Pentingnya PMP

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 19 Desember 2018 | 16:00 WIB

Usulan agar mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan lagi dalam kurikulum sekolah memang menarik. Pada masa Orde Baru (Orba), PMP adalah mata pelajaran wajib yang merupakan salah satu dasar pembentukan landasan ideologis dan moral rakyat. Pada awal Reformasi, PMP diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) saja.

Setiap bangsa membutuhkan landasan ideologis, sebuah prinsip dasar yang memberikan kerangka nilai, modal, etika, dan juga kerangka tujuan ideal bangsa itu didirikan. Itulah yang disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Tanpa adanya ideologi atau pandangan hidup bangsa itu, sebuah bangsa kehilangan jati diri atau kepribadiannya. Tidak ada acuan nilai dan tidak ada tujuan ideal yang ingin dicapai. Dengan cara berpikir seperti itu, dapat dipahami mengapa langkah pertama yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita untuk mendirikan negara adalah merumuskan terlebih dahulu ideologi bangsa.

Pentingnya ideologi bangsa ini sangat kita rasakan pada era Reformasi. Keinginan untuk mewujudkan demokratisasi di satu sisi, berhadapan dengan banyaknya tuntutan modernitas di sisi lain. Dalam bidang pemerintahan terjadi tarik ulur antara paradigma unitarian dengan paradigma desentralisasi. Dalam bidang sosial budaya, terjadi tarik ulur antara ideologi pasar, ideologi sosialis, radikalisme dan seterusnya. Dalam bidang politik terjadi ledakan partisipasi warga negara namun rendah dalam kesadaran mengenai konsep kebangsaan; semua pihak mengejar kepentingan pribadi dan mengesampingkan landasan etis berpolitik.

Yang terjadi kemudian Indonesia terjebak pada transisi yang berlarut-larut. Banyak fenomena negatif yang kita alami. Salah satu yang begitu mengganggu kita selama empat tahun belakangan ini adalah merajalelanya intoleransi, pemikiran antikeberagaman bahkan radikalisme dan terorisme.

Indonesia yang kita kenal saat ini sangat berbeda dengan Indonesia dua puluh tahun lalu. Sampai dekade 90-an, kita masih akrab dengan perbedaan, tidak terkotak-kotak dalam sekat primordialisme dan setuju pada ikatan kebangsaan kita yang berlandaskan keberagaman.

Saat ini, kita seperti sengaja dipisahkan oleh marka-marka pembatas sosial, di mana satu kelompok diarahkan untuk membenci kelompok lain, menjebak kita dalam paradigma oposisi yang tak berkesudahan. Ada aktor-aktor yang menikmati permainan sektarian ini. Namun, yang jelas, bangsa Indonesia secara keseluruhan sangat dirugikan. Besar sekali sumber daya yang kita butuhkan untuk mengatasi itu. Meskipun kita beruntung karena masih bisa berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi masifnya eksploitasi primordialisme ini membuat bangsa Indonesia tidak pernah lagi sama seperti sebelumnya.

Tampaknya, transisi demokrasi Indonesia memang membutuhkan sebuah kerangka dan landasan kuat agar makin terarah. Pancasila sebenarnya adalah sebuah pandangan hidup ideal. Pancasila yang berintikan pada toleransi, kebinekaan, dan kesetaraan, benar-benar menjadi nilai pemersatu bangsa Indonesia yang sangat beragam ini.

Praktik Pancasila
Kritik utama mengapa PMP dirombak pada awal Reformasi (jika tidak boleh dikatakan dicabut) adalah merujuk pada pendapat sebagian pihak yang mengatakan bahwa Pancasila telah mengalami indoktrinasi. Pancasila dianggap sebagai sebuah dogma atau doktrin yang tidak bisa dikritik. Penguasa pada era terdahulu telah menetapkan sebuah standar-standar baku yang harus diikuti oleh semua warga negara. Pancasila sebagai sebuah dogma dianggap telah menjadi ideologi yang kaku sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.
Kritik itulah yang berkembang dan menjadi arus utama pada awal era Reformasi. Wacana itu membuat Pancasila seolah-olah menjadi sesuatu yang statis dan sengaja ingin dilupakan.

Pengalaman semasa Orba barangkali menjadi sesuatu yang traumatik bagi sebagian orang. Orba memang membuat Pancasila sebagai sebuah instrumen kaku di mana semua penerjemahannya dilakukan oleh penguasa. Mereka yang berbeda dengan penguasa dalam hal menerjemahkan Pancasila akan dianggap sebagai anti-Pancasila dan pada akhirnya akan mendapatkan kesulitan dalam mengakses layanan sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan tentunya politik.

Keinginan Orba untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang “murni dan konsekuen”, bagi sebagian orang berubah menjadi ‘indoktrinasi Pancasila.’ Pancasila menjadi sangat sakral dan seolah-olah hanya menjadi milik penguasa. Alih-alih menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama, Pancasila justru menjadi instrumen penguasa untuk mengendalikan publik sebagaimana maunya penguasa tersebut.

PMP selalu dituding menjadi cara sosialisasi Pancasila yang sesuai dengan kemauan Orba. Bagi para pengritik, PMP adalah cara untuk menciptakan warga negara yang punya kepatuhan tanpa kritik kepada penguasa. Oleh karena itu, PMP harus diubah. Pada saat itu, konsep-konsep pendidikan kewarganegaraan dianggap cocok untuk diterapkan karena memuat pembentukan nilai yang partisipatif daripada dogmatis.

Sekilas konsep pendidikan kewarganegaraan memang menarik untuk diterapkan. Namun, pada praktiknya, penerapannya tidak mudah. Ada beberapa isu yang patut untuk dikaji lebih mendalam.

Pertama, masyarakat Indonesia sangat beragam dan belum pada level pelembagaan sosial budaya yang matang. Dalam taraf seperti itu, aspek-aspek negatif sangat terbuka untuk muncul ke permukaan; cenderung menutupi aspek-aspek positifnya. Ada periode di mana dalam masyarakat yang sangat beragam, konsolidasi sosial menghasilkan efek-efek yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena pembangunan nilai sedang terjadi dan kompetisi kekuasaan sedang berlangsung.

Dalam tahap itu, paradigma yang menjadi arus utama adalah kemenangan, bukan kebaikan umum. Itulah sebabnya, dalam masyarakat itu, adanya satu rujukan yang kuat dan solid diperlukan untuk mereduksi potensi-potensi negatif. Pada masa lalu, kepemimpinan yang kuat atau bahkan diktator perlu untuk menyatukan masyarakat. Namun di masa kini, kita tidak perlu diktator, hanya sebuah acuan nilai yang cukup kuat agar semua orang tidak memilih nilai yang justru membuat disintegrasi.

Kedua, pendidikan kewarganegaraan yang disusun merupakan konsep pendidikan berdasarkan asumsi rasionalitas liberal. Ada asumsi bahwa semua orang punya rasionalitas yang cukup untuk membentuk sebuah perilaku yang baik. Sayangnya, masyarakat Indonesia mempunyai rasionalitas yang sangat beragam. Bahkan bukan hanya rasionalitas yang beragam, tetapi juga acuan modernitas dan polarisasi ideologi yang kadang sangat tajam.

Kesenjangan rasionalitas ini perlu dijembatani dengan sebuah pemahaman bersama yang sudah disepakati. Para pendiri bangsa kita pun berusaha menciptakan jembatan-jembatan pemikiran untuk memperkenalkan konsep-konsep humanisme dan demokrasi. Dengan jembatan-jembatan pemahaman itu, masyarakat bisa mengerti dan secara kultural bisa mengikuti maksud para pendiri bangsa.

Agaknya inilah yang perlu kita sadari bersama. Sepertinya sebagian masyarakat yang mengritik kembalinya PMP dalam kurikulum sekolah takut karena praktik masa lalu. Pancasila terkena getah Orba. Padahal Orba sebenarnya tidak selalu buruk, dan konsep penerapan Orba tentang Pancasila juga tidak selalu jelek. Ada aspek-aspek yang bisa kita lanjutkan, namun tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

Konsep kekinian dan hal-hal yang lebih implementatif sepertinya bisa membentuk dan mengarahkan nilai-nilai luhur Pancasila secara lebih efektif. Metodenya tidak lagi dengan menghapalkan sila-sila atau butir-butir Pancasila saja, melainkan dengan praktik-praktik konkret yang mengajarkan pemahaman mengenai toleransi, keberagaman, nasionalisme.

Contohnya, sejak usia dini para peserta didik bisa diajarkan untuk berkunjung ke daerah-daerah lain di luar kampung halamannya untuk bisa berinteraksi dan melihat wilayah Indonesia secara lebih luas. Atau mungkin bisa juga dengan kegiatan menginap bersama warga dan ikut kerja-kerja sosial bersama masyarakat kampung.

Hal-hal seperti ini idealnya akan bisa memperkaya wawasan kepada peserta didik bahwa Indonesia itu tidak hanya di kampung halamannya saja tempat mereka bersekolah; Indonesia itu sangat beraneka ragam dan majemuk serta terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnis, golongan, dan variabel-variabel lainnya. Melalui pendekatan seperti ini, nilai-nilai toleransi, keberagaman, nasionalisme, tidak hanya merupakan simbol saja, namun akan dimengerti dan juga sekaligus dipraktikan dalam hal-hal yang nyata.

Dengan pemikiran seperti itu, perlu didukung kembalinya PMP, dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah atas. Jika PMP sudah diberlakukan kembali dari usia dini, maka pola pikir dan pemahaman serta implementasi terhadap nilai-nilai kebangsaan dapat lebih mudah untuk dipraktikkan.

Apabila ini sudah dipraktikkan sejak awal, maka ketika para peserta didik ini beranjak dewasa dan memasuki bangku kuliah, sikap dan mental kebangsaan mereka sudah lebih solid dan tidak gampang goyah oleh hal-hal yang sifatnya negatif atau radikal. Oleh karena itu, penanaman nilai Pancasila melalui PMP sejak usia dini sangat menentukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di masa depan dan hal inilah yang harus disadari dan dilakukan secepat mungkin untuk mencegah nilai-nilai keberagaman yang semakin tergerus.

 

CLOSE