Menggeliatkan Ekonomi lewat Pariwisata

Opini: William Henley

Founder IndoSterling Group

Kamis, 28 Maret 2019 | 17:00 WIB

The journey is the destination - Dan Eldon

Dan Eldon, seorang photo journalist, tewas di Somalia pada 1992. Ketika itu, usianya baru menginjak 22 tahun. Dedikasi kepada profesi itu membuat Eldon kerap melakukan perjalanan, tidak terkecuali ke Benua Afrika, tempatnya menemukan hal-hal yang jauh berbeda dibandingkan tanah kelahirannya di Inggris.

Berbicara tentang perjalanan, tak dapat dilepaskan dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata, beberapa waktu belakangan menjadi fokus perhatian pemerintah. Tidak hanya di level pusat, melainkan juga di level daerah.

Bertempat di gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (18/3/2019), BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah (rakorpusda). Sebelum rapat, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BI, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Pariwisata mengenai pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata.

Saat konferensi pers sesudah pertemuan, Menteri Pariwisata Arief Yahya memproyeksikan target wisatawan mancanegara tahun ini sebanyak 17 juta orang dengan devisa US$ 17,6 miliar. Target itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu, yaitu 15,6 juta kunjungan dengan devisa US$ 16,1 miliar.

Sedangkan Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, devisa dari sektor pariwisata berperan penting dalam perekonomian nasional. Hal itu terutama untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, menambah suplai valuta asing, dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Lalu, bagaimana perkembangan pariwisata di Tanah Air dan hubungannya dengan perbaikan defisit transaksi berjalan yang masih menjadi masalah dalam ekonomi Indonesia?

Potensi
Tahun 2019 diwarnai oleh sikap wait and see dari berbagai pihak. Entah itu investor asing, pemodal dalam negeri, hingga masyarakat biasa. Selain faktor eksternal seperti ketidakpastian kebijakan The Fed, perlambatan dan transisi ekonomi di Tiongkok, serta kelanjutan negosiasi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, terdapat sejumlah faktor internal yang memengaruhi sikap tersebut. Salah satu di antaranya adalah persoalan CAD.

CAD merupakan satu di antara sejumlah indikator utama perekonomian suatu negara. Apabila CAD itu baik, dalam hal ini surplus, maka appetite investor dan masyarakat pun positif. Sebaliknya, apabila CAD negatif, keinginan investasi pun berkurang.

Indonesia mulai mengalami CAD sejak 2012. Tahun lalu, CAD mencapai US$ 31,1 miliar, atau sekitar 2,98% terhadap produk domestik bruto (PDB). Untuk tahun ini, BI meramalkan CAD akan berada pada level 2,5% terhadap PDB.

Sebagaimana dijelaskan di awal, sektor jasa, terutama pariwisata, menjadi andalan untuk menekan defisit CAD. Ini karena pariwisata menghasilkan devisa yang besar, menempati urutan kedua di bawah kelapa sawit beserta produk turunannya. Dikutip dari data Kemenpar, tahun lalu sebanyak 15,6 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung dengan devisa yang dihasilkan US$ 16,1 miliar. Tahun ini, Kemenpar menargetkan 17 juta kunjungan wisman dengan devisa US$ 17,6 miliar.

Kontribusi pariwisata bakal makin penting tahun ini. Sebab, kelapa sawit beserta produk turunannya antara lain minyak kelapa sawit mentah (CPO) sedang mengalami ujian. Uni Eropa tengah membahas Delegated Acts II yang berpotensi menghambat ekspor CPO di masa mendatang. Belum lagi perlambatan ekonomi global, terutama Tiongkok, yang berimbas pada kinerja ekspor batu bara.

Kebijakan dan Tantangan
Pemerintah bersama BI pun telah menyiapkan enam jurus. Pertama, mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta. Kedua, mendorong pengembangan atraksi wisata. Ketiga, meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata. Keempat, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay). Kelima, mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas SDM, perbaikan data dan informasi. Keenam, menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan.

Dari keenam jurus itu, promosi merupakan keniscayaan. Branding “Pesona Indonesia” memang kerap terdengar. Mudah ditemui di saluran media konvensional dan media sosial. Namun, harus diakui, dengungnya masih kalah dengan “Malaysia Truly Asia” atau “Amazing Thailand” untuk menarik wisman. Indikatornya bisa dilihat dari data kunjungan wisman kedua negara yang melebihi 20 juta orang. Betul, promosi bukan satu-satunya penyebab, namun dia pun punya andil.

Begini, sifat dasar wisatawan, termasuk wisman adalah mengunjungi tempat yang kaya akan unsur budaya. Indonesia jelas jauh di atas Malaysia dan Thailand dalam konteks ini. Namun, ada hal lain yang tak kalah penting, yaitu keramahan. Bali menetapkan standar tersendiri sehingga menjadikannya favorit warga dunia. Tak heran, wisman seringkali berkunjung ke Pulau Dewata. Bahkan artis-artis papan atas dunia pun ke Bali. Ini karena yang mereka cari bukan hanya keindahan alam, melainkan keramahan masyarakat setempat.

Di sejumlah daerah yang menjadi destinasi wisman, hal-hal negatif masih ditemui. Ambil contoh parkir liar hingga mematok tarif puluhan ribu rupiah atau hal-hal lain yang mengganggu kenyamanan seperti sampah yang berserakan dan lain sebagainya. Bagi wisman, pengalaman tidak menyenangkan akan membuat mereka ogah balik lagi. Mereka pun bakal menceritakan pengalaman buruk mereka. Baik langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

Tidaklah mudah memang mengubah perilaku masyarakat. Namun, ketegasan aparat pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan tentara dapat jadi solusi jangka pendek demi menghadirkan kenyamanan bagi para wisman. Perlu kerja bersama semua pihak dalam hal mewujudkan tersebut.

Faktor berikut adalah infrastruktur. Pemerintah harus bekerja keras mendorong investasi dan pembiayaan pengembangan destinasi wisata. Pemerintah memang punya program 10 Bali Baru. Kesepuluh destinasi itu adalah Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Tanjung Layang.

Jika disimak, 10 Bali Baru memiliki karakteristik berbeda-beda. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja keras meyakinkan investor agar mau mengembangkan destinasi-destinasi yang ada. APBN maupun APBD tak dapat diandalkan sepenuhnya. Dengan demikian, mereka mau menanamkan modalnya tanpa ada keraguan sedikit pun.

Pemberian insentif berupa bebas bayar pajak dalam bentuk tax holiday sekian puluh tahun dapat disorongkan kepada investor. Semua dengan catatan persyaratan yang diajukan tak berbelit-belit seperti yang ada selama ini. Harapannya, investor pun mau menanamkan modalnya.

Last but not least, upaya-upaya apapun tak akan ada artinya tanpa peran serta masyarakat. Perlu dibangun pemahaman bersama bahwa pariwisata merupakan sektor harapan perekonomian bangsa di saat sumber daya alam kian terbatas. Pariwisata juga menghasilkan penghidupan bagi masyarakat lewat beragam bidang pendukung seperti hotel, restoran, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa pariwisata yang sukses dengan indikator tingginya kunjungan wisman sampai devisa yang dihasilkan akan berdampak positif. Utamanya dari perbaikan ekonomi di sisi CAD sampai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ujungnya yang merasakan dampak positif adalah masyarakat itu sendiri, bukan?