Perjuangan Fase Kiai

Opini: Yanto Bashri

Penulis adalah wakil sekretaris LP Ma’arif PBNU.

Kamis, 14 Februari 2019 | 17:55 WIB

Buku ajar kelas V untuk SD/MI yang diterbitkan oleh Puskurbuk Kemdikbud mendapat sorotan luas dari masyarakat. Buku ditulis oleh Maryanto (SDN Plumpung 2), Fransiska Susilawati (Sekolah Bogor Raya), dan lainnya, memakai metode tematik ala Kurikulum 2013 sebagai kurikulum resmi pemerintah dalam mengelola pembelajaran di kelas. Respons muncul tidak hanya dari kalangan guru, tetapi juga tokoh agama dan masyarakat.

Ada sembilan tema dibahas dalam buku wajib bagi kelas dasar ini. Di halaman 45 tema ketujuh terdapat topik “Peristiwa dalam Kehidupan” yang mengklasifikan NU sebagai satu-satunya organisasi keagamaan “radikal” yang disejajarkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan PI (Perhimpunan Indonesia). Penulis buku berusaha membuat periodesasi sejarah untuk mendukung penilaiannya tersebut. Ada tida periode disebutkan penulis: masa pergerakan pada tahun 1900-an, masa pertengahan tahun 1920-1927 disebut radikal, dan masa moderat tahun 1930-an.

Klasifikasi semacam ini penulis maksudkan untuk memudahkan peserta didik kelas V SD/MI memahami peristiwa-peristiwa nasional prakemerdekaan. Namun, model ini sangat jarang ditemukan dalam penulisan buku sejarah, termasuk dalam buku ajar baik ditulis oleh ahli dalam maupun luar negeri.

Salah satu respons disampaikan LP Ma’arif PBNU. Dalam pertemuan antara Ma’arif NU dan Kemdikbud pada 6 Feberuari 2019 menyepakati tiga hal, yakni buku tersebut ditarik dari peredaran dan dihentikan pencetakannya baik buku untuk murid maupun guru, materi buku tersebut direvisi, dan dilakukan mitigasi untuk mencegah penulisan buku yang tidak sesuai fakta dan mendiskreditkan NU.

Kekuasaan Kiai
Sejarah kiai atau elite pesantren dalam panggung politik Indonesia adalah sejarah panjang. Sudah banyak penelitian mengungkapkan peran-peran tersebut. Salah satu penelitian terbaru adalah karya Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia (2012). Sebelumnya ada karya Hiroko Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial (1987), karya disertasi Yudi Latif, The Muslim Intelligentsia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century (2004), dan masih banyak lagi.

Ketiga buku itu cukup untuk menjelaskan atmosfer kiai masa pra dan kolonialisme, kemerdekaan, dan bahkan reformasi. Keterlibatan kiai dalam sosial budaya memberi pengaruh besar terhadap posisi di mata masyarakat. Sebagai elite pesantren interaksi intens antara kiai dan santri membuka pula intensitasnya untuk terlibat dalam masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan hanya itu, kebersamaannya dengan masyarakat dalam perkembangannya telah memudahkannya terlibat dalam sosial politik Indonesia.

Kekuasaan kiai atas sosial budaya masyarakat telah menjadikannya sebagai tokoh yang selalu jadi perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah, membuka untuk masuk ke wilayah kekuasaan atau melakukan tawar-menawar kekuasaan (bargaining power) dengan penguasa.

Sejarah sosial politik Indonesia memperlihatkan bahwa tradisi politik Indonesia dibangun di atas relasi kuat antara kiai sebagai tokoh spiritual masyarakat di satu sisi dan penguasa sebagai pelindung masyarakat di sisi lain. Sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, keterlibataan elite-elite pesantren dalam kekuasaan, tidak sekadar sebagai penasehat spiritual raja-raja, tetapi juga jadi media legitimasi untuk keberlangsungan dan kelanggengan kekuasaan raja-raja di Nusantara.

Meski tidak terlembagakan dalam kekuasaan resmi, keberadaan kiai dalam lingkaran kerajaan cukup memberi pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan seperti peran Syaikh al-Raniri yang jadi penasihat Raja Iskandar Tsani (1637-16341) pada kerajaan Aceh, Syaikh Abdurrauh al-Sinkili sebagai hakim agung (Qádî Málik al-Àdil) pada masa raja Tajul Alam Safiatuddin (1661), dan Syaikh Yusuf al-Maqassari yang diposisikan penasehat penting Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683).

Masa kolonialisme, relasi kiai dan kekuasaan mengalami perkembangan cukup berarti terutama munculnya gerakan sistematik elite pesantren dalam membangun kekuatan sosial politik sejak berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi Islam untuk melindungi ideologi masyarakat. NU didirikan oleh elite pesantren cepat menyebar dalam masyarakat karena dukungan para kiai menjadi kekuatan baru yang mendapat pengawasan ketat kaum kolonial. Terlembagakannya gerakan elite pesantren ini mampu memberikan sublimasi gerakan Islam, Muhammadiyah, yang telah terlebih dulu berdiri pada 18 November 1912 yang diidentikkan sebagai wadah Islam perkotaan (Robin Bush, 2014: 3).

Di bawah naungan NU kiai pada masa kolonial berusaha menghalau gerakan kaum penjajah dalam bidang ekonomi dan agama dengan menetapkan desa sebagai basis perjuangan. Kiai membangun kekuatan organik melalui geografis desa untuk melakukan pembinaan dan perlindungan ideologi masyarakat sebagai paham yang dianutnya, dan pada saat bersamaan melakukan counter attack untuk melemahkan basis-basis kekuatan kaum kolonial.

Di samping itu, hubungan kiai dan kaum modernis Islam yang cukup baik memberikan stimulus baru ketika KH Hasyim Asy’ari berhasil mengajak KH Mas Mansyur (Muhammadiyah) untuk meninggalkan fanatisme dan membangun solidaritas untuk persatuan dan kesatuan keislaman-keindonesiaan.

Jajat Burhanudin menyebutkan keterlibatan kiai dalam politik merupakan cara lain untuk menegaskan eksistensinya di tengah masyarakat Indonesia. Pascakolonialisme ketika kondisi sosial politik memberi peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam politik kenegaraan, kiai juga berusaha mengartikulasikan dirinya untuk terlibat dalam kancah politik nasional. Artikulasi semacam ini merupakan usaha pencarian peran yang dapat dilakukan kiai di luar tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren. Kiai tampak berusaha melampaui batas-batas tradisionalnya, lebih dari sekadar pemimpin spiritual dan tokoh pembaru (Burhanuddin, 2012: 2).

Keterlibatan kiai dalam sosial politik membawa pengaruh sangat kuat dalam perubahan masyarakat mulai zaman penjajahan Belanda, pendudukan Jepang hingga perubahan politik Indonesia pascakemerdekaan. Peran kiai ini tampak pada pendirian Shûmuka yang memberi pengaruh langsung pada perbaikan administrasi keagamaan. Kesadaran politik kekuasaan telah membawa berkah para pemimpin Islam tradisional, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Wahid Hasyim dan lainnya, yang meletakkan dasar-dasar masa depan umat Islam dalam hubungan antara agama dan negara. Kesadaran politik kiai membentuk relasi agama dan negara sebagai ranah ideal mencapai tatanan sosial-budaya.

Usaha kiai untuk melebarkan peran dari mengurus doktrin-doktrin keagamaan dalam berbagai praktik dan keyakinan masyarakat yang jadi bagian dari hidupnya, kepada pemegang fungsi dalam sosial kemasyarakatan membuatnya terlibat langsung dalam berbagai persoalan politik. Sama dengan bidang doktrin keagamaan, keterlibatan kiai semacam ini sebagai panggilan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang nasionalisme, demokrasi, dan negara.

Fase Inteligensia
Karya disertasi Yudi Latif tersebut saya kira tepat untuk dijadikan rujukan dalam penulisan sejarah pergerakan dan perjuangan kiai masa kolonial dan kemerdekaan. Sebagai tokoh karismatik dan inteligensia, keterlibatan kiai dalam masa kolonialisme suatu keniscayaan. Sebagaimana tokoh-tokoh pergerakan lainnya, kiai tidak dapat menutup mata terhadap berjalannya sebuah penjajahan.

Dengan pendekatan sinkronik dan diakronik, Yudi mampu menghadirkan karya yang sangat brilian tentang perjuangan anak bangsa, terutama relasi kiai sebagai inteligensia muslim dan power (kuasa). Ada enam fase disebutkan dalam karya tersebut. Pertama, antara tahun 1900-an sampai 1910-an. Pada fase ini, isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan sosial sebagai hasil dari politik etis menjadi menu utama, sehingga tak salah jika formalisme ideologi Islam dari generasi pertama ini adalah “sosialisme Islam”.

Kedua, antara tahun 1920-1930-an. Pada fase ini inteligensia muslim Indonesia mulai mengalami perpecahan ideo-politik. Nasionalisme Indonesia mulai muncul dan tuntutan kemerdekaan juga menjadi wacana kaum intelektual. Buah dari respons inteligensia muslim pada fase ini adalah rumusan “nasionalisme Islam dan negara Islam”.

Ketiga, antara 1940-an dan awal 1950-an. Pada fase ini “revolusi intelektual” dan “demokrasi konstitusional” menjadi tema utama perbincangan. Agenda inteligensia muslim pada fase ini adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan antara keislaman dan keindonesiaan.

Keempat, antara 1950-an sampai 1960-an. Pada fase ini terjadi konflik-konflik yang paling parah selama era demokrasi terpimpin, serta kebutuhan untuk menjalin aliansi politik di sepanjang poros yang pro dan anti rezim Orde Lama. Sebagai akibatnya muncul dua corak ideologi: pertama, melahirkan ideologi pembaruan dan kedua, ideologi “Islamis” (dakwah).

Kelima, antara tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Pada fase ini merupakan masa ketika rezim represif-developmentalisme Orde Baru menjadi begitu hegemonik di ruang publik. Pada fase ini kalangan inteligensia mulai dibatasi di dalam melakukan manuver-manuver intelektual-politik. Kondisi ini mengakibatkan munculnya dua formulasi ideologi Islam yang bersifat antitesis, yaitu paham “akomodasionisme” (mengapropriasi ortodoksi negara-sekuler) versus paham “rejeksionisme” (menolak ortodoksi negara-sekuler).

Keenam, antara akhir 1980-an dan 1990-an. Fase ini merupakan periode modernisasi akhir dari Orde Baru dan juga periode globalisasi kondisi-kondisi post-modern. Fase ini ditandai dengan ruang publik yang mulai menunjukan tingkat keterbukaan.

Dengan demikian, kiai tidak dapat menghindari politik pecah belah yang dijalankan penjajah di antara sesama anak bangsa. Strategi semacam ini logis dijalankan untuk mempertahankan status quo kolonialisme. Dengan kata lain, masa penjajahan terutama sejak 1920-an merupakan perjuangan dan fase kiai yang bersifat sinkronik dan diakronik.

Jika dalam perkembangan sejumlah kiai mendirikan NU, saya kira lebih pada upaya wadah mengumpulkan ide dan kekuatan para elite pesantren di tengah kuatnya politik pecah belah penjajah. Dalam konteks itu dapat dipahami terutama pada 1940-an, kiai kemudian mengalami revolusi intelektual dengan munculnya resolusi jihadnya. Jadi perjuangan kiai adalah fase yang kemudian menjadi kekuatan bagi NU dan bangsa Indonesia.