat rumit dalam pengaturan teknis prosedur demokrasi. Selain itu juga bagaimana mengatur hubungan antaretnis, antaridentitas, dan antargolongan, sehingga semuanya merasa terwakili.

Dalam hal multikulturalisme dan wilayah yang sangat luas, ada dua sisi dari proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Sisi positifnya adalah makin terbukanya partai politik di Indonesia terhadap semua kelompok etnis dan agama. Dengan begitu, partai politik membuat partisipasi yang lebih terbuka bagi siapapun. Selain itu, partai politik juga makin berperan sebagai instrumen pemersatu bangsa. Salah satu contohnya adalah makin beragamnya latar belakang etnis pemimpin-pemimpin partai politik. Namun demikian sebenarnya anggota partai politik juga sangat terbuka.

Sisi negatifnya adalah makin berkembangnya etnisitas pada kasus-kasus tertentu, seperti pemilihan kepala daerah. Selain itu muncul fenomena dinasti-dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia.

Masalah lain yang muncul adalah belum rasionalnya pemilih Indonesia. Faktor-faktor emosional lebih berpengaruh. Pemilih Indonesia di banyak daerah juga pragmatis dalam memilih calon legislatif maupun calon kepala daerah. Ini menimbulkan tantangan dan masalah serius seperti politik uang.

Dalam hal pengaruh Islam, sebenarnya Indonesia punya modal besar yaitu masyarakat Muslim yang moderat, ditandai oleh kehadiran NU dan Muhammadiyah. Namun transnasionalisasi ideologi akibat globalisasi akhir-akhir ini juga sangat mengganggu. Ada peningkatan intoleransi dan radikalisme di Indonesia seiring dengan munculnya Al-Qaeda dan ISIS.

Intoleransi semakin parah karena bebasnya komunikasi dan informasi di internet. Bagi Indonesia, hoax dan ujaran kebencian sangat meresahkan karena mengancam masyarakat multikultural yang sudah susah payah dibangun selama ini. Indonesia bahkan disebut-sebut oleh beberapa pengamat sebagai tempat yang mendukung bagi terorisme dan kelompok radikal.

Ini menimbulkan komplikasi tersendiri bagi pemerintah untuk menghadapi kuatnya politik identitas tersebut. Aspek-aspek sosiologis sering mendominasi upaya-upaya penyelesaian daripada upaya penegakan hukum yang ketat. Faktor sensitivitas isu agama sangat berpotensi untuk menjadi sumber kerusuhan dan bahkan disintegrasi bangsa. Oleh karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam hal ini. NU dan Muhammadiyah idealnya tetap menjadi pendukung terbesar bagi moderasi Islam.

Dalam hal sistem yang otoriter dan koruptif, ini menjadi tantangan khusus Indonesia. Apalagi pascareformasi, demokratisasi lebih fokus pada aspek institusional daripada aspek struktural. Demokrasi di Indonesia masih ditandai oleh kuatnya etnisitas, kekerabatan, juga oleh sistem hukum yang koruptif dan birokrasi yang tidak efisien, di samping juga kapasitas rakyat yang belum memadai.

Menuju Pemilu 2019
Tiga elemen besar, yaitu kompleksitas yang berkaitan dengan jumlah penduduk dan geografi, politik identitas, serta keberlangsungan reformasi hukum dan birokrasi, akan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu ada juga aspek munculnya generasi milenial.

Politik identitas dan internet telah menimbulkan berbagai dinamika dalam politik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan sejumlah antisipasi agar aspek ini tidak membahayakan demokrasi. Indonesia telah membuat UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), memperketat pengawasan kampanye serta mendirikan badan siber yang menangani hal ini.

Mengenai keberlangsungan reformasi hukum dan birokrasi, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan keduanya sebagai agenda nasional yang berkelanjutan. Memang masih terdapat banyak masalah seperti serangan balik dari koruptor, debat mengenai bagaimana reformulasi penegakan hukum dan penguatan KPK, bahkan juga debat dua paradigma yaitu paradigma HAM dan paradigma penegakan hukum yang ketat.

Dalam hal reformasi birokrasi, memang sulit untuk mengubah kultur birokrasi yang patrimonial, tidak efisien dan cenderung politis. Namun, pemerintah terus melakukan berbagai upaya seperti regulasi mengenai penguatan pengawasan dan supervisi serta berbagai aturan lainnya. Usaha-usaha itu belum sepenuhnya berhasil namun telah memberikan harapan bagi birokrasi yang lebih baik.

Terakhir mengenai generasi milenial. Jumlah kelompok milenial di Indonesia sangat besar. Pada tahun 2019, 40% dari seluruh pemilih adalah para milenial sehingga kelompok ini menjadi rebutan bagi para politisi. Pengaruhnya adalah berubahnya gaya kampanye maupun program-program yang ditawarkan.

Selain itu, Pemilu 2019 adalah transisi dari kepemimpinan politisi senior kepada politisi yang lebih muda. Ini mungkin adalah akhir era dari Jokowi, Megawati, Prabowo dan politisi senior lainnya. Setelah itu akan muncul era Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Sandiaga Uno dan sebagainya.

Pemilu 2019 adalah periode transisi yang penting dalam demokrasi Indonesia. Pemilu ini akan menjawab apakah demokratisasi akan terus berlangsung dengan baik atau akan sedikit mundur, berkaitan dengan kuatnya paradigma politik identitas dan fenomena radikalisme. Itulah sebabnya, Indonesia perlu mengawal dengan sungguh-sungguh dan konsisten untuk Pemilu 2019 nanti, agar konsolidasi demokrasi Indonesia bisa terus membaik sehingga menjadi sarana bagi pemerintahan yang bersih dan berhasil mewujudkan kesejahteraan.

CLOSE