Dwi Fungsi Tak Akan Hidup Lagi

Opini: Dony Rahmad Putra

Penulis adalah Pasirenpin Subid Opini Puspen TNI

Selasa, 12 Februari 2019 | 18:00 WIB

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk di atas cita-cita luhur para pendiri bangsa ini dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai sumber hukum. Sebagai negara merdeka yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus maju dan berkembang dengan satu tujuan yaitu mewujudkan cita-cita nasional.

Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “.... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pemerintah, lembaga-lembaga negara, TNI dan Polri memiliki peran dan tugasnya masing-masing, guna mencapai cita-cita nasional tersebut. Namun, tugas dan fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan murni sendiri oleh institusi itu, melainkan butuh pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi di zaman saat ini kompleksitas permasalahan saling terkait satu sama lainnya, tentu perlu kerja sama dan sinergi antarlembaga. Sebab, sesungguhnya segala macam bentuk persoalan bangsa ini bukanlah hanya dibebankan kepada satu instansi.

Menyadari akan peran dan fungsi kementerian dan lembaga negara, ada beberapa di antaranya memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian pada jabatan tertentu, yang mana kemampuan dan spesifikasinya dimiliki oleh TNI. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi TNI yang saat ini terdapat kelebihan perwira menengah (pamen) berpangkat kolonel dan perwira tinggi (pati). Kebijakan ini sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 47. Terdapat 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki oleh personel TNI aktif, di antaranya kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung.

Namun, saat ini masih ada beberapa lembaga yang masih membutuhkan prajurit TNI. Untuk menjawab kebutuhan personel dari prajurit TNI tersebut di luar 10 kementerian dan lembaga yang diatur dalam UU TNI, diperlukan revisi UU TNI. Penempatan TNI tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dan lembaga negara dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Bentuk sinergi tersebut dapat dicontohkan, berkaitan dengan kejahatan di lautan seperti pencurian hasil laut dan penyelundupan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan beberapa stakeholder seperti TNI AL¸ Bakamla, Polri maupun Bea Cukai dapat melakukan operasi bersama untuk memberantasnya. Kerja sama serupa juga dapat diwujudkan di berbagai bidang kehidupan lainnya.

TNI memiliki tugas pokok yang dituangkan dalam UU TNI dalam Pasal 7 ayat 1, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam wujud pengabdiannya, TNI senantiasa berpedoman pada tugas pokoknya. TNI hadir untuk rakyat, bangsa, dan negara. TNI selalu jadi yang terdepan manakala bangsa ini membutuhkan, bahkan tak sedikit nyawa dari prajurit TNI yang harus menjadi korban demi menjaga keutuhan dan menegakkan kedaulatan NKRI.

Masih hangat dalam ingatan dan terngiang di telinga kita semua, beberapa bencana yang menimpa negara kita seperti bencana campak dan kekurangan gizi yang terjadi di Asmat pedalaman Papua, gempa bumi di Lombok, gempa di Palu, dan pembunuhan terhadap 21 orang karyawan Istaka Karya. Dalam penanganannya, TNI terjun langsung dan turut andil sejak dalam proses evakuasi hingga memulihkan kondisi seperti sedia kala.

Penghapusan Dwi Fungsi
Mari sejenak kita melihat ke belakang, sejarah membuktikan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 yang mengedepankan demokrasi sebagai landasan yang kuat bagi pembangunan bangsa, bersamaan dengan itu, TNI (yang dulunya adalah ABRI) dan Polri. TNI melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara dengan berdasarkan UU TNI, sedangkan Polri sebagai alat keamanan negara dengan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Seiring dengan itu, TNI terus melakukan reformasi dan bertransformasi untuk melaksanakan tugasnya secara modern, hebat, dan profesional. Dengan demikian peran fungsi yang melekat dan dikenal sebagai dwi fungsi pun dihapuskan.

Maksud dari dwi fungsi itu adalah peran sosial dan politik. TNI sudah memastikan dirinya untuk tidak memegang peran politik seperti halnya pada era Orde Baru, di mana TNI dapat menduduki jabatan-jabatan politik serta melaksanakan politik praktis. Namun, untuk peran sosial, TNI akan tetap aktif dalam melaksanakannya di berbagai bidang kehidupan, misalnya membantu penanganan korban bencana gempa dan pemulihan ekonomi. Di bidang pendidikan, TNI menjadi guru di daerah perbatasan.

Reformasi merupakan gerbang untuk memasuki ke kehidupan baru bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sejak reformasi ini pun, TNI telah bertekad dan membuktikan sebagai pengawal dan penyokong demokrasi. Sebagai salah satu institusi yang tergelar mulai dari pusat sampai ke pelosok negeri ini, TNI senantiasa membantu menyukseskan program nasional dan termasuk juga penyelenggaraan pilkada serentak, maupun pilpres dan pileg yang akan datang. Dalam hal ini, TNI dengan tegas menentukan sikapnya untuk memegang teguh dan menjaga netralitas.

Dengan memahami dan menyadari keadaan yang ada saat ini, marilah kita segenap komponen bangsa untuk sama-sama menjaga dan melindungi muruah demokrasi ini. Sebab, pelemahan dan pelanggaran demokrasi tentunya akan dibayar mahal oleh seluruh bangsa Indonesia.

TNI hanya mengacu kepada satu politik yaitu politik negara, karena TNI tidak pernah memihak kepada kepentingan individu, golongan, maupun partai manapun. TNI hanya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya. Oleh karena itu, TNI tidak akan pernah mengingkari jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional.