Setelah Peserta Seleksi CPNS Berguguran

Opini: Adi Prasetya

Penulis adalah pemerhati masalah sosial, jurnalis BeritaSatu TV.

Sabtu, 17 November 2018 | 07:43 WIB

Memprihatinkan. Inilah yang hari-hari ini kita baca dan saksikan atas hasil ujian penerimaan aparat sipil negara atau yang lebih kita kenal dengan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Melalui pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB), Syafruddin sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Penerimaan CPNS 2018, kita disuguhi data bahwa hanya 8-9 persen saja peserta ujian yang lolos passing grade seleksi kemampuan dasar (SKD).

Data dari Kementerian PAN dan RB menunjukkan dari 3,6 juta total pelamar, hanya sekitar 1,7 juta yang mengikuti ujian SKD. Ironisnya, dari 1,7 juta peserta tes, hanya 128.236 orang yang lulus passing grade (Beritasatu.com,12/11/2018).

Di berbagai tempat, rasio kelulusan malah lebih parah. Di Nusa Tenggara Timur, pelamar yang lulus hanya berkisar tiga persen. Bahkan, yang paling memprihatinkan terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, karena hanya sekitar satu persen saja peserta ujian yang dinyatakan lolos SKD (AntaraNews,15/11/2018).

Melihat kenyataan ini, seleksi terbesar dalam sejarah penerimaan CPNS sepertinya tidak akan bisa memenuhi kuota formasi yang diinginkan. Dengan rasio kelulusan 8-9 persen, itu artinya akan ada kekosongan jabatan CPNS hingga 90 persen. Seperti kita telah ketahui, pemerintah tahun ini membuka formasi untuk 238.015 “kursi” CPNS. Jumlah itu akan ditempatkan untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, rumah sakit, kampus, guru umum dan madrasah, hingga pegawai pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten.

Dari sejumlah rapat dan pertemuan terbaru antara Menteri PAN dan RB Syafruddin dengan Panselnas, terbuka dua opsi untuk menuntaskan masalah ini. Panitia seleksi nasional akan menurunkan standar kelulusan (passing grade) atau opsi lain meloloskan peserta ujian dengan pemeringkatan atau ranking. Kedua opsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kuota kebutuhan CPNS nasional. Namun, opsi mana yang akan diambil, pemerintah belum memutuskan. Alasannya perlu membuat landasan hukum dengan menerbitkan peraturan menteri PAN dan RB terlebih dahulu agar keputusan ini tidak cacat hukum dan memenuhi rasa keadilan khususnya bagi para pelamar. Juga dengan alasan mempertimbangkan dua hal penting antara memenuhi kebutuhan mendesak mengisi kekosongan jabatan dan terdegradasinya standar kualitas minimum CPNS kita.

Saya pribadi berpendapat, kedua pertimbangan itu sama pentingnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemerintah melalui Panselnas sebaiknya secepatnya memutuskan satu di antara dua opsi itu agar masalah seleksi CPNS segera terselesaikan. Juga, agar kekhawatiran adanya kekosongan formasi CPNS sebagaimana dikhawatirkan para pejabat di negeri ini tidak terjadi. Sebab, kekosongan aparatur negara akan berdampak yang lebih serius, yakni terganggunya pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, SIM, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sembari menuntaskan terpenuhinya kuota formasi CPNS, pemerintah juga harus menyiapkan langkah penting lainnya yakni bagaimana meng-upgrade kualitas para calon ASN kita nantinya sebelum mereka bekerja. Pemerintah perlu memikirkan pendidikan dan pelatihan ekstra untuk para CPNS ini nantinya. Sebab, berkaca pada hasil ujian SKD itu, maka sejujurnya, mayoritas ASN itu belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Apalagi jika dikaitkan dengan roadmap pemerintah yang menginginkan tercapainya smart ASN pada 2019 dan terciptanya birokrasi dan pelayanan berkelas dunia. Sebuah harapan yang bagus-bagus saja bagi kita semua.

Terakhir, yang juga tak kalah pentingnya, fakta bergugurannya mayoritas peserta tes CPNS mengharuskan dunia perguruan tinggi kita untuk berinstrospeksi. Menjadi pekerjaan rumah besar bagi kampus-kampus kita, untuk juga segera bergegas membenahi kualitas pendidikannya agar dari sana dihasilkan manusia-manusia unggul. Tak hanya sekadar “enteng” untuk lulus dari seleksi CPNS, tetapi juga manusia-manusia berkelas dunia.

Setelah peserta seleksi CPNS berguguran, begitu banyak hal mendesak yang harus segera dikerjakan.

CLOSE