Politisi Kompor

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 28 November 2018 | 17:00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan diksi yang cukup menggelitik dalam pidato pemberian gelar adat di Palembang beberapa hari yang lalu. Beliau waktu itu mengeluarkan kata-kata “politisi kompor”. Presiden mengatakan ini tentu saja lebih kepada keududukan beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan semata-mata sebagai kandidat presiden di pilpres mendatang. Tampaknya Presiden cukup terganggu dengan adanya politisi-politisi yang tidak mencerminkan aspek kenegarawanan dalam mempraktikkan tujuan-tujuan politiknya.

Pernyataan ini segera mengundang ketersinggungan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Respons yang muncul sudah dapat diduga. Pertama, berusaha memperlemah validasi dari kesan negatif diksi “kompor” itu. Menurut mereka, kompor bisa berarti positif, yaitu semacam cara untuk mematangkan konsep-konsep.

Kedua, berkebalikan dengan upaya pertama, pihak lain dari kubu Prabowo-Sandi justru membalikkan kata “pengompor” kepada pihak Jokowi-Ma'ruf amin. Menurutnya, pihak Jokowi-Ma'ruf lah yang akhir-akhir ini mencerminkan politisi kompor, bukan pihak Prabowo-Sandi.

Karakter
Presiden tampaknya cukup terganggu dengan adanya “politisi kompor”. Sebaliknya, kubu Prabowo-Sandi juga terganggu dengan keluhan Presiden tersebut. Padahal Presiden tentu saja sedang mengingatkan kepada semua pihak, baik di level nasional maupun daerah, agar menjaga etika dalam berpolitik. Jadi, kata-kata “politisi kompor” bukan hanya ditujukan buat kubu Prabowo-Sandi, atau lebih khusus kepada seseorang. Ini adalah sindiran dan ajakan secara umum. Kalau ada satu kubu yang tersinggung juga bisa dimaklumi. Ini adalah tahun politik, jadi segala hal langsung dikaitkan sebagai sebuah serangan terhadap kubu lawan.

Apa sebenarnya karakter dari “politisi kompor” yang dimaksud presiden? Pertama, mereka tidak memedulikan etika politik kebangsaan demi mencapai kepentingan mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu semata-mata supaya berhasil, mengikuti prinsip Machiavellian. Batas-batas etika tidak ada artinya bagi mereka.

Kedua, “politisi kompor” cenderung hanya ingin membakar emosi massa daripada menyampaikan pendidikan politik yang benar. Karena itu mereka akan selalu menyerang lawan tidak peduli apakah data dan argumentasi yang mereka berikan valid atau tidak. Pola mereka adalah propaganda bukan kampanye. Propaganda cenderung menghancurkan, membakar dan membuat bingung. Sebaliknya, kampanye bertujuan memberikan penerangan dan ajakan. Karena itu, kampanye yang benar memuat argumentasi yang didukung oleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan propaganda lebih mementingkan pada amplifikasi seruan atau bakaran yang mereka sampaikan. Semakin keras dan semakin sering sebuah propaganda diserukan, akan merusak kepercayaan massa dan memproduksi sebuah kebenaran baru yang sebenarnya menyesatkan.

Ketiga, "politisi kompor" tidak menuntun massa atau rakyat pada sikap optimistis. Sebaliknya mereka cenderung pesimistis dan menyebar ketakutan. Sikap-sikap pesimistis dan ketakutan memang perlu bagi mereka agar bisa tampil seolah-olah sebagai penyelamat dari kondisi yang mereka rancang sebagai kondisi yang mengancam itu. Polanya selalu sama. Awalnya mereka akan melakukan framing seolah-olah kondisi saat ini begitu menakutkan dan masyarakat pada umumnya seolah-olah tidak akan bisa menghadapi keadaan seperti itu. Satu-satunya jalan keluar dari keadaan itu adalah sang “politisi kompor” itu sendiri. Begitu selalu diulang-ulang sehingga masyarakat percaya mereka telah diselamatkan.

Keempat, “politisi kompor” pintar sekali berpikiran negatif. Mereka akan selalu melihat sisi jelek dari semua keadaan. Apapun keadaannya, mereka cenderung menyalahkan orang lain daripada meningkatkan kemampuan mereka sendiri. “Politisi kompor” tidak berusaha menemukan sisi-sisi terbaik lawannya maupun sisi-sisi terbaik dari masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi tantangan-tantangan. Mereka akan segera mengeksploitasi keadaan negatif itu. Karena mereka selalu berpikiran negatif, maka mereka selalu mendapatkan kejelekan untuk dibesar-besarkan. Kalaupun tidak ada keburukan yang bisa ditemukan, mereka akan membuat sendiri atau melakukan framing untuk memunculkan hal-hal negatif itu.

Tak Relevan
Alam demokrasi memang penuh persaingan. Dan persaingan dalam demokrasi harus disikapi dengan positif dan optimistis. Jika sikapnya sebaliknya, maka demokrasi tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, bahkan bisa mengarah pada pembalikan demokrasi, kembali ke zaman otoritarian atau fasistis. Itulah sebabnya, model propaganda yang dikembangkan oleh “politisi kompor” tidak relevan dalam alam demokrasi. Setiap perdebatan harus dilakukan dalam kerangka etika politik dan dengan didukung alur pikir, argumentasi dan data yang valid.

Baru-baru ini, Brasil memberikan pelajaran penting terhadap keberhasilan “politisi kompor” yang sebenarnya justru mengancam demokrasi di negara tersebut. Jair Bolsonaro berhasil meraih jabatan presiden dengan “berdagang” politik sektarian dan membanggakan kediktatoran Brazil era 1964-1985. Ia juga cenderung mengajak rakyatnya untuk menempuh keadilan jalanan, alih-alih mengefektifkan penegakan hukum negaranya. Semua praktik kampanye dan rencana pemerintahan Jair Bolsonaro dapat dengan mudah akan mengarahkan kita pada pemikiran yang tidak demokratis, fasistis bahkan anarkistis.

Pola-pola semacam ini mungkin sedang cukup populer belakangan ini di seluruh dunia. Indonesia bukan satu-satunya tempat berkembang “politisi kompor” itu. Di Prancis, Jerman, Inggris, termasuk di Amerika Serikat, kehadiran “politisi kompor” sedang mendapatkan banyak pendukung. Apa yang salah dengan ini?

Barangkali konteks zaman yang sedang berubah dengan cepat menjadi penyebabnya. Dinamika sosial, ekonomi dan politik pada sepuluh tahun belakangan ini memang mengarah pada kondisi tak menentu. Kondisi ini memang akan sulit dilalui sehingga nuansa kebatinan masyarakat juga mengarah pada ketakutan terhadap ketidakpastian itu. Keadaan ini menjadi ajang yang sempurna bagi “politisi kompor” yang seolah-olah menawarkan kepastian dan kondisi yang jauh lebih baik. Padahal ini adalah semacam jebakan. Akan ada harga-harga yang harus dibayar dari keterpilihan “politisi kompor” ini, antara lain meningkatnya kecurigaan antarkelompok masyarakat, potensi kerusuhan sosial, pelanggaran hak asasi manusia dan kembalinya pemerintahan tangan besi.

Sebenarnya demokrasi memberikan peluang bagi siapa saja untuk menang. Itulah sebabnya, kadang-kadang demokrasi juga memberikan peluang bagi kekuatan-kekuatan non demokratis untuk memerintah. Jadinya adalah justru kembalinya sistem yang berlawanan dengan demokrasi. Hitler, tokoh fasis legendaris itu terpilih lewat pemilihan umum yang demokratis. Demikian pula dengan diktator-diktator di banyak negara, pada mulanya terpilih lewat mekanisme demokrasi. Demokrasi justru memberikan jalan bagi tercabutnya nilai-nilai dan norma-norma demokrasi tersebut. Itu semua karena pihak-pihak hanya terfokus pada prosedur daripada nilai dan norma tersebut.

Saat ini Indonesia ada di persimpangan itu. Ada sebagian pihak yang sengaja memakai modus-modus “politisi kompor”, dan tampaknya bisa menjadi jalan bagi kekuasaan nondemokratis untuk memegang kendali lagi. Apalagi jargon yang mereka usung jelas sekali ingin mengembalikan pemerintahan yang tidak demokratis tersebut.

Sekarang pilihannya ada pada kita semua, apakah kita akan membayar mahal dengan memberikan dukungan pada “politisi kompor” atau mempertahankan sistem demokrasi dan optimisme yang sudah dibangun dengan susah payak semenjak masa reformasi. Semoga semua rakyat Indonesia akan memilih demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab, yang tentunya bisa menuntun masyarakat ke arah yang lebih baik dengan suasana positif dan optimistis.

 

CLOSE