“Kutukan” Prabowo vs Rekor Elektoral Jokowi

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Selasa, 19 Maret 2019 | 20:00 WIB

Pertarungan ulang dalam pemilihan umum presiden (pilpres) antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan digelar pada 17 April mendatang. Mereka mengulangi kompetisi elektoral seperti yang pernah berlangsung pada 9 Juli 2014, yang dimenangkan Jokowi dengan raihan 70.997.833 suara atau 53,15%, berbanding 62.576.444 suara atau 46,85% yang diperoleh Prabowo.

Namun, kali ini Jokowi tak lagi berpasangan dengan Jusuf Kalla, melainkan dengan KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sementara Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pilpres tahun ini juga digelar serentak dengan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Koalisi dan Pengalaman
Pada Pemilu 2019, diberlakukan syarat ambang batas perolehan kursi di DPR hasil pemilu legislatif 2014 minimal sebesar 20% untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres (presidential threshold). Karena tak ada satu pun partai politik yang memperoleh kursi minimum 20%, maka partai dipaksa membentuk koalisi.

PDIP (19,5%) yang menguasai kursi terbanyak di DPR, harus berkoalisi untuk mencalonkan kembali Jokowi. Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Golkar (16,3%), PKB (8,4%), PPP (7,0%), Nasdem (6,3%), dan Hanura (2,9%). Koalisi ini didukung oleh partai non-parlemen, yaitu Perindo, PKPI, PSI, dan belakangan PBB.

Sementara koalisi yang lebih kecil, Koalisi Indonesia Adil Makmur, terdiri dari Gerindra (13,0%), Demokrat (10,9%), PAN (8,8%), dan PKS (7,1%). Tambahan dukungan berasal dari partai non-parlemen, Partai Berkarya. Koalisi ini mengusung Prabowo-Sandi yang berasal dari Gerindra.

Partai peserta pemilu yang tak ikut dalam salah satu koalisi adalah Partai Garuda. Partai-partai yang tak lolos seperti Partai Idaman mendukung Prabowo-Sandi, sementara Partai Rakyat mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ormas Islam seperti FPI dan HTI cenderung ke Prabowo-Sandi, sebaliknya NU cenderung ke Jokowi-Ma’ruf. Kedua pasangan calon juga didukung oleh banyak kelompok relawan dari berbagai kalangan.

Selain dukungan partai dan ormas, para paslon memiliki pengalaman yang berbeda. Jokowi adalah capres yang paling berpengalaman dalam pemerintahan. Sandiaga memiliki pengalaman singkat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, sementara Prabowo dan Ma’ruf belum punya pengalaman di pemerintahan.

Sebelum jadi presiden, Jokowi sudah merintis pengalaman di pemerintahan Kota Surakarta atau Solo berkat kemenangan dua periode beruntun pada 2005 dan 2010. Kemudian meningkat jadi gubernur DKI Jakarta setelah mengalahkan petahana atau incumbent Fauzi Bowo dalam dua putaran pada 2012. Terakhir, mengandaskan perlawanan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Prabowo malah capres yang terbukti kurang beruntung. Tahun 2003, gagal bersaing dalam Konvensi Capres Golkar. Tahun 2009, sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri, juga menemui kegagalan menghadapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Boediono. Sebagai capres pada 2014, kembali kandas. Hanya Sandiaga yang berpengalaman memenangi kontestasi politik, saat terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan dalam Pilgub 2017.

Dari penjelasan tersebut, kiranya dapat dinilai bahwa Jokowi adalah petarung elektoral yang selalu menang atau tidak terkalahkan. Dari empat pemilihan yang telah diikuti, semuanya disapu bersih. Sebaliknya, Prabowo seperti menuai “kutukan” sebagai capres atau cawapres, tanpa sekalipun mengecap kemenangan.

Klaim dan Agama
Sebagai petahana, Jokowi bisa mengklaim apa saja yang telah dikerjakan selama memegang kekuasaan pemerintahan sebagai isu kampanye. Mulai dari seleksi dan penerimaan pegawai serta sertifikasi tanah yang lebih transparan, kestabilan harga sembako hingga pembangunan infrastruktur, pembangunan “tol laut”, serta gelontoran dana desa di seluruh negeri.

Tak hanya klaim keberhasilan, Jokowi juga akan menambah dengan kebijakan subsidi atau program baru yang bakal diterapkannya, yaitu Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta Kartu Pra Kerja untuk mendulang dukungan suara pemilih.

Jokowi juga memiliki kelebihan, karena beda tipis posisinya antara capres petahana dan sebagai presiden yang masih menjabat. Ia bisa berkampanye tapi sekaligus juga menjalankan tugas dan fungsi sebagai presiden. Suatu keistimewaan yang tak dimiliki Prabowo.

Dari strategi, Jokowi bermain lebih agresif dengan “jemput bola”, menemui warga di berbagai daerah. Cara kampanye ini berupaya ditandingi Sandiaga dengan berkeliling daerah. Sementara Prabowo lebih banyak berorasi dengan memobilisasi massa.

Upaya lawan Jokowi itu memang lebih berat dibandingkan Pilpres 2014. Kritik terhadap pemerintah dan kampanye negatif menjadi senjata politiknya. Segala isu dikerek, mulai dari janji tidak utang dan stop impor hingga sembako “murah meriah” digulirkan.

Tak ketinggalan, isu agama yang sensitif dan telah teruji sukses dalam Pilgub DKI Jakarta ikut dijulangkan. Isu ini mengesankan Prabowo mewakili Islam politik. Tes pertama pada 2 Desember 2018 atau dikenal “Reuni 212” melalui mobilisasi umat. Tes kedua pada 21 Februari lalu atau “Munajat 212” yang sempat viral dari doa Neno Warisman.

Meski begitu, Prabowo-Sandi tetap sulit mendongkrak elektabilitas, terutama di luar Jawa seperti beberapa provinsi di Sumatera. Sementara lawan mereka, Ma’ruf Amin lebih mewakili di Jawa dengan mengunjungi banyak umat.

Setelah beberapa bulan pertarungan elektoral yang membosankan, banyak hasil survei elektabilitas yang tetap memprediksi keunggulan pasangan Jokowi-Ma’ruf meski naik-turun terhadap lawan mereka. Sebaliknya, kubu lawan mereka seperti kehabisan cara untuk mendongkraknya.

Dari gambaran itu dan hari penentuan 17 April mendatang tinggal sebulan lebih, bisa diajukan pertanyaan, apakah “kutukan” sebagai capres bakal kembali menghinggapi Prabowo? Ataukah ada keajaiban menghampirinya untuk membalikkan “kutukan” tersebut?