Memperkuat Konsep Kebangsaan

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 6 Maret 2019 | 16:00 WIB

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” (Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia).

Apresiasi yang tinggi kepada hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang salah satu hasilnya adalah tidak lagi memakai sebutan “kafir” kepada umat beragama yang selain Islam. Ini adalah langkah maju dari organisasi terbesar umat Islam Indonesia untuk membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara lebih sehat, sesuai dengan dasar negara dan konsep nasionalisme.

Keputusan Munas Alim Ulama NU itu tentu saja ditujukan untuk membahas konteks kebangsaan dan kemasyarakatan, bukan dalam konteks formal maupun konteks teologis. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak mengenal diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan antarkelompok sosial. Semua warga negara punya kedudukan yang sama, tidak peduli berasal dari Aceh, Jawa, Papua, Manado atau daerah lainnya. Dan itu juga berlaku untuk semua agama, termasuk Islam, Kristen dan penganut kepercayaan asli Indonesia; semua sama saja hak dan kewajibannya.

Jadi, ketika menyangkut urusan formal seperti dalam urusan hukum, pemerintahan, politik dan pelayanan publik, semua warga negara adalah sama. Diskriminasi adalah pelanggaran dari dasar negara dan konstitusi kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Namun, harus diakui bahwa beragamnya identitas primordial rakyat Indonesia sering dirujuk menjadi acuan dalam relasi-relasi sosial. Diskriminasi terjadi apabila rujukan-rujukan primordial tersebut dijadikan sebagai landasan utama, mengalahkan aturan dasar bernegara dan berbangsa. Misalnya, orang yang bersuku A menganggap bahwa mereka harus menjaga jarak dengan orang keturunan luar Indonesia karena merasa berbeda.

Salah satu konsekuensi dan turunan dari “merasa sebagai kelompok yang berbeda” itu, diwujudkan dalam pemanggilan atau sebutan, sikap dan perilaku mereka terhadap orang keturunan luar tersebut. Padahal orang keturunan luar yang dimaksud telah menjadi warga negara Indonesia bahkan misalnya secara turun temurun. Dalam kondisi seperti itu, relasi sosial yang ideal memang tidak boleh ada misalnya sebutan luar atau kepada orang keturunan luar tersebut. Namun nyatanya sebutan itu tetap muncul baik diucapkan sebagai tanda keakraban atau sebagai ungkapan ketidaksukaan dan diskriminasi. Jika yang kedua yang muncul, maka harus diupayakan bahwa peyorasi kata “luar” itu tidak mengalahkan kenyataan bahwa yang disebut begitu -yaitu keturunan “luar”- adalah warga negara yang berhak diperlakukan sesuai dengan warga negara yang lain, tanpa pembedaan apapun. Dalam keadaan seperti itu maka penyebutan “luar” harus dihilangkan.

Tentu saja, penghilangan penyebutan “luar” itu adalah konteks dalam bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks teknis kependudukan, antropologi, atau ilmu lainnya, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa memang ada entitas yang disebut “luar.” Namun nilai dari penyebutan luar dalam konteks bermasyarakat berbeda dengan konteks teknis maupun antropologi. Setiap konteks punya pemaknaan yang berbeda-beda. Itulah yang harus digarisbawahi.

Hasil Munas Alim Ulama yang baru berlalu itu, berbicara dalam konteks kemasyarakatan sebagai sebuah bangsa tadi, bukan dalam konteks teologis maupun dalam konteks kenegaraan atau formal. Umat di luar Muslim tentu menyadari bahwa ada sebutan-sebutan tertentu di luar mereka sebagai bentuk pengategorian untuk tujuan tertentu. Demikian halnya umat Kristen mempunyai pengategorian, umat Hindu begitu, dan seterusnya. Itu wajar.

Secara teologis memang semua agama punya konsepnya masing-masing. Namun harus diingat bahwa penempatan dan penyebutan kategori-kategori tersebut harus diletakkan dalam lingkup yang sesuai yaitu pada tataran teologis. Jangan sampai penyebutan itu ditempatkan dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa, karena akan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan hubungan, dan bisa berakhir dengan konflik sosial, saling curiga dan akhirnya disintegrasi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut tentu tidak kita inginkan dalam kehidupan berbangsa Indonesia.

Tanpa Diskriminasi
Dengan alasan seperti itu, sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya untuk NU yang telah membawa kembali semangat kebangsaan dan kemasyarakatan sesuai dengan dasar negara dan kearifan nasional yang sejak awal ingin dibangun oleh para pendiri bangsa. Banyak pihak tentu merasakan dan mendengar banyak keluhan mengenai penyebutan kata “kafir” yang sangat peyoratif tersebut. Konteksnya, sekali lagi, sering dimaknai secara negatif, bukan konteks teologis tetapi dalam konteks bernegara. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan jabatan dalam birokrasi, hak mendirikan bangunan ibadah dan sebagainya.

Konstitusi dengan jelas menyatakan tujuannya untuk membentuk negara yang bebas diskriminasi. Semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, bebas menduduki jabatan-jabatan publik sesuai dengan kapasitasnya, bebas menjalankan agama, dan seterusnya. Jika penyebutan kata ‘kafir’ masuk dalam konteks formal, berbangsa dan bernegara maka dampaknya bisa mengekang kebebasan dan hak yang telah diberikan oleh konstitusi tersebut.

Tulisan ini sekali lagi ditegaskan, tidak ingin masuk dalam tataran teologis yang menjadi urusan internal umat Islam. Tulisan ini hanya berfokus pada relasi antar warga negara yang seharusnya setara dan tanpa diskriminasi. Penyebutan kata “kafir” sering dimaknai secara negatif dan berpotensi untuk merusak sendi-sendi bermasyarakat tersebut, karena memang idealnya suatu relasi tidak membutuhkan pengategorian apapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekalipun begitu, memang masih ada jalan yang panjang untuk sepenuhnya menghilangkan konsep-konsep diskriminatif. Tapi, mengingat betapa banyaknya identitas primordial dan kompleksnya relasi antar warga masyarakat, maka hasil Munas alim ulama NU itu merupakan terobosan besar untuk memecah sekat-sekat segregatif yang selama ini terus berusaha dibangun.

Idealnya, peran nyata NU ini harus disambut dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa terutama para elite, khususnya elite politik yang selama ini dengan sengaja memanfaatkan sebutan-sebutan primordial untuk kepentingan politiknya. Memakai politik identitas bukanlah sebuah jalan dan praktik politik yang sesuai dalam konteks negara kebangsaan.

Eksploitasi dan politisasi identitas yang makin ekstrem selama beberapa tahun ini telah membuktikan hal itu. Dinamika politik yang dulu kita sikapi secara teknis dan profesional menjadi sangat personal dan emosional. Dulu, misalnya banyak kalangan mengkritik SBY semata-mata karena sikap profesionalnya. Namun sekarang, ketika mengkritik Jokowi, nuansanya sudah menuju elemen primordial yang kuat. Kecurigaan antarmasyarakat menjadi semakin besar. Ini berujung pada keinginan untuk saling menyingkirkan dan mengalienasi. Tentu ini bukan sebuah bentuk relasi sosial yang ingin kita wujudkan.

Oleh karena itu, marilah kembali pada rel yang benar. Hasil Munas Alim Ulama NU ini menjadi terobosan bagi anak bangsa untuk mewujudkan bangsa yang harmonis, seperti dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita.