Pak Jokowi, Kartu Peternak Pintar-nya Mana?

Opini: Harun Alrasyid

Wakil Ketua Komite Tetap bidang Industri Peternakan & Kemitraan Kadin Indonesia

Jumat, 29 Maret 2019 | 13:15 WIB

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekaligus calon presiden dalam Pemilu Presiden 2019 mengeluarkan sejumlah program kartu dalam pemerintahannya ke depan, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah, Kartu Pra-Kerja untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan dalam usia produktif, dan yang terakhir adalah Kartu Sembako dengan tujuan masyarakat dapat membeli barang sembako murah dengan kartu tersebut.
Sesungguhnya, perlu kita apresiasi kepedulian Presiden Jokowi dengan ide mengeluarkan ketiga kartu tersebut, tentu karena kebutuhan rakyat. Tetapi, sebagai pelaku industri peternakan, saya merasa perlu berpendapat bahwa seharusnya ada juga kartu yang sangat fundamental, yakni Kartu Peternak Pintar (KPP).

Sebelum kita bicara tentang apa itu Kartu Peternak Pintar dan apa urgensinya, tentu kita harus tahu sebelumnya tentang berapa populasi sapi, domba, dan kerbau di Indonesia serta hubungan impor daging sapi dengan populasi ketiga ruminansia (hewan pemamah biak) tersebut di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Agustus 2018, populasi sapi di Indonesia adalah 16,8 juta ekor yang tersebar di Pulau Jawa sebanyak 8 juta ekor atau hampir 50% lebih, Bali dan Nusa Tenggara hampir 2 juta lebih (15%), dan sisanya di Sulawesi antara 12% hingga 13%. Kosentrasi terbanyak sapi potong terdapat di Jatim sebanyak lebih dari 5 juta ekor atau hampir 32% dan Jateng sebanyak 2 juta ekor atau 16% populasi sapi potong Indonesia. Sementara, untuk populasi domba dan Kambing, berdasarkan data pemerintah, sekitar 35 juta ekor tersebar hampir di seluruh Indonesia dengan konsentrasi di Pulau Jawa.

Yang menjadi pertanyaan dengan konsumsi daging sapi nasional saja pada 2018 mencapai 663.000 ton dengan hanya 60% dicukupi oleh sapi lokal, dan tentu saja data ini juga masih bisa kita perdebatkan kebenarannya, yang sesungguhnya menjadi pertanyaan adalah, dengan kebutuhan sebanyak itu berapa sebenarnya jumlah sapi yang dibutuhkan? Kalau saja kebutuhan 663.000 ton itu dengan konversi sapi lokal kita ternyata hanya dibutuhkan sekitar 3,5 juta ekor sapi saja (asumsi 1 ekor = 200 kg), tentu ini masih sedikit dibanding populasi sapi Indonesia yang “katanya” sebanyak 16,8 juta ekor.

Yang memang harus dipahami bahwa angka 16,8 juta ekor itu adalah gabungan sapi indukan produktif, sapi perah, sapi anakan, dan baru yang terakhir sapi potong. Mungkin baru kita tersenyum dalam hati sekaligus baru memahami, ternyata populasi sapi kita jauh dari dikatakan cukup. Lalu, kalau sudah begini, apa solusinya bagi peternakan kita? Apa hubungannya dengan jumlah domba dan kambing? Dan, apa hubungannya dengan Kartu Peternak Pintar itu?

Yang pertama harus ada usaha dan dimulai kampanye pergesaran konsumsi protein hewani dari hanya daging sapi menjadi daging domba atau kambing, ketakutan bahwa makan daging doka (domba dan kambing) akan menaikan kolestrol. Pandangan ini harus dirubah. Faktanya, tingkat kolestrol doka jauh lebih rendah dari daging sapi kerbau dan ayam sekali pun.

Kampanye perubahan konsumsi ini harus dimulai dari sekarang dengan penambahan populasi doka Indonesia juga. Bagaimana negara lain, termasuk Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Timur Tengah mengonsumsi doka dengan sangat tinggi. Ini perlu menjadi rujukan kita dalam melakukan kampanye tersebut. Selanjutnya, persoalan sapi adalah dikarenakan dengan kebutuhan konsumsi protein hewani yang begitu besar. Tentu saja itu terjadi, karena Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi negara eksportir daging dari Australia, Selandia Baru, India, dan Brasil, ditambah lagi mengingat kondisi peternakan sapi lokal yang belum mencukupi kebutuhan kita.

Kalau pun demi alasan nasionalisme importasi daging itu ditutup, maka yang menjadi korban adalah konsumen. Mereka akan mendapatkan harga yang melejit sehingga importasi masih diperlukan dalam rangka stabilisasi harga di pasar dengan tentu saja sambil membangun dan meningkatkan populasi protein hewani, dalam hal ini sapi potong, untuk meningkatkan swasembada daging sapi.

Hal ini sebetulnya dipahami oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan menggagas sejumlah program. Salah satunya adalah program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) pada 2016, yang diluncurkan untuk mengejar jumlah populasi tersebut. Langkah ini bisa dikatakan sebagai faktor utama penambahan populasi sekitar 4j uta ekor sapi, yang semula pada 2013 hanya sebesar 12 juta ekor menjadi hampir 16juta ekor pada 2017. Berhasilkah program ini?

Ternyata, kita belum bisa dikatakan 100% berhasil. Hal ini dikarenakan banyak peternak yang tetap menjual sapi indukan produktif karena berbagai alasan, seperti untuk keperluan hidup, sehingga sapi yang sudah diinseminasi dan bunting tetap mereka jual.

Waktu bunting untuk domba sekitar 5 bulan dan sapi sekitar 9 bulan, tentu akan sangat menguntungkan bagi para peternak Mereka harus terus memberi makan dengan biaya yang cukup besar. Sementara, program Siwab harus dibarengi dengan adanya insentif bagi peternak yang menjaga sapi indukan tersebut hingga beranak sampai mencapai titik berhentinya usia produktif sapi indukan tersebut.

Hal ini pernah penulis sampaikan ketika beraudiensi selepas Kongres Peternak Rakyat di DPR dengan komisi IV pada 2016. Tetapi, jawabannya sedikit mengecewakan dengan dalih tidak ada biaya untuk program tersebut. Meski demikian, dengan tiga kartu yang baru akan dikeluarkan Jokowi seharusnya tidak sulit bagi Presiden mengeluarkan Kartu Peternak Pintar tersebut.

Kartu Peternak Pintar memberikan insentif bagi peternak yang memelihara indukan bunting sebesar 300.000/ekor/bulan. Tentu, angka ini hanya asumsi saja akan tetapi dengan adanya insentif seperti itu, saya yakin jumlah domba, kambing, kerbau, dan sapi akan meningkat luar biasa. Tidak ada lagi sapi indukan yang dipotong di rumah potong hewan. Tidak perlu ada ancaman pidana bagi peternak yang memotong sapi indukan miliknya sendiri, karena peternak merasa nyaman dengan insentif tersebut. Bisa kita bayangkan, 8 juta ekor sapi indukan itu serentak beranak di 9 bulan berikutnya. Ada berapa juta ekor penambahan populasi sapi di Indonesia?

Dengan domba betina hampir 15 juta ekor, tidak terbayang apabila KPP ini dilakukan. Ditambah pada 2018 domba kambing kita juga sudah mampu menembus pasar ekspor dan sudah menuju industri peternakan, hal yang harus sangat disyukuri sekaligus pelecut penambahan populasi harus segera dilakukan demi meningkatkan ekonomi peternak Indonesia.

Dengan Kartu Peternak Pintar, saya yakin dalam waktu 5 tahun dari sekarang saja Indonesia bisa swasembada sapi potong dan peningkatan sumber protein hewani dari ruminansia lainnya. Tentu saja, keberpihakan Pak Jokowi terhadap peternak dalam hal ini makin jelas terlihat. Pak Jokowi, ketika peternak sejahtera, Indonesia Jaya. Bapak Presiden kami, terima kasih.