Merokoklah Karena Murah

Opini: Reza Indragiri Amriel

Penulis adalah pekerja Yayasan Lentera Anak dan peserta Asia-Pacific Sub-Regional Tobacco Control Leadership Program

Kamis, 7 Februari 2019 | 16:40 WIB

Rokok! Inilah bahaya dahsyat yang terus mengintai dan memanah anak-anak Indonesia. Semakin menakutkan, karena mulai Januari ini sebuah perusahaan rokok ternama —dengan memakai selubung yayasan— akan kembali membuka pendaftaran bagi anak-anak untuk mengikuti audisi bulutangkis. Murnikah itu ajang olahraga demi kepentingan generasi muda Indonesia?

Hari demi hari kita dihadapkan pada kenyataan getir tentang perilaku merokok oleh anak-anak kita. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018 di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, perokok berusia 10 sampai 18 tahun meningkat dari 7,2% menjadi 9,1%. Peningkatan persentase perokok belia semakin meneguhkan keyakinan saya bahwa salah satu pasal Undang-Undang Perlindungan Anak sudah seharusnya disempurnakan menjadi “psikoterapi, rokok, dan zat-zat adiktif lainnya”.

Kisah nyata nan kelam tentang anak-anak Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Yang lebih menyesakkan adalah pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan cukai rokok pada tahun 2019!

Sikap pemerintah menolak penaikan cukai rokok adalah kebijakan yang tidak bijak, dan itu amat-sangat disesalkan. Padahal, sekian banyak penelitian menyimpulkan bahwa penaikan cukai rokok merupakan cara paling efektif di banyak negara untuk menekan jumlah perokok.

Mekanisme tentang bagaimana penaikan cukai rokok berakibat pada menurunnya jumlah perokok, adalah bahwa harga rokok yang tinggi membuatnya tidak lagi terjangkau oleh masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi dengan mudahnya mengisap rokok, terlebih di tempat umum, maka gambaran tentang perilaku merokok juga akan menjauh dari anak-anak.

Anak-anak disebut sebagai peniru yang baik. Alhasil, ketika tidak ada lagi orang-orang dewasa yang merokok, maka anak-anak juga tidak akan memperoleh contoh mengenai perilaku salah yang dapat mereka tiru.

Stagnannya upaya perlindungan masyarakat --khususnya anak-anak-- melalui pelipatgandaan besaran cukai rokok, saya yakini memunculkan paling sedikit dua implikasi. Pertama, sinisme bahwa bonus demografi berisiko tinggi menjadi bencana demografi ternyata ada benarnya. Kerisauan akan kemungkinan itu didukung oleh temuan bahwa penyakit tak menular ternyata bermunculan lebih cepat di negara-negara sedang berkembang, dan rokok merupakan penyebab utama penyakit yang betapa pun tidak menular, namun berisiko tinggi terhadap kematian itu. Misalnya kanker, penyakit jantung koroner, dan lainnya.

Berubahnya bonus demografi menjadi bencana demografi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan akibat langsung semacam kematian si perokok. Dalam situasi ketika anak-anak telah menjadi perokok, anggaran rumah tangga --dan anggaran negara-- sangat mungkin tersedot untuk mengatasi gangguan terhadap kehidupan si anak secara sistemik. Mulai dari anggaran untuk biaya pengobatan, anggaran pemenuhan gizi keluarga yang berkurang, dan menyempitnya peluang anak untuk memasuki dunia kerja yang semakin lama semakin banyak memberlakukan lingkungan bebas rokok (smoke-free office environment).

Kedua, penolakan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok merupakan gestur tak terbantahkan tentang tidak adanya itikad serius untuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Padahal, konvensi ini meletakkan dasar komprehensif untuk melindungi generasi masa kini dan masa depan dari efek merusak konsumsi tembakau. Tidak diratifikasinya FCTC oleh Indonesia, bahkan harus diakui memalukan, mengingat sesama negara Asia Tenggara yang lebih kecil pun ternyata sudah sejak jauh-jauh hari meratifikasi konvensi tersebut.

Perang Badar
Senyatanya, perang melawan rokok, teristimewa demi kesejahteraan anak-anak Indonesia, terasa lebih berat daripada sebelumnya. Sikap pemerintah, berupa penolakan untuk menaikkan cukai rokok, adalah antiklimaks tingkat tertinggi yang harus mendapat perhatian luar biasa. Untuk maksud tersebut, patut untuk berharap bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat menggunakan kewenangannya untuk mengritisi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah tersebut.

Pesan agar KPAI bertaji memegang komando perang badar melawan rokok, sesungguhnya bukan baru kali ini saja dilakukan oleh pergerakan masyarakat sipil. Beberapa bulan lalu, misalnya, sepuluh organisasi yang bekerja di ranah perlindungan anak --diinisiasi Yayasan Lentera Anak-- berhimpun serta menyampaikan desakan lisan dan tertulis kepada KPAI agar lembaga negara tersebut memfungsikan dirinya dengan memakai pasal 76 (g) Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni, melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hukum dan eksploitasi anak pada kegiatan audisi beasiswa bulutangkis yang digelar oleh salah satu produsen rokok terkemuka.

Desakan sepuluh organisasi tersebut mengirim pesan implisit yang lebih mendalam lagi, agar KPAI menjadi markas besar bagi upaya mempercepat ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Langkah ini demi --khususnya-- anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Allahu a’lam.

CLOSE