Pentingnya Membahas Visi Indonesia 2045

Opini: Dadang Solihin

Penulis adalah Alumnus PPRA 49 Lemhannas RI

Kamis, 14 Februari 2019 | 18:00 WIB

Tulisan ini dibuat dengan penuh kehati-hatian, karena sebagai warga negara adalah kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Namun, sebagai aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi ini.

Jika sempat memperhatikan berbagai komentar masyarakat dan kalangan akademisi mengenai debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres), mungkin kita akan bertanya mengapa setiap orang lebih suka mempersoalkan debat yang tak menarik, petahana yang dianggap tidak memiliki catatan sukses di bidang pemberantasan korupsi, soal tangkap tangan KPK, penantang yang tidak memberi solusi menjanjikan, dan lainnya. Lebih mengenaskan lagi ada sebagian masyarakat yang lebih suka membicarakan salah satu cawapres yang dianggap tidak perform.

Pemberitaan media cetak, online, dan televisi beberapa hari setelah debat pertama 17 Januari lalu, relatif masih didominasi isu saling tuding, masing-masing kubu yang merasa unggul dalam perdebatan, atau keluhan tentang peran moderator. Yang sedikit lebih maju, mungkin, perbincangan tentang format debat berikut dan siapa yang akan menjadi moderator.

Satu hal yang dilupakan banyak orang, termasuk kubu dua pasangan calon, adalah gagasan besar apa yang ditawarkan ke sekian ratus juta rakyat Indonesia. Lebih jelasnya, harus seperti apa Indonesia dalam 25 tahun ke depan, atau ketika negeri ini berusia seratus tahun. Apa yang seharusnya dimiliki Indonesia di bidang teknologi dan industri, di mana pantasnya posisi Indonesia di kawasan regional dan internasional, dan bagaimana posisi ekonomi negeri ini di antara negara-negara besar Asia dan dunia, saat berusia satu abad.

Perdebatan calon pemimpin akan sangat menarik jika kedua kubu bisa saling belajar dari sejarah, memaparkan kondisi Indonesia saat ini di dunia internasional, menawarkan gagasan dan saling mengoreksi blue print yang dipaparkan. Jika ini terjadi, rakyat Indonesia kali pertama akan diberi suguhan mencerdaskan, berupa adu gagasan dari figur yang benar-benar layak memimpin bangsa besar ini.

Perdebatan bisa dimulai dari situasi Indonesia di pentas dunia. Di level internasional, Indonesia pernah dikagumi banyak negara berkat visi Presiden Soekarno menyatukan negara-negara Asia dan Afrika, dengan puncaknya saat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Konferensi menghasilkan Dasasila Bandung, dan memprovokasi banyak negara Afrika dan Asia yang terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan. KAA juga melahirkan Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai akibat Perang Dingin Timur-Barat yang terus memanas dan perlombaan senjata.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pada 1994 dideklarasikan Bogor Goals yang bertujuan menciptakan liberalisasi sistem perdagangan dan investasi, memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik, dan mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi lebih jauh. Terakhir, Indonesia memberanikan diri terlibat dalam misi perdamaian di Bosnia-Herzegovina.

Di kawasan regional, Indonesia –bersama Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina— melahirkan Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok. Selama kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia berperan penting menjaga stabilitas kawasan ASEAN, mempererat hubungan ekonomi di antara negara di kawasan Asia Tenggara, dan berperan penting mengakhiri konflik bertahun-tahun di Kamboja. Terakhir, Indonesia berperan menciptakan perdamaian di kawasan konflik di selatan Filipina.

Bagaimana posisi Indonesia di level internasional dan regional saat ini? Jika mau jujur mungkin tidak ada kisah sukses yang patut dibanggakan dalam satu dekade terakhir. Kalau pun ada, mungkin sukses Indonesia menjadi anggota tak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, kita tidak tahu peran apa yang akan dimainkan Indonesia di PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.

Di level ASEAN, kita tidak tahu apa peran yang dimainkan Indonesia. Terakhir, Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN, berusaha berperan dalam masalah Rohingya. Di kawasan Laut China Selatan, Indonesia di bawah Presiden Soeharto sempat berperan mencari jalan damai atas klaim tumpang tindih di kawasan ini. Sebagai bukan pengklaim, posisi Indonesia bisa diterima semua pihak. Namun ketika Tiongkok memasukan sebagian perairan Natuna ke dalam peta teritorialnya, dikenal dengan sebutan nine dash line, ketegangan diplomatik Indonesia-Tiongkok tak bisa dihindari.

Di masa depan, bukan tidak mungkin ketegangan di Perairan Natuna menjadi konflik terbuka. Saat ini saja, Tiongkok telah membangun pangkalan angkatan laut di beberapa pulau di Kepulauan Spratly, yang memungkinkan kapal-kapal mereka menjangkau seluruh Laut China Selatan. Pembangunan landasan pesawat terbang membuat jet-jet tempur Tiongkok mampu menyerang pulau-pulau yang diklaim Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Pasangan capres dan cawapres sudah seharusnya memikirkan visi pertahanan yang hendak dibangun untuk menghadapi kemungkinan konflik di Perairan Natuna.

Persoalan Domestik
Isu dalam negeri seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan antara capres-cawapres. Masalah kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penegakan hukum dan hak asasi manusia, swasembada pangan, energi, minyak dan gas bumi, serta lainnya, adalah persoalan yang menjadi tanggung jawab setiap pemimpin Indonesia, tanpa harus diperdebatkan. Tidak perlu lagi ada janji-janji membangun ini dan itu untuk rakyat, serta membanggakan keberhasilan dalam negeri.

Sebagai bangsa besar di kawasan regional, yang diperlukan Indonesia adalah pemimpin yang mampu meletakkan cetak biru rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), bukan sekadar rencana pembangunan jangka menengah nasional (RJPMN). Perlu dipahami, RPJPN adalah penjabaran tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Sedangkan, RPJMN adalah rancangan teknokratik, yang habis setelah seorang presiden selesai menjalankan tugas.

RPJPN berupa skenario pembangunan di semua aspek; sumber daya manusia, iptek, ekonomi, politik, dan hukum, dengan target pencapaian yang ideal sebagai sebuah bangsa besar. Lebih terperinci lagi, RPJPN –dengan mempertimbangkan posisi Indonesia saat ini, perkembangan teknologi, dan lingkungan geopolitik dan geoekonomi– berisi skenario pembangunan dan pencapaian di semua subsektor; pariwisata, ketenagakerjaan, maritim, perdagangan internasional, penguatan kelembagaan, lingkungan hidup, dan lainnya.

Terlepas ada begitu banyak kontroversi, Presiden Soeharto –setelah mendengar pemaparan BJ Habibie mengenai pentingnya penguasaan industri dirgantara– menetapkan pentingnya pembangunan industri pesawat terbang. Krisis moneter menggagalkan pencapaian itu, yang membuat industri dirgantara dalam negeri gagal memenuhi kebutuhan ratusan pesawat murah yang luar biasa besar untuk melayani seluruh kota di Indonesia.

Terlepas dari kegagalan itu, sukses BJ Habibie membangun industri pesawat terbang, membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki kemampuan mengembangkan teknologi dirgantara.

Kini, bolehlah kita bertanya kepada capres dan cawapres yang akan berdebat untuk kedua kalinya, masihkah akan berkutat dengan persoalan-persoalan kekinian, dan mengabaikan visi Indonesia tahun 2045, saat Indonesia berusia satu abad, dan bagaimana meletakkan landasan pembangunannya. Satu hal yang harus diingat, Indonesia relatif tidak punya apa-apa lagi yang layak dibanggakan setelah BJ Habibie menerbangkan pesawat pertamanya. Krisis moneter membuat Indonesia kalah di semua arena persaingan internasional, dan lebih suka berkutat dengan persoalan dalam negeri.

Alangkah bijak jika kedua capres dan cawapres mulai berpikir kapan putra terbaik Indonesia memimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi orang nomor satu di Dana Moneter Internasional (IMF), atau mandiri di bidang teknologi militer sehingga mampu menjawab persoalan keamanan di sekujur perairannya, misalnya kemampuan TNI AL setara Blue Water Navy. Kapan kita berdaulat atas langit kita sendiri, misalnya Flight Information Region dikuasai NKRI. Strategi apa yang jitu untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dengan mempersiapkan tenaga kerja bertalenta dan berketerampilan yang ulet dan tangguh dalam bursa kerja internasional

Di bidang ekonomi, cetak biru pembangunan ekonomi berkelanjutan seperti apa yang akan diletakkan untuk mengejar pencapaian membanggakan saat Indonesia berusia satu abad. Satu hal yang harus diingat, Indonesia tidak dibangun untuk satu, dua, atau tiga generasi, tapi sekian puluh generasi dan seterusnya. Visi pembangunan yang harus dikembangkan bukan untuk lima atau sepuluh tahun ke depan, tapi untuk anak cucu.