Kompleksitas Pascaputusan MK tentang Penaikan Usia Kawin

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Kamis, 3 Januari 2019 | 16:00 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan DPR utk menentukan batas usia dimaksud, patut diapresiasi sepenuh hati. Putusan itu dikeluarkan MK terkait gugatan uji material terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan memang bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah dan sosial. Konsekuensinya, memerlukan kesiapan menyeluruh bagi siapa pun sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah. Pada aspek inilah perhatian ekstra patut diberikan kepada anak-anak yang --apa pun alasannya-- akan melangsungkan perkawinan.

Pada sisi lain, putusan MK secara tidak langsung berpotensi menghadirkan masalah baru. Berikut ini catatan saya.

Tidak sedikit anak-anak yang telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, sampai-sampai berbuah kehamilan. Kehamilan yang sejujurnya tidak mereka dan keluarga mereka kehendaki. Kondisi semacam demikian kemudian berkembang menjadi laporan ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Orangtua si anak perempuan melaporkan kekasih anak mereka, berarti anak lelaki, dengan tuduhan membawa lari si anak perempuan. Pada sekian banyak laporan, setelah dilakukan pendalaman, terpampang gambaran bahwa hubungan biologis dilakukan atas dasar kehendak kedua belah pihak.

Karena relasi yang tidak direstui, si anak perempuan dan si anak lelaki memutuskan untuk lari bersama dari rumah orangtua mereka. Bahkan ada pula temuan bahwa si anak perempuan yang berinisiatif mengajak pergi si anak lelaki.

Situasi sedemikian rupa memang “lebih berpihak” ke anak perempuan. Kebanyakan pihak masih memandang tidak mungkin anak perempuan yang memulai terciptanya keadaan seperti tergambar di atas. Diyakini bahwa pasti anak lelaki yang membuat gara-gara, sementara anak perempuan tak berdaya mengelak ajakan berbuat dosa.

Ujung dari situasi di atas sangat bervariasi. Sebagian melakukan aborsi, sebagian salah satu pihak membayar ganti rugi kepada pihak lain, sebagian lagi mengawinkan anak-anak yang dalam waktu dekat akan menjadi ayah dan bunda tersebut. Situasi ketiga inilah yang menjadi sorotan utama saya.

Hubungan biologis di luar perkawinan, apalagi saat dilakukan oleh lelaki dan perempuan yang masih berusia kanak-kanak, memang tidak diperbolehkan. Terlebih saat terjadi kehamilan, aborsi tidak bisa dibenarkan. Tapi manakala kehamilan sudah berlangsung, suka tak suka, mau tak mau, demi menjaga martabat kedua pihak dan memastikan nasib si janin, mengawinkan kedua anak menjadi jalan keluar yang getir namun realistis.

Selama ini, dengan memertimbangkan adanya kondisi luar biasa macam demikian, dispensasi bisa diberikan. Kedua anak bisa melangsungkan perkawinan secara resmi (tercatat dalam data negara) berdasarkan UU Perkawinan.

Dengan tercatat secara resmi, pertanggungjawaban terkait hak dan kewajiban pasangan suami isteri akan lebih terjaga. Lain cerita apabila perkawinan itu sebatas diabsahkan secara adat maupun agama.

Dilema
Pada sisi itulah muncul potensi masalah sebagai ekses dari putusan MK. Sekiranya kelak batas minimal usia perkawinan bagi individu perempuan dinaikkan, dan itu bersifat mutlak tanpa celah dispensasi sedikit pun, boleh jadi akan ada peningkatan perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara. Yaitu, perkawinan usia kanak-kanak yang dilangsungkan karena didahului kehamilan, sementara undang-undang tidak lagi memperkenankan secara absolut pernikahan antaranak.

Perkawinan siri berpeluang menjadi solusi, justru karena revisi UU Perkawinan menghalangi perkawinan resmi. Dan sangat mungkin pihak yang paling dirugikan dalam keadaan tersebut adalah anak perempuan.
Demikian pula ketika bayi dilahirkan oleh suami isteri siri tersebut, anak mereka akan berstatus sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah secara administrasi negara. Ini menyeret si bayi ke dalam situasi yang sangat rentan stigmatisasi.

Dapat dinalar, pertama, untuk mencegah terjadinya situasi tersebut, perlu lebih digencarkan kampanye mencegah hubungan biologis di luar perkawinan, teristimewa di kalangan anak-anak. Faktanya, adalah sangat merisaukan bahwa kampanye tentang hal tersebut dewasa ini tidak segencar kampanye penolakan perkawinan usia kanak-kanak. Saya menduga adanya kontaminasi nilai liberalisme seks ke dalam kebijakan dan program lembaga-lembaga terkait, sebagai sebab-musabab terjadinya ketimpangan pada kampanye kedua tema tersebut.

Kedua, untuk memastikan efektivitas penaikan batas usia minimal untuk menangkal perkawinan usia kanak-kanak, DPR sepatutnya menghapus klausa dalam UU Perkawinan yang masih memungkinkan adanya dispensasi usia boleh kawin. Tapi konsekuensinya adalah itu tadi: kian maraknya perkawinan “di bawah tangan”, yaitu perkawinan yang tidak dicatat dalam administrasi negara.

Sebaliknya, andai klausa tentang dispensasi usia kawin tetap dipertahankan, maka putusan MK tidak akan memiliki manfaat nyata. Berapa pun batas usia minimal yang ditetapkan nantinya, sepanjang ketentuan dispensasi masih ada, maka daya paksa UU Perkawinan (hasil revisi) pada hakikatnya akan status quo belaka.

Pemenuhan Hak Anak
Hingga saat saya menulis naskah ini, saya belum menemukan titik harmonis yang bisa dibangun antara penaikan batas usia boleh kawin dan pencegahan perkawinan yang tidak tercatat secara negara. Padahal, inilah kompleksitas yang berpeluang terjadi pascakeluarnya putusan MK.

Sementara jawaban atas persoalan tersebut masih membutuhkan eksplorasi, pada titik ini saya ingin menekankan satu hal. Bahwa, ketika berhadapan dengan anak-anak yang telanjur melangsungkan perkawinan, negara tidak boleh tutup mata terhadap pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak-anak. Status suami isteri tidak boleh menggugurkan hak-hak mereka sebagai warga negara berusia kanak-kanak. Justru sebaliknya, negara perlu bekerja lebih keras untuk memastikan proses pendewasaan mereka, termasuk menjamin hak mereka untuk menempuh pendidikan wajib dan hak layanan kesehatan.

Semoga.