Mencari Pemimpin Peduli Pendidikan

Opini: Indra Charismiadji

Pengamat dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi pembelajaran abad ke-21.

Kamis, 21 Maret 2019 | 18:00 WIB

Debat Pilpres 2019 pada 17 Maret lalu mempertemukan para calon wakil presiden (cawapres). Ada empat tema yang dibahas yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan budaya.

Bidang pendidikan menarik untuk dibahas, karena ada persoalan yang mendasar yang patut diperbincangkan, yakni mutu pendidikan kita. Mutu pendidikan merupakan muara dari upaya yang dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan.

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan jumlahnya terus meningkat. Anggaran pendidikan yang dibagi ke beberapa kementerian dan pemerintah daerah dalam bentuk transfer daerah pada 2014 sebanyak Rp 367,02 triliun, dan terus meningkat hingga Rp 492,5 triliun pada 2019. Akan tetapi meningkatnya anggaran pendidikan tidak berarti meningkatkan mutu pendidikan kita.

Di tingkat internasional, pendidikan Indonesia menempati sejumlah posisi buncit. Peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional, Indonesia berada di urutan ke-62 dari 70 negara. PISA mengukur tiga kemampuan, yakni matematika, sains, dan membaca bagi siswa yang berusia 15 tahun.

Begitu juga untuk peringkat penilaian matematika dan sains internasional atau Trends in International Mathematics and Science Study (TIMS) menempati posisi 40 dari 42 negara. Kalah jauh dibandingkan negara-negara tetangga kita. Laporan dari badan pendidikan, sains dan budaya Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB) yakni UNESCO menyebutkan hanya satu dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat baca serius. Akibatnya, di tingkat literasi bangsa Indonesia yang menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara menurut kajian World Literacy yang dibuat oleh Central Connecticut State University.

Di pendidikan tinggi, peringkat universitas juga tidak lebih baik dari pendidikan dasar. Data QS World University Ranking menempatkan perguruan tinggi di Tanah Air di urutan 39 dari 50 negara, dan menurut Universitas21, Indonesia di peringkat 50 dari 50 negara.

Data yang terpampang dalam laman Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dari hasil Indonesian National Assessment Programme (INAP) menyebutkan bahwa hanya sedikit anak-anak yang menguasai mata pelajaran dengan baik, yakni matematika 2,29%, membaca 6,06%, dan sains 1,01%. Sementara dalam level penguasaan kurang, matematika 77,13%, membaca 44,83%, dan sains 73,61%. Sisanya berada dalam level cukup.

Begitu juga dengan rerata nilai Ujian Nasional (UN) SMP yang terus mengalami penurunan dari 61,81 pada tahun pelajaran 2014/2015 menjadi 50,80 pada tahun pelajaran 2017/2018. Hal serupa juga dialami rerata nilai UN SMA/MA dari 58,27 pada 2014/2015 turun menjadi 50,80 pada tahun ajaran 2017/2018. Untuk SMK juga mempunyai kecenderungan serupa yakni terus turun dari 62,15 pada 2014/2015 menjadi 45,21 pada 2017/2018.

Kemendikbud berkilah penurunan dikarenakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang lebih mengedepankan integritas. Namun membiarkan penurunan rerata nilai UN merupakan suatu kekeliruan.

Dampak ke Karakter
Rendahnya mutu pendidikan kita ini, berdampak pada karakter siswa. Kita sungguh terkaget-kaget, melihat beraninya seorang siswa menantang dan mencekik guru ketika ditegur. Kita juga terheran-heran, bagaimana mungkin seorang siswa berani mengolok-ngolok gurunya sendiri. Dan kita juga tak bisa mempercayai, bagaimana seorang murid memukul gurunya hingga meninggal dunia. Semua ini merupakan hasil sistem pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara murid saja, tetapi juga guru, tata kelola, kurikulum, sarana, dan prasarana.

Mutu pendidikan yang rendah berdampak langsung dalam kehidupan masyarakat, seperti mudahnya percaya dengan kabar bohong tanpa menganalisisnya lebih lanjut. Mutu pendidikan yang rendah juga berdampak pada banyaknya siswa yang intoleran. Menurut seorang wanita tuna netra pertama yang memiliki gelar sarjana, Helen Keller, pencapaian tertinggi dari pendidikan adalah sikap toleran.

Rendahnya mutu pendidikan ini juga berakibat pada masalah ketenagakerjaan. Contohnya banyak sekolah dengan perjanjian kerja sama (SPK) yang memilih guru dari luar negeri dibandingkan guru lokal karena sulit menemukan yang memenuhi standar sekolah itu.

Pembenahan Mutu Pendidikan
Untuk membenahi mutu pendidikan bukanlah hal yang bisa dilakukan sekejap mata. Dalam catatan saya, ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Selama ini, lulusan LPTK jauh lebih banyak dibandingkan yang diserap oleh dunia pendidikan. Dari 300.000 lulusan yang dihasilkan LPTK setiap tahun, yang diserap kurang dari separuhnya, yakni sekitar 120.000 lulusan. Ini menunjukkan dalam membuat kebijakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan. LPTK juga tidak hanya meluluskan tenaga pendidik, tetapi menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten, melakukan sertifikasi tenaga pendidik, hingga inovasi pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0.

Kedua, perlu evaluasi terhadap anggaran pendidikan. Total anggaran yang sudah digelontorkan untuk bidang pendidikan sejak 2014 hingga 2019 mencapai Rp 2.094,35 triliun. Kondisi ini berbeda dengan anggaran yang digunakan untuk infrastruktur, yang dievaluasi berbagai pihak. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap kali mengatakan bahwa penggunaan anggaran pendidikan belum optimal.

Ketiga, belum terbukanya akses pendidikan. Meskipun ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahkan Bidikmisi untuk perguruan tinggi, namun persentase peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) kurang dari satu persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Apa penyebabnya? Tak lain karena sekolah negeri didominasi siswa dari golongan ekonomi atas, serta pembangunan unit sekolah belum berdasarkan data. Banyak daerah yang daya tampung sekolah di atas jumlah siswa usia sekolah.

Adanya KIP yang diluncurkan pada 2014, tidak terbukti meningkatkan APM. Untuk SD, kenaikan hanya 0,77% sejak 2014, SMP yakni 0,87%, dan SMA sederajat hanya 0,92%. KIP memang meningkatkan jumlah siswa yang bersekolah, tapi secara persentase hanya di bawah satu persen. Jauh lebih kecil dari pemerintahan sebelumnya.

Keempat, tata kelola guru perlu perbaikan. Rasio guru dan murid kita lebih unggul dibandingkan negara lain. Untuk SD, rasio guru dan murid 1:14 atau dengan kata lain, satu guru mengajar 14 siswa. Untuk SMP dan SMA rasionya adalah 1:15, dan rasio guru dan murid untuk SMK lebih unggul lagi yakni 1:6. Rasio ini hanya kalah dibandingkan Jepang. Tetapi dibandingkan Singapura, Amerika Serikat, dan Tiongkok, Indonesia jauh lebih unggul. Sayangnya, rasio siswa dan guru berhubungan dengan biaya, namun tidak dengan hasil pembelajaran.

Bahkan data dari Kemendikbud (2015) menyebutkan pertumbuhan jumlah siswa di lembaga pendidikan dasar menengah selama kurun waktu 1999 hingga 2015, sebesar 17%. Di sisi lain dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan guru PNS sebanyak 23% dan guru honorer 860%. Dengan kata lain, pertumbuhan tenaga pendidik melampaui peserta didik.

Selain itu, kompetensi guru pun harus mendapatkan perhatian lebih. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) hanya guru di 10 provinsi yang memiliki nilai di atas rata-rata 56,69. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak-anak kita diajar oleh guru-guru yang kompetensinya di bawah rata-rata. Laporan ACDP Indonesia menyebutkan mendekati 14% guru di Tanah Air bolos mengajar.

Kelima, sarana dan prasarana pendidikan juga mengalami kendala. Sebanyak 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Bagaimana berbicara Revolusi Industri 4.0, jika UNBK belum bisa 100%, server bermasalah, Dapodik juga mempunyai kendala. Hal seperti itu perlu mendapatkan perhatian lebih.

Keenam, tupoksi antarlembaga pelaksana pendidikan nasional masih belum jelas. Misalnya, untuk masalah sentralisasi atau otonomi daerah, kalau otonomi daerah mengapa madrasah masih di bawah pemerintah pusat. Sementara kalau sentralisasi, mengapa Kemendikbud tidak punya otoritas mengatur guru.

Pemerintah daerah juga tidak memiliki program sendiri, cenderung meniru Kemendikbud. Selain itu, pemerintah daerah lebih memilih berkoordinasi dengan Kemendagri dibandingkan Kemendikbud.

Ekosistem Cerdas
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut saya, kita perlu menciptakan ekosistem pendidikan yang cerdas. Contohnya, penyerapan anggaran bukan tujuan karena sebagian besar mayoritas anggaran jangan hibah. Kita lihat dengan KIP atau BOS, anggaran terserap tapi tidak ada evaluasi sampai saat ini. Pelayanan harus dilakukan dengan profesional, seharusnya tidak ada lagi alasan server yang down. Informasi yang diberikan pun harus cepat dan akurat. Mendorong riset dari lembaga Pendidikan untuk meningkat secara signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selanjutnya dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang cerdas dengan pengembangan profesi yang bermutu, kebijakan yang menstimulasi, mencetak buku sangat murah seperti di India, Malaysia dan Singapura membebaskan pajak untuk impor peralatan pendidikan.

Saya masih berkeyakinan akan ada calon pemimpin yang benar-benar peduli dengan kondisi pendidikan di Tanah Air. Pemimpin yang benar-benar menjadikan isu pendidikan ini sebagai prioritas utama. Pemimpin yang serius mewujudkan amanat konstitusi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, karena setelah 74 tahun merdeka, bangsa Indonesia masih belum menjadi bangsa yang cerdas.