Militer dalam Jabatan Sipil?

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 13 Februari 2019 | 18:00 WIB

Wacana untuk menempatkan para perwira tinggi TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil mengemuka beberapa waktu belakangan ini. Jumlah perwira TNI aktif memang terus meningkat. Presiden Joko Widodo sendiri, beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan rencana restrukturisasi TNI dengan menambah sampai dengan kurang lebih 60 jabatan-jabatan struktural baru. Namun, restrukturisasi ini dianggap tidak akan menjawab akar permasalahan dari terus meningkatnya jumlah jenderal TNI yang tidak mendapatkan pos jabatan tertentu.

Sepertinya harus ada penekanan pada dua hal utama. Pertama, masuknya para perwira tinggi TNI untuk menjabat pada jabatan sipil dimungkinkan sepanjang sejalan dengan undang-undang dan semangat pembangunan demokrasi. Kedua, jangan sampai masuknya TNI untuk menjabat pada struktur birokrasi sipil ini membawa kita pada kembalinya konsep dwifungsi ABRI seperti pada masa lalu.

Dwifungsi ABRI
Wacana agar perwira TNI masuk dalam jabatan sipil pada masa lalu adalah bagian dari doktrin dwifungsi ABRI yang digagas oleh Jenderal Besar AH Nasution. Dwifungsi sendiri dianggap merupakan bagian dari jalan tengah di tengah problem pelik tentang pembangunan bangsa saat itu. Sejak lama kalangan militer merasa ditinggalkan dalam pembangunan. Padahal sumbangsih militer jelas tidak bisa diabaikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada saat yang sama, demokrasi liberal yang menjunjung supremasi sipil justru menghasilkan kekisruhan yang tiada henti dalam pemerintahan. Ketidakpercayaan militer atas kemampuan sipil untuk mengatur dan mengelola negara meningkat. Baik Bung Karno maupun petinggi militer, melihat hal itu sebagai masalah. Kompromi di antara keduanya menghasilkan akomodasi terhadap doktrin dwifungsi tersebut.

Doktrin ini kemudian membuat para perwira mendapatkan tempat yang strategis baik di dalam kementerian maupun dalam jabatan kepala daerah. Dwifungsi inilah yang turut menyebabkan pembangunan demokrasi Indonesia tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Puncaknya pada masa Orde Baru, seluruh birokrasi baik di pusat dan di daerah dominan rasa militernya.

Dwifungsi pula yang dituding menjadi banyaknya kerugian warga negara akibat selalu kalah ketika harus berkonflik dengan pemerintah yang dipegang oleh militer tadi. Kekalahan itu disebut oleh para aktivis hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan yang kemudian berujung pada tidak imbangnya relasi kekuasaan yang sering berujung pada pelanggaran HAM.

Dengan begitu, dapat dipahami jika pada saat reformasi, dwifungsi dituntut untuk dihapuskan. Profesionalitas TNI diwadahi dalam UU 34/2004 tentang TNI. Dua konsep utama dalam UU ini adalah “supremasi sipil” dan “kembali ke barak.” Dalam UU itu jelas bahwa TNI diharapkan fokus pada tugas-tugas pertahanan negara. Demi mencapai superioritas sipil, formasi TNI dijauhkan dari jabatan-jabatan sipil. Jabatan menteri pertahanan bahkan beberapa kali dijabat oleh sipil, antara lain oleh Juwono Sudarsono, Mahfud MD, Matori Abdul Djalil, dan Purnomo Yusgiantoro.

Namun menurut pasal 47 ayat 2 UU TNI, masih ada beberapa jabatan-jabatan yang terkait dengan pertahanan yang bisa dijabat oleh perwira TNI. Karena masih berkaitan dengan pertahanan itu, ketentuan ini dapat diterima. Sentuhan militer dalam jabatan-jabatan tersebut terkadang penting karena perspektif ketahanan nasional tentu menjadi poin krusial dalam masalah itu. Namun, perluasan jabatan birokrasi sipil yang bisa dipegang oleh TNI apalagi dengan melakukan perubahan UU 34/2004 sepertinya tidak tepat.

Solusi
Kita harus kembali pada konsep dasar pembangunan profesionalitas TNI. Wacana untuk mengembalikan perwira TNI dalam jabatan sipil tentu bertentangan dengan semangat profesionalisasi TNI dan supremasi sipil. Lebih jauh, wacana ini juga mengganggu konsentrasi kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Wacana itu akan membuat kita mundur jauh ke belakang, merubuhkan tatanan kelembagaan yang sudah susah payah kita lakukan sejak Reformasi.

Tampaknya menggelembungnya jumlah para perwira tinggi menjadi penyebab dari masalah tersebut. Pada era Orde Baru hingga awal reformasi memang terjadi peningkatan jumlah Jenderal aktif secara signifikan di tubuh TNI. Ini tidak lepas dari sistem pengkaderan dan rekrutmen sekolah staf komando dan sekolah calon pimpinan TNI.

Oleh karena itu tidak heran jika sejak tahun 2017 TNI menghadapi masalah berupa jenderal aktif yang tidak memiliki pos jabatan baik di Mabes maupun di jabatan teritorial dan fungsional lainnya. Menurut catatan CSIS, pada tahun 2011 ada 11 jenderal yang tidak menjabat. Jumlah ini, menurut CSIS meningkat pesat menjadi 63 jenderal pada tahun 2017. Dengan tren pengkaderan dan rekrutmen di sekolah calon pimpinan TNI maka pada tahun 2027, diperkirakan akan terdapat sekitar 600 perwira tinggi yang tidak akan mendapatkan jabatan.

Ini tentu merupakan masalah yang sangat berat, baik ditinjau dari sistem manajemen personil maupun anggaran negara. Transisi manajemen personal meningkatnya jumlah perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan ini berakibat pada penurunan moral dan sistem rekrutmen jabatan yang tidak sehat. Sedangkan dalam aspek manajemen anggaran, terus meningkatnya perwira tinggi ini akan membuat proporsi anggaran TNI akan didominasi oleh belanja rutin atau gaji personal. Tentu saja Ini berlawanan dengan semangat untuk meningkatkan profesionalisme TNI di antaranya adalah meningkatkan belanja untuk alutsista dan keperluan strategis lainnya.

Langkah presiden untuk mengembangkan struktur dengan membentuk pos-pos jabatan struktural baru memang akan menyelesaikan masalah untuk sementara, tetapi harus dipikirkan langkah yang mampu menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Solusinya setidaknya terdapat dua cara.

Pertama, harus ada penataan kembali sistem rekrutmen dalam sekolah calon pimpinan TNI baik di untuk level perwira menengah maupun perwira tinggi. Akan lebih baik juga jika penataan sistem pengkaderan ini dimulai dari sekolah calon perwira pertama baik di akademi sekolah calon perwira lainnya. Rekrutmen harus didasarkan pada kebutuhan riil yaitu pos struktur yang tersedia di seluruh Indonesia. Dengan demikian potensi penggemukan jumlah perwira yang tidak mendapatkan jabatan akan diantisipasi sejak dari awal. Dalam level perwira menengah dan perwira tinggi, tugas harus dilakukan lebih ketat dengan jumlah yang lebih rasional.

Kedua, rasionalisasi TNI secara sistematis dan berkelanjutan untuk membuat konsep kelembagaan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Langkah ini tentu tidak mudah yang oleh karenanya perlu manajemen yang baik dalam berbagai aspek. Yang jelas, profesionalisme dan peningkatan kemampuan TNI secara keseluruhan adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar. Dan tentunya jangan lupa, kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas dalam pembangunan kelembagaan TNI tersebut.

Selain itu, perlu ada pengaturan yang lebih spesifik dan berkelanjutan terkait dengan penempatan-penempatan para perwira tinggi TNI di beberapa lembaga yang memang memerlukan keahlian khusus, selama sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, banyak perwira TNI bisa ditempatkan di lembaga atau institusi lain, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenpolhukam, Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional, Bakamla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan badan-badan lain yang memang cocok dan memerlukan karakter dan spesifikasi dari para perwira TNI.

Terkait penempatan-penempatan tersebut harus dibentuk dan ditetapkan secara sistematis dan terstruktur. Dengan demikian, orientasi karier dan pengembangan institusi yang terkait juga dapat berkembang secara lebih maksimal.

Dengan cara-cara tersebut, profesionalitas TNI tetap terjaga dan reformasi birokrasi sipil pun tetap bisa dikembangkan. Intinya, penempatan jabatan-jabatan sipil oleh militer haruslah sesuai dengan UU yang berlaku dan tidak boleh melanggar semangat supremasi sipil yang sudah susah payah dibangun. Oleh karenanya, UU dan peraturan yang sudah ada haruslah tetap dipegang dan dilaksanakan, karena pada akhirnya supremasi sipil sesungguhnya diberlakukan untuk membentuk TNI yang profesional, dan juga sekaligus ditujukan untuk membentuk birokrasi sipil yang juga berkualitas. Muara dari semua itu, penyelenggaraan negara oleh aparatur negara dapat berjalan dengan optimal dan saling mendukung satu sama lain.