Pemantau Asing

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 27 Maret 2019 | 00:00 WIB

Beberapa hari ini beredar postingan di media sosial dari kubu oposan yang isinya kurang lebih meminta kehadiran pemantau asing untuk memantau Pemilu 2019. Bahasanya bombastis dan berlebihan alias lebay. Postingan itu dibuka dengan kata “SOS.” Lalu tulisan selanjutnya menyatakan atau bahkan bisa dikatakan menuduh bahwa semua lembaga yang terkait pemilu di Indonesia dianggap sudah berpihak kepada petahana alias incumbent. Terdapat beberapa catatan kritis yang bisa diulas terkait hal ini.

Pertama, wacana itu menunjukkan bahwa oposan tidak punya pengetahuan yang cukup tentang pemilu di Indonesia dan kehadiran pemantau asing. Sebenarnya pemantau asing tanpa diminta pun akan hadir dan memantau pemilu di semua negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Ada tiga jenis lembaga yang biasanya ikut memantau yaitu negara yang berkepentingan, lembaga nonpemerintah (LSM) internasional, dan media. Negara yang berkepentingan tentu ingin memastikan kepentingan mereka tetap terjaga selama penyelenggaraan dan setelah pemilu, khususnya berkaitan dengan suksesi pemerintahan. Umumnya, mereka adalah negara-negara yang punya investasi dan hubungan ekonomi dengan Indonesia dengan skala yang cukup besar, contohnya Amerika Serikat dan Jepang.

Lembaga nonpemerintah internasional juga memantau pemilu di Indonesia, baik yang bergerak dalam bidang demokrasi maupun ekonomi dan pembangunan. Banyak LSM dan civil society di Indonesia bekerja sama dengan LSM internasional ini. Mereka bermitra untuk menjadi pengawas pemilu atau menyoroti penyelenggara Pemilu.

Lalu ada media-media asing yang juga memantau. Mungkin mereka berkepentingan terhadap produksi berita. Tetapi mungkin juga mereka merupakan bagian dari kepentingan negara asal mereka atau lembaga internasional lain. Hasil pemantauan mereka dengan mudah dapat ditemukan dari berita-berita yang mereka rilis. Itulah sebabnya wacana yang dibuat oposan itu menggambarkan mereka kurang pengetahuan tentang itu.

Kedua, adalah bahasa yang dicantumkan sangat berlebihan. Ada kata-kata “SOS” dan tuduhan keberpihakan. Lalu apa tujuan mereka menggunakan dua kata-kata itu? Tujuan pertama tentu ingin mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Terlihat jelas dalam postingan-postingan dan pernyataan-pernyataan mereka. Mereka menuduh dan menggiring opini seolah-olah semua penyelenggara dan pengawas pemilu, bahkan aparat negara berpihak pada petahana. Lalu ada pula pernyataan bahwa jika mereka kalah kali ini pasti institusi-institusi yang dimaksud tidak netral.

Tuduhan dan framing itu jelas punya tujuan untuk mendelegitimasi pemilu. Ini tentu membahayakan negara jika sejak semula mereka tidak siap menang atau kalah. Dalam pemilu semua hal bisa terjadi, kalau tidak siap menang atau kalah sebaiknya tidak ikut dalam dunia politik.

Tujuan kedua adalah untuk menggambarkan seolah-olah Indonesia dalam keadaan kritis. Kita dianggap sama dengan negara-negara yang sedang berkonflik, seperti misalnya Afghanistan atau Suriah. Padahal Indonesia sangat baik-baik saja. Dalam demokrasi, Indonesia bahkan menjadi contoh yang baik terutama bagi negara-negara Islam. Penyelenggara dan pengawas pemilu juga sangat profesional. Kepolisian dan TNI juga netral dan profesional. Secara umum keadaan Indonesia juga sangat stabil baik dalam perspektif ekonomi maupun keamanan. Jadi upaya untuk menggiring seolah-olah Indonesia dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang menyesatkan.

Catatan ketiga dari framing yang dibuat oleh pihak oposisi adalah bahwa oposan memang tidak pernah konsisten terhadap pernyataan-pernyataan mereka. Selama ini oposan selalu menyuarakan sikap mereka antiasing, anti-“aseng”, dan sebagainya. Dengan berteriak-teriak soal perlunya pengawasan asing, itu berarti mereka mengingkari pernyataan mereka sendiri. Sebaliknya, jelas mereka sedang meminta agar asing turut serta menentukan nasib bangsa dengan intensitas yang melebihi dari yang seharusnya.

Inkonsistensi ini jelas menunjukkan sikap dari oposan yang berpikir secara tidak jelas dalam rangka pembangunan demokrasi dan pembangunan negara. Visi misi mereka yang selama ini selalu ditekankan pada segi nasionalisme tidak dilaksanakan secara konsisten. Kita patut mencurigai bahwa oposan sebenarnya tidak pernah punya konsep yang jelas mengenai strategi pembangunan bangsa. Mereka bukan saja tidak punya garis kebijakan yang jelas tetapi bahkan tidak punya landasan arah yang mereka pahami sendiri.

Delegitimasi Pemilu
Ini memang bisa jadi adalah pertarungan yang menentukan antara kubu petahana dan kubu oposan. Pada tahun 2024 Indonesia sudah punya generasi-generasi baru. Kita akan punya suasana dan kondisi yang baru.

Persaingan ini diramaikan oleh kehadiran kelompok radikal dan intoleran seperti yang dikatakan oleh Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj. Indonesia bukan hanya berada dalam persimpangan pembangunan demokrasi, tetapi juga dalam persimpangan untuk menentukan nasib keindonesiaan itu sendiri. Ini adalah pemilu yang menentukan apakah Pancasila dan bangunan kemajemukan Indonesia akan tetap berdiri seperti yang pernah kita kenal atau tidak. Oleh karena itu menjadi kepentingan semua pihak untuk memenangkan Indonesia dengan Pancasila dan segala kebinekaan Indonesia.

Upaya untuk mendelegitimasi pemilu adalah upaya untuk mengacaukan proses demokrasi dan pembangunan Indonesia itu. Kita berpotensi pada kekacauan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara jika itu diteruskan.

Alasan tentang ketidaknetralan penyelenggara Pemilu sebenarnya adalah alasan yang mengada-ada. Selama ini kita tahu tuduhan dan berita macam-macam tentang penyelenggara pemilu tidak pernah terbukti. Soal surat suara yang dicoblos di Sumatera Utara misalnya tidak terbukti. Juga soal adanya beberapa kontainer surat suara di Tanjung Priok hanyalah isapan jempol yang tidak tahu siapa yang membuat. Begitu pula dengan berita-berita soal aturan debat dan berita-berita lainnya. Ternyata dibuat dan disebarkan oleh buzzer-buzzer yang memang sengaja ingin menimbulkan kegaduhan.

Pascapemilu akan menjadi titik krusial dalam perjalanan bangsa. Kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara harus diwaspadai. Kita harus mencegah segala upaya yang membuat keadaan politik dan keamanan Indonesia menjadi tidak stabil.

Kita baru saja mulai beranjak pada kemajuan setelah sekian lama terpuruk. Anak muda Indonesia sedang menemukan iklim berusaha dan berkreasi, para ibu sedang menikmati kestabilan harga-harga, masyarakat umum sedang menikmati kestabilan ekonomi dan sebagainya. Jadi mari kita jaga semua keadaan yang baik ini dari framing-framing negatif yang merugikan bangsa.