Debat Korupsi dan Kriminalisasi

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Kamis, 6 Desember 2018 | 16:00 WIB

Awalnya Prabowo Subianto –calon presiden (capres) 2019– berpendapat korupsi sudah sangat parah, dari anggota DPR, menteri, hingga kepala daerah. Korupsi sudah ibarat kanker stadium empat. Pendapat ini dilemparnya dalam acara “The World in 2019 Gala Dinner” di Hotel Grand Hyatt, Singapura, pada 27 November lalu.

Pendapat itu menuai reaksi. Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menanggapi. Ia menyebut, nama Soeharto tercantum dalam Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Merujuk Tap MPR ini, disebutlah “Soeharto guru korupsi”. Lainnya, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut “Soeharto simbol KKN”.

Organisasi masyarakat yang diindikasikan bagian dari Partai Berkarya –partai besutan Tommy Soeharto yang masih bos konglomerat Humpuss Group– merasa tidak terima pendapat Ahmad Basarah dan Raja Juli. Mereka kemudian melaporkan Ahmad Basarah ke Polda Metro Jaya, Senin 3 Desember 2018.

Pemerintahan Korup
Bagaimana sebenarnya korupsi di bawah pemerintahan Soeharto? Karakter pemerintahan Soeharto adalah otoriter. Kekuasaannya sangat besar, seperti mengangkat anggota DPR dan MPR, mengendalikan ABRI (TNI dan Polri) di tangannya, partai-partai politik, dan pemilu. Pemerintahannya juga banyak diduga melanggar hak asasi manusia (HAM). Dengan begitu, menjadi penguasa yang paling ditakuti dan menjadi basis korupsi.

Seperti kata Lord Acton, “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.” Konsentrasi kekuasaan sangat besar di tangan presiden atau penguasa, berpotensi membuat korupsi merajalela dalam kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis.

Sejak 1959 sebagai Panglima Tentara Teritorium IV (sekarang Kodam Diponegoro), Soeharto sudah dituduh korupsi hingga dicopot dari jabatannya, namun tanpa pertanggungjawaban hukum. Pada 1968, terbongkarnya kasus penyelundupan mobil mewah dikaitkan beking Soeharto, tapi malah Kapolri Jenderal Hoegeng yang dicopot (Merdeka.com, 7/11/2013).

Paruh 1970-an, giliran Pertamina menjadi “sapi perah” dalam pemupukan kekayaan segelintir pejabat dan pengusaha, setelah Bulog. Pada saat kebanjiran petrodollar, Pertamina malah utang sebesar US$ 10,5 miliar. Skandal korupsi dibongkar, Dirut Pertamina Letjen Ibnu Sutowo dicopot, tapi tanpa pertanggungjawaban hukum dan koran Indonesia Raya diberangus.

Januari 1978, gerakan mahasiswa anti-Soeharto memprotes strategi pembangunan dan maraknya korupsi. Namun, puluhan mahasiswa malah ditangkap dan diadili, serta sejumlah media diberangus.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sudomo pernah memberikan katebelece kepada Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) agar mengucurkan kredit Rp 1,3 triliun kepada Eddy Tansil, pada 1991. Meski sempat dipenjara, Tansil berhasil kabur ke luar negeri. Tapi sebaliknya, Sudomo malah bebas tanpa pertanggungjawaban hukum.

Tahun 1994, proyek impor kapal perang bekas Jerman Timur, yang awalnya dianggarkan US$ 12,7 juta, kemudian membengkak 62 kali lipat menjadi US$ 1,1 miliar. Sialnya, malah majalah Tempo dan Editor, serta tabloid Detik yang diberangus.

Dengan kekuasaannya pula, keluarga Soeharto sukses memupuk kekayaan melalui Nusamba Group, Mercubuana, Salim Group, Lamtoro Gung, Bimantara Citra, Humpuss, Datam, Maharani, dan Manggala Krida Yudha. Keluarganya juga memiliki 79 yayasan, salah satunya Yayasan Supersemar yang digugat Kejaksaan Agung sebesar Rp 4,4 triliun. Majalah Time edisi 21 Mei 1999 mengindikasikan total kekayaan Keluarga Soeharto lebih dari US$ 73 miliar, atau setara Rp 1.044 triliun.

Satu lagi, lapisan birokrasi dibiarkan korupsi seperti korupsi anggaran rutin dan pungli yang menyebar luas dari pusat pemerintahan hingga daerah-daerah, bahkan desa-desa. Mantan menteri era Soeharto, Sumitro Djojohadikusumo menyebut lebih 30% anggaran pembangunan bocor karena korupsi. Bank Dunia juga menyebut dana utang yang bocor lebih 30%.

Lebih parah lagi adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai Rp 144,5 triliun hingga puluhan bank swasta ambruk. Akhirnya, Soeharto pun tumbang pada 1998 setelah gelombang protes mengenai tuduhan KKN terhadap diri dan keluarganya, serta tekanan beberapa pemerintah asing. Dan jangan lupa, Kejaksaan Agung pernah menetapkan Soeharto sebagai tersangka korupsi terkait tujuh yayasannya.

Debat Korupsi
Dalam masa kampanye pemilu, debat korupsi pasti bakal mengisi wacana politik. Prabowo telah mengawali lontarannya, lalu ditanggapi Ahmad Basarah dan Raja Juli dari kubu berbeda, yang mengungkit masa lalu yang kelam mengenai korupsi. Hal itu lantaran korupsi tak bisa dilepaskan dari warisan Orde Baru, baik di tubuh birokrasi maupun kolusi pejabat dan pengusaha yang telah berurat berakar.

Adu pendapat penting dalam meningkatkan pengetahuan publik yang bersumber dari para politisi yang berkepentingan meraih suara pemilih. Tapi di luar mereka juga tak boleh dibatasi atau dikekang untuk mengeluarkan pendapat, karena berpendapat adalah hak setiap orang.

Seharusnya setiap pendapat dihormati. Tapi kecenderungan saat ini kebebasan berpendapat malah dijerumuskan ke bentuk kriminalisasi. Tak mampu atau kalah berdebat, juga melayangkan laporan ke polisi agar dikriminalisasi seperti yang dialami Ahmad Basarah yang dituduh melakukan “penghinaan” dan “penyebaran berita bohong” terhadap Soeharto.

Apa yang “bohong” dari rujukan Tap MPR No XI, bahkan jika ditambah dengan berbagai kasus korupsi lainnya di masa Soeharto? Banyak fakta mengenai Soeharto dapat ditelusuri, dari banyak buku, atau dari banyak majalah. Apakah itu juga dapat disebut “penghinaan” atas orang yang berpendapat berdasarkan fakta?

Maka, pertanyaan yang berkait erat dengan itu semua adalah: siapa yang mengajari dan mewarisi praktik korupsi di Kodam Diponegoro, Bulog, Pertamina, Telkom, PLN, kalangan pejabat dan pengusaha, keluarga, serta lapisan pegawai pemerintahan? Siapa pula yang meneriakkan “adili Soeharto dan kroni-kroninya”, serta berantas KKN?

Debat korupsi juga perlu dilanjutkan dengan mengikisnya. Bedanya, sejak reformasi, korupsi diberantas melalui pertanggungjawaban hukum. Selain itu, tak ada media diberangus karena bongkar korupsi. Banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Polri bukanlah tolok ukur parahnya korupsi hingga stadium empat. Hal itu justru mengindikasikan indeks penegakan hukum (IPH) yang meningkat dan indeks persepsi korupsi (IPK) membaik.

Karena itu, penandatanganan Mutual Legal Assignment (MLA) antara pemerintah RI dan Swiss, patut ditunggu gebrakannya untuk memburu harta kekayaan hasil korupsi dan pencucian uang yang tersebar di luar negeri agar dapat disita untuk negara. KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa bahu membahu memburuknya.

CLOSE