Glorifikasi Soeharto dan Jejak Korupsi Orba

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Kamis, 20 Desember 2018 | 17:00 WIB

Mengapa cuaca politik melambungkan kembali nama Soeharto? Pasalnya, dua anak Soeharto –Titiek dan Tommy Soeharto– membentuk dan memimpin Partai Beringin Karya (Berkarya). Partai baru itu mengusung kampanye yang membesar-besarkan atau glorifikasi nama Soeharto sebagai seolah-olah pahlawan.

Dalam Pasal 4 Ketetapan MPR No XI/MPR/1998, tercantum nama Soeharto untuk diusut. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 30/1998 tentang Pengusutan Kekayaan Soeharto, pada 1 September 1998, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menyelidiki kekayaan keluarga atas dugaan korupsi sampai Swiss dan Austria. Tapi, pada 11 Oktober 1999, keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kejagung di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membuka kembali penyelidikan kekayaan Soeharto, dengan mencabut SP3 pada 6 Desember 1999. Tuduhan korupsi ini terus melekat hingga Soeharto wafat.

Negara Korup
Tahun 1995 dan 1997, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mencatat negara di bawah Presiden Soeharto sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Pembentukan, operasi, dan bertahannya negara korup dicirikan pola relasi kekuasaan politik, birokratik, dan bisnis, di mana Soeharto adalah pusatnya selama rezim Orde Baru (Orba).

Awal permulaan, dengan dalih kesejahteraan prajurit, banyak perwira militer terlibat dalam bisnis, selain politik. Dengan kepemimpinan Soeharto, mereka menguasai sejumlah BUMN “basah” seperti Bulog dan Pertamina, serta usaha berkedok koperasi dan yayasan.Selanjutnya pemupukan kekayaan keluarga Soeharto digenjot secara besar-besaran melalui dua sayap. Pertama, sayap pengusaha kroni, perusahaan kerabat, serta perusahaan anak-anak dan cucunya. Kedua, melalui yayasan-yayasan yang dipimpinnya dan menghimpun dana dari berbagai pihak.

Sumber dana pemupukan kekayaan berasal dari APBN, BUMN nonbank, serta bank pemerintah dan Bank Indonesia (BI), eksploitasi sumber daya alam (SDA), suap dan upeti perusahaan asing, kepemilikan saham, wajib setor perusahaan domestik dan wajib pajak perorangan, serta iuran paksa para pegawai negara.

Sebagai imbalan atas pemupukan kekayaan keluarga dan para pengusaha kroninya maupun dukungan politik terhadap Soeharto dan Golkar, maka lapisan birokrasi pemerintahan dibiarkan menjalankan praktik korupsi, sehingga membentuk piramida korupsi. Anggaran rutin dan duit utang dilahap, mafia peradilan beroperasi, serta pungli menyebar hingga ke desa-desa.

Sementara itu proyek-proyek pemerintah, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangkit listrik, telekomunikasi, dan pasokan barang di-mark up, yang diiringi suap para pejabat birokrasi. Produk-produk perakitan difasilitasi dengan kebijakan proteksi tarif yang tinggi. Dengan begitu, terbentuk ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Wafat Sebagai Terdakwa
Akhirnya, pemerintahan Soeharto dihantam gelombang krisis finansial sejak paruh 1997. Keuangan negara terkuras, puluhan konglomerat menunggak utang ratusan triliun rupiah, puluhan bank kolaps, harga barang membubung, dan sembako langka. Sebagian konglomerat melarikan modal mereka ke luar negeri.

Gelombang protes membara dan menuntut Soeharto lengser. Pada 21 Mei 1998, ia menyerah dan lengser. Menyusul lengsernya sang penguasa Orde Baru, muncul tuntutan mengadili Soeharto dan kroni-kroninya atas tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada 31 Maret 2000, Soeharto ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana yayasan yang dipimpinnya. Pada 13 April, Soeharto dinyatakan sebagai tahanan kota, kemudian beralih menjadi tahanan rumah. Pada 15 Juli, aset dan rekening yayasan di bawah Soeharto disita. Dan pada 3 Agustus, meningkat statusnya menjadi terdakwa.

Persidangan perkara Soeharto digelar pada 31 Agustus 2000 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi ia tak hadir dengan alasan sakit. Pada 14 September tahun yang sama, sidang kembali akan digelar, tapi sakit kembali menjadi alasannya untuk tak hadir karena gangguan saraf dan mental meski sehat secara fisik. Pada 28 September, majelis hakim menghentikan sidang atas alasan kesehatan.

Setelah Presiden Gus Dur dijatuhkan MPR, perkara Soeharto terkatung-katung. Beberapa lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, baru pada 11 Mei 2006, Kejagung mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Tapi koalisi yang menuntut adili Soeharto menggugat praperadilan dan menang, sehingga SKP3 dicabut dan tuntutan dilanjutkan.

Namun, kelanjutan perkara bukan dalam tindak pidana korupsi, melainkan gugatan perdata atas Soeharto dan Yayasan Supersemar, ganti rugi material sebesar US$ 420 juta dan Rp 185 miliar, serta immaterial Rp 10 triliun. Pada 10 Agustus 2015, Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Kejagung, dan Yayasan Supersemar wajib mengganti rugi Rp 4,448 triliun yang disetor ke kas negara.

Soeharto tidak pernah hadir sekalipun di pengadilan hingga ia wafat pada 27 Januari 2008. Dengan dicabutnya SKP3 oleh putusan praperadilan, maka Soeharto wafat dalam status terdakwa korupsi penyalahgunaan keputusan untuk kucuran dana yayasannya dari setoran pengusaha dan anggaran kementerian.

Status terdakwa korupsi atas Soeharto tak pernah dicabut. Pemerintah menyatakan segera dilakukan penandatanganan Mutual Legal Assignment (MLA) antara pemerintah RI dan Swiss. Tahun 1999, diduga terjadi transfer sebesar US$ 9 miliar atau lebih Rp 127 triliun, dari bank di Swiss ke bank di Austria. Ini adalah salah satu bukti bahwa korupsi Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya masih nyata ada, dan terus harus dikejar. Status Soeharto bukanlah seorang yang sudah terbebas dari hukum, tapi masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi sampai akhir hayatnya.

Dengan kerja sama itu, patut ditunggu langkah pemerintah secara serius dalam memburu harta kekayaan hasil korupsi dan pencucian uang yang tersebar di luar negeri, serta memastikan dapat dikembalikan pada kas negara.

CLOSE