Diversifikasi Pangan Berbasis Lokal

Opini: Anang Noegroho

Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Kamis, 21 Februari 2019 | 18:00 WIB

Indonesia sangat kaya akan tanaman pangan dengan berbagai jenis dan rasa, membentang dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Berbagai tanaman pangan itu ada yang harus diolah dengan cita rasa khas dan bergizi tinggi. Banyak pula yang bisa dimakan mentah (buah-buahan dan sayuran) yang sehat menyegarkan.

Indonesia tidak kekurangan bahan pangan, karena di mana pun ada tanaman lokal yang tumbuh subur. Di desa-desa dan pedalaman, leluhur mengajarkan bercocok tanam atau memilih tanaman di hutan yang bermanfaat untuk kehidupan. Mereka sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan yang tinggi sehingga tidak merusak hutan dan lingkungan. Malah sebaliknya, hutan tetap terjaga kesuburannya dan lingkungan tetap asri lestari.

Banyak desa, terutama di kawasan timur, sudah terbiasa memakan jagung, ubi jalar, atau sagu sebagai makanan pokok sehari-hari, dan hidup pun sehat, kuat, cerdas. Mereka tidak harus makan beras/nasi atau gandum. Karbohidrat lainnya pun bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Bahan pokok tak perlu didatangkan dari luar, apalagi impor.

Beras memang telah dijadikan sebagai makanan pokok di seluruh Indonesia, meskipun ada kearifan pangan lokal, seperti jagung di NTT, sagu di Maluku dan Papua, dan ubi jalar di Papua. Penyeragaman konsumsi beras/nasi di seluruh Tanah Air membuat makanan pokok lokal terabaikan, bahkan di beberapa tempat sudah menghilang dan terlupakan.

Warga pun bergantung pada beras. Tak ada beras disebut rawan pangan, bahkan dianggap kelaparan. Padahal sebelumnya ada sumber pangan lain yang bergizi tinggi, tapi telah tercerabut dari pekarangan dan kebun keluarga karena tak diurus dan tak ada perhatian. Saatnya pangan lokal dihidupkan kembali, dibantu dan dipopulerkan.

Keamanan Pangan
Saat ini, walaupun ketahanan pangan dan gizi di Indonesia membaik, persoalan terkait dengan mutu gizi dan keamanan pangan masih harus diperbaiki. Mutu gizi pangan terkait erat dengan pencapaian diversifikasi dan keamanan pangan. Oleh karena itu aspek ini perlu mendapat perhatian yang lebih tinggi dalam program pertanian, pangan, dan gizi di Indonesia.

Perhatian terhadap pentingnya diversifikasi pangan dari pemerintah sebenarnya sangat tinggi. Kebijakan mengenai hal ini dapat ditemukan di berbagai dokumen, mulai dari UU Pangan, PP Ketahanan Pangan dan Gizi, Rencana Aksi Pangan dan Gizi tingkat Nasional dan Daerah (RAN-PG dan RAD-PG), Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP), hingga Perpres 22/ 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Kesenjangan tentang berbagai upaya dan hasil diversifikasi pangan dan berbagai kendala yang menghambat implementasi program diversifikasi pangan dan peningkatan keamanan pangan, perlu diidentifikasi dan dikaji secara mendalam. Hasilnya digunakan sebagai masukan dalam perumusan RPJMN 2020-2025.

Sebenarnya, diversifikasi pangan dan gizi sudah diperhatikan sejak lama. Pada tahun 1951 dipopulerkan slogan “Empat Sehat Lima Sempurna”, suatu pedoman sederhana menyusun menu sehat oleh Prof Purwo Sudarmo. Upaya ini kemudian diikuti dengan pembentukan Panitia Negara Perbaikan Makanan pada1952, yang merupakan lembaga lintas departemen beranggotakan wakil-wakil dari instansi terkait. Panitia mempunyai status sebagai penasihat kabinet dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pangan.

Tahun 1958, panitia tersebut berubah menjadi Dewan Bahan Makanan, yang berfungsi eksekutif, terutama menitikberatkan pada masalah beras. Tahun 1967, kegiatan gizi ini disempurnakan organisasinya dengan kegiatan bernama Applied Nutrition Program (ANP) yang kemudian terus berkembang dan dikenal sebagai program “Usaha Perbaikan Gizi Keluarga” (UPGK).

Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan No 257/KAB/B.VII/71 tanggal 15 November 1971 membentuk Badan Pekerja Usaha Perbaikan Gizi Pusat. Pada 13 September 1974 diterbitkan Instruksi Presiden 14/1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat.

Secara konsep akademis, sebelum tahun 1990, perbaikan gizi dalam konteks diversifikasi pangan masih dilakukan dengan merujuk pada konsep Empat Sehat Lima Sempurna. Sejak tahun 1990-an, pedoman tersebut dianggap tak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi. Hal ini juga sesuai dengan adanya perubahan pedoman Basic Four di Amerika Serikat—yang merupakan acuan awal Empat Sehat Lima Sempurna pada masa itu—menjadi Nutrition Guide for Balance Diet, yang diterjemahkan menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS).

Pertanian Terpadu
Pada konferensi pangan sedunia tahun 1992 di Roma dan Jenewa yang diadakan FAO saat menghadapi beban ganda masalah gizi di negara berkembang, antara lain ditetapkan agar semua negara berkembang yang semula menggunakan pedoman sejenis Basic Four memperbaiki menjadi Nutrition Guide for Balance Diet. Indonesia menerapkan keputusan FAO tersebut dalam kebijakan Repelita V tahun 1995 sebagai PGS yang menjadi acuan dalam program perbaikan gizi.

Pada 1990-an, Departemen Pertanian mengembangkan Program Diversifikasi Pangan. Program ini pada dasarnya merupakan program integrated farming (pertanian terpadu) yang disertai dengan edukasi gizi untuk membantu rumah tangga petani miskin meningkatkan ketersediaan pangan dan konsumsinya, melalui pemanfaat pertanian, pekarangan, lahan marjinal atau lahan kosong.

Pada masa itu Departemen Pertanian bekerja sama dengan Pusat Studi Kebijakan Pangan (PSKPG) IPB mencoba mengembangkan ukuran keragaman ketersediaan dan konsumsi pangan dengan mengadopsi konsep desirable dietary pattern yang dikembangkan oleh FAO RAPA (Perwakilan FAO untuk negara-negara Asia-Pasifik) menjadi konsep Pola Pangan Harapan (PPH). Konsep ini terus dimatangkan saat pemerintahan Orde Baru mengembangkan Kementerian Negara Urusan Pangan.

Di akhir masa Orde Baru (1996) pemerintah menerbitkan UU 7/2006 tentang Pangan. Roh UU Pangan ini menekankan pengaturan pada upaya mencapai keamanan pangan. Pada masa itu masalah keamanan pangan menjadi perhatian serius seiring masih rendahnya penyelenggaraan penjaminan dan pegawasan mutu serta keamanan pangan. Diversifikasi pangan tidak diatur secara khusus dalam suatu bab, namun dibahas dalam suatu pasal tertentu yang menegaskan pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan bagi masyarakat.

Pada awal 2000, Departemen Kesehatan juga memberikan dukungan terhadap program penganekaragaman pangan, antara lain dengan menyelenggarakan gerakan Kadarsi, yaitu program Keluarga Sadar Gizi. Salah satu kesadaran yang dibangun adalah memasyarakatkan gaya hidup sehat melalui penerapan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). Pada 2009, secara resmi PUGS diterima masyarakat, sesuai dengan UU Kesehatan No 36/2009 yang menyebutkan secara eksplisit “Gizi Seimbang” dalam program perbaikan gizi.

Tahun 2006, Pemerintah membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai langsung oleh Presiden beranggotakan kementerian terkait melalui Perpres No 83/2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah dokumen yang disebut KUKP (Kebijakan Umum Ketahanan Pangan), yang di dalamnya juga memuat arahan mengenai diversifikasi pangan dan peranan setiap kementerian dan lembaga dalam mendorong tercapainya diversifikasi pangan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2007-2008, disimpulkan bahwa program diversifikasi pangan yang telah dilaksanakan lebih dari setengah abad belum memberikan hasil yang maksimal. Dalam beberapa hal penganekaragaman pangan juga “salah komoditas”, karena sumber karbohidrat maupun sumber protein yang meningkat konsumsinya justru beras dan pangan berbasis impor, khususnya terigu dan kedelai, bukan komoditas pangan lokal. Bahkan untuk komoditas lain seperti sayuran, buah, daging, dan susu ditengarai kontribusi pangan impor semakin meningkat.

Sumber Daya Lokal
Berkaitan dengan itu, pada 2009, lahirlah Perpres 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Langkah utama yang dilakukan adalah menggalakkan produksi dan konsumsi pangan lokal melalui pengembangan berbagai program di tingkat grass root dengan menggalakkan pemanfaatan pekarangan dengan menggunakan sistem pertanian terpadu, baik rumah tangga, kelompok, maupun suatu kawasan yang kemudian dikenal sebagai program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Dalam program ini, selain budi daya, dikenalkan industri penepungan yang disertai dengan bantuan alat penepungan umbi-umbian, serta pembinaan pengembangan industri kecil atau industri rumah tangga. Kegiatan juga menyasar sekolah dengan penyebaran pengetahuan pangan lokal dan pembuatan kebun gizi di sekolah.

Upaya berikutnya adalah melalui penyempurnaan UU Pangan. Disadari bahwa UU tersebut masih menekankan pada pentingnya membangun sistem keamanan pangan (food safety), sementara aspek ketahanan pangan (food security) dan apalagi kemandirian pangan (food self sufficiency) maupun kedaultan pangan (food sovereignty) belum disentuh sama sekali. Oleh karena itu dilakukan berbagai upaya multisektor untuk dapat melakukan perubahan terhadap perundang-undangan yang ada karena kompleksitas permasalahan pangan, khususnya ketahanan pangan yang salah satu indikatornya adalah diversifikasi pangan.

Upaya perubahan UU Pangan ini berhasil ketika pada 2012 UU Pangan yang baru telah diterbitkan, yaitu UU 18/2012 tentang Pangan. Sebagai tindak lanjut dari UU ini juga telah diterbitkan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan.

Target pencapaian program diversifikasi pangan di Indonesia adalah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dengan cara memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.