Keluarga dan Ironi Pemberantasan Teror

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Senin, 18 Maret 2019 | 17:30 WIB

Pelaku teror memang diganjar dengan hukuman berat. Bahkan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Meskipun demikian, publik selama ini diyakinkan bahwa cara paling ampuh untuk melawan regenerasi teroris adalah program deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai antikekerasan atau pun mengoreksinya dengan nilai-nilai humanis. Karena bersumbu pada pelurusan cara pandang, deradikalisasi dengan demikian dipandang sepatutnya dimulai dari lingkungan keluarga. Interaksi antara orang tua dan anak, sedini mungkin, dianggap sebagai wahana untuk deradikalisasi tersebut.

Posisi keluarga yang begitu strategis dalam program deradikalisasi akan lain ceritanya bila ditilik dari sisi lain. Yakni, berangkat dari nature teror itu sendiri.

Operasi teror merupakan rangkaian kejahatan yang sangat rahasia. Begitu rahasia karena targetnya adalah maksimal, peruntuhan terhadap ideologi lama dan menggantinya dengan ideologi baru. Lawan mereka juga pasukan khusus yang dilatih eksklusif untuk menjalankan misi kontrateror. Nature sedemikian ini mengharuskan adanya perekrutan kader-kader teror secara sangat selektif.

Mereka yang direkrut haruslah orang-orang dengan--antara lain--kepatuhan mutlak pada pemegang komando serta kesetiaan total pada sesama kader teror. Perilaku submisif dan loyal merupakan harga mati karena hanya individu-individu semacam demikian yang dapat diandalkan untuk menjaga kerahasiaan komplotan teror tadi. Proses transmisi nilai dalam ideologi teror juga akan berlangsung lebih mudah di dalam lingkungan yang beranggotakan orang-orang dengan dua tabiat tersebut di atas.

Faktanya, individu-individu semacam itu paling mudah justru ditemukan di dalam lingkungan keluarga sendiri. Pada dasarnya antarsesama anggota keluarga mana pun memang melestarikan kepatuhan dan kesetiaan sebagai identitas keluarga. Sesama anggota keluarga juga terpapar dan menegakkan nilai-nilai yang sama. Mereka pun menjaga kerahasiaan tertentu sebagai cara untuk menjaga keutuhan muruah keluarga itu sendiri.

Pada titik inilah terlihat ironi. Pada satu sisi, sebagaimana diuraikan di atas, keluarga adalah lapisan paling mendasar dalam program deradikalisasi. Namun pada sisi lain, secara umum keluarga pun sesungguhnya menjadi unit paling ideal bagi kepentingan kaderisasi pelaku teror.

Dalam konteks keluarga sebagai lembaga penyalur bibit-bibit teror, anak-anak jelas merupakan kelompok paling rentan. Mereka, oleh para ilmuwan psikologi, dipandang memiliki suggestibility lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Artinya, ke dalam kepala anak-anak lebih mudah disuntikkan nilai-nilai apa pun, tak terkecuali keyakinan bahwa kekerasan membabi buta adalah alat yang sah untuk melancarkan sebuah perjuangan.

Bahkan saat anak-anak itu masih mampu mencoba menolak sugesti-sugesti jahat, mereka tetap merupakan kelompok rentan. Penguasaan--misalnya--orang tua atas diri anak membuat anak tidak mampu mengelak dari tekanan untuk berbuat jahat. Anak secara umun terlalu lemah untuk melawan tekanan fisik dan psikis dari figur-figur utama dalam kehidupan mereka.

Walau sejauh ini tulisan ini menyajikan gambaran tentang mudahnya keluarga memasok anak-anak sebagai kader teror, namun saya memberikan garis bawah bahwa anak-anak yang berhasil direkrut sebagai kader maupun pelaku teror pun tetap seyogianya disikapi sebagai korban. Jadi, perlu penyamaan persepsi bahwa anak-anak korban teroris bukan terbatas pada anak-anak yang cedera atau bahkan kehilangan nyawa akibat aksi teror. Juga bukan hanya anak-anak yang terguncang akibat menjadi saksi aksi teror di lokasi kejadian.

Anak-anak yang masuk ke dalam jaringan teror pun, baik melalui pemanfaatan sugesti maupun tekanan, juga tergolong sebagai korban. Ketidakberdayaan anak-anak tersebut serta belum berlakunya kehendak mereka di mata hukum (consensual age) menjadi pertimbangan untuk menetapkan mereka sebagai korban, bukan pelaku.

Teknologi Informasi
Saat ini, saya belum menemukan gagasan yang betul-betul substantif dan implementatif (bukan klise dan normatif) tentang bagaimana upaya mencegah lingkungan keluarga menjadi sentra regenerasi teror. Yang terpikir adalah satu hal terkait program kontrateror melalui media informasi.

Terlebih pada keluarga teroris yang menutup serapat-rapatnya akses informasi dari dan ke luar keluarga. Anak-anak dalam situasi tersebut tidak memiliki perbendaharaan pengetahuan tandingan yang memungkinkan mereka melakukan koreksi terhadap pengetahuan ideologis proteror. Namun apa boleh buat, pada titik ini kita disadarkan bahwa keberadaan teknologi informasi modern seperti televisi, internet, dan media sosial hingga derajat tertentu sesungguhnya merupakan instrumen potensial untuk memerangi berkembangnya ideologi teror.

Pertanyaan besarnya adalah, dengan menumpuknya informasi yang berserak seolah tanpa batas, siapa dan bagaimana cara memandu anak-anak agar lebih cerdas memilih informasi-informasi humanis? Dan seberapa dahsyat informasi-informasi itu mampu menggempur tembok tebal yang sudah terlanjur dibangun oleh para orang tua anak-anak itu sendiri?

Kiranya patut menjadi pemikiran kita bersama, sekaligus memastikan bahwa tidak ada stigma negatif apapun yang kita lekatkan pada anak-anak ini dalam jaringan teror. Semoga.