Orde Baru Tinggal Kenangan

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Senin, 26 November 2018 | 18:00 WIB

Orde Baru memang tinggal kenangan. Tak ada lagi penguasa yang paling ditakuti seperti Jenderal Soeharto. Resmi, TNI dan Polri tidak pula menjadi kekuatan politik lagi. DPR sudah lebih kuat tanpa diangkat Presiden. Begitu pula MA dan badan peradilan lebih independen.

UUD 1945 sudah diamendemen. Partai sudah banyak, bahkan keluarga Cendana pun bisa bikin partai. Presiden sudah dipilih rakyat melalui pemilu.

Cara memerintah tak sama lagi. Tiada lagi pemberangusan pers atau media. UU Antisubversi juga sudah dicabut. Dan banyak lagi yang sudah berubah.

Tapi, tak berarti Orde Baru tanpa warisan. Pertama, korupsi dan kolusi masih lanjut, sulit dikikis termasuk pola kolusi pejabat (tambah DPR) dan pengusaha. Kedua, para konglomerat juga masih bermotif mengeruk untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin, dan proyek industrialisasi gagal. Ketiga, hutan sudah banyak yang hilang akibat penggundulan secara besar-besaran. Keempat, eksploitasi minyak bumi yang terus digenjot telah mengakibatkan Indonesia berubah menjadi pengimpor. Kelima, rakyat tetap kesulitan mengorganisasikan diri menjadi kekuatan demokratis akibat warisan politik Orde Baru yang terus membekas.

Jika ada yang terkenang-kenang dengan kesuksesan Orde Baru, maka bakal ada pertanyaan: apanya yang sukses? Apakah kesuksesan swasembada pangan? Jika ada, apa warisan atau buktinya?

Swasembada Pangan?
Titiek Soeharto mengklaim, masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah dicapai swasembada pangan. Cawapres Sandiaga Uno pun berniat mengadopsinya. Apa benar begitu? Apa yang diwariskannya?

Memang benar pada dasawarsa 1980-an –seiring anjloknya harga minyak– pemerintahan Soeharto mulai menggenjot intensifikasi modal di sektor pertanian. Tak sedikit penduduk dan petani penggarap di pedesaan digusur seperti yang dialami penduduk di Badega, Cimerak, dan Jaringao di Jawa Barat, serta beberapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jadi, pembangunan pedesaan pemerintah Soeharto diiringi rentetan penggusuran. Memang ada para petani yang sukses dalam usaha pertanian pangan seperti data yang ditunjukkan ekonom Faisal Basri. Namun, tak bertahan lama. Mereka juga dikumpulkan dalam kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Klompencapir) untuk mendengarkan ceramah Soeharto secara monolog, juga ditambahkan peragaan menanam.

Selain itu perlu diingat, para investor itu tidak menanamkan modal mereka di sektor pertanian (pertanian pangan), melainkan di perkebunan untuk menghasilkan devisa setelah ekspor minyak menipis. Tak hanya itu, mereka juga menguasai lahan hutan jutaan hektare untuk ditebang dan diekspor kayunya, sehingga mengakibatkan hutan-hutan gundul.

Beberapa konglomerat yang terjalin dalam pola patronase bisnis dengan Soeharto malah tidak berkepentingan dengan pertanian pangan. Dengan lisensi dan konsesi untuk pasokan pangan, mereka pun mengimpor seperti beras, gandum, terigu, gula, dan daging sapi. Sebagian dipasok untuk Badan Urusan Logistik (Bulog) serta sebagian lagi untuk pabrik terigu dan pemasaran yang monopolistik.

Masih terkait konglomerat. Apakah “kerajaan bisnis” keluarga dan kerabat Soeharto, berkepentingan menanamkan modal mereka di sektor pertanian pangan? Memang ada peternakan sapi yang luas di Tapos, Bogor. Tapi lagi-lagi, untuk apa dan untuk siapa hasil peternakan tersebut? Sayang, kini peternakan ini sudah tak lagi terurus.

Jika benar sukses dengan swasembada pangan, seharusnya dapat ditunjukkan warisannya seperti irigasi dan bentangan sawah yang terawat. Memang ada warisan Waduk Kedungombo di Jawa Tengah hasil arahan Bank Dunia. Namun, sengketa yang menggusur penduduk itu sampai kini tak pernah beres.
Lantas pertanyaannya: warisan macam apa yang diklaim swasembada pangan di masa pemerintahan Soeharto itu?

Tinggal Kenangan
Masih soal pangan. Memang benar, harga pangan di masa Soeharto jauh lebih murah. Pemerintah melakukan subsidi. Tapi murahnya harga pangan juga diikuti dengan rendahnya upah buruh, karena pemerintah mengundang pemindahan pabrik-pabrik industri ringan dari negeri-negeri industri baru. Mereka menikmati pangan dengan sangat sederhana, dan, tak sedikit pula buruh yang tinggal bedeng-bedeng.

Begitu juga gaji pegawai negara yang rendah, tapi sekaligus pula terbentuk korupsi kecil-kecilan yang bertebaran di berbagai daerah hingga desa-desa, biasa disebut “pungutan liar” (pungli) dalam rantai komando birokrasi. Bisa diduga wabah korupsi dalam birokrasi dibiarkan tanpa hukuman, sebagai imbalan atas korupsi besar yang berada di lapisan pejabat dan pengusaha yang juga tanpa hukuman, ditambah paksaan atas pegawai sebagai pendukung Golkar dan Soeharto.

Swasembada pangan itu dapat dinilai sekadar klaim politik. Tak ada warisan yang bisa dibanggakan untuk membuktikan klaim tersebut. Para pejabat dan sebagian pengusaha lebih berkepentingan menimbun kekayaan di atas penderitaan rakyat.

Presiden Soeharto juga tak bisa berbuat apa-apa ketika harga sembako melambung tinggi di ujung kekuasaan politiknya, ketika nilai tukar rupiah menukik hingga ke dasarnya pada 1998. Banyak pengusaha kroninya menunggak utang ratusan triliun rupiah dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tanda-tanda ambruk kekuasaan politik Soeharto di antaranya adalah ia ditinggalkan para konglomerat yang telah dibesarkannya dengan membawa kabur sebagian modal mereka ke luar negeri, ditinggalkan kawan-kawan politik di kabinetnya, serta tidak mendapatkan dukungan lagi dari pemerintah asing berpengaruh. Ia pun minta tolong kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menggelontorkan utang sebanyak US$ 43 miliar, sebelum ia menyatakan berhenti dari jabatannya.

Orde Baru dan Soeharto sudah tinggal kenangan. Periode panjangnya sudah lewat lebih 20 tahun. Tak ada lagi era petrodollar, basis atau fondasi industri tak pernah terbentuk, lahan-lahan pertanian semakin habis, puluhan juta hektare hutan hilang dan terbakar, tambang-tambang juga semakin mengering, serta tak satu pun partai politik berbasis pada rakyat dan berkepentingan demi kesejahteraan umum setelah cara memerintah tak lagi sama seperti masa Soeharto.

Artinya, tak bisa menyontek model rezim Soeharto. Tak ada lagi syarat-syarat cukup untuk kembali. Karena itu, perlu dicari alternatif lain dalam menggerakkan pembangunan, dengan membentuk partisipasi rakyat dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan politik. Jadi, bukan jalan Soeharto yang membentuk “massa mengambang” (floating mass) untuk memperkaya diri bersama konglomerat kroni-kroninya.

CLOSE