Debat Keempat Pilpres

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Kamis, 4 April 2019 | 16:00 WIB

Ada beberapa hal yang menarik dari debat keempat pilpres pada akhir pekan kemarin, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Dalam hal yang menyenangkan ada dua, yaitu klarifikasi tentang ideologi kedua kandidat dan tentang tekad keduanya untuk menjaga kedamaian dan persaudaraan dalam kebangsaan. Sedangkan untuk hal yang kurang menyenangkan adalah keraguan capres nomor urut 02 tentang potensi kekuatan pertahanan keamanan dan politik luar negeri Indonesia.

Pada awal debat, kedua kandidat menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keduanya menepis dugaan atau lebih tepat disebut sebagai fitnah yang beredar selama ini. Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) selama ini selalu dilabeli dengan isu yang sebenarnya sudah tidak relevan yaitu seolah-olah beridentitas PKI. Banyak kabar burung yang terus diulang-ulang soal kebangkitan PKI.

Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan tidak ada indikasinya sama sekali. Pertama, ideologi komunis sendiri adalah ideologi yang usang dan sudah lama ditinggalkan, bahkan oleh negara-negara blok Timur. Tiongkok, meskipun secara formal masih menganut sistem satu partai, namun secara ekonomi politik sudah sangat mengadopsi kapitalisme. Hanya ada dua negara yang masih memakai komunisme secara ketat yaitu Korea Utara dan Kuba. Kuba dalam banyak hal juga sudah mulai terbuka. Tinggal Korea Utara yang tetap kukuh. Artinya, komunisme sudah sangat tidak menarik dan sedang menuju kepunahannya.

Di Indonesia ideologi ini sudah tidak pernah dilirik lagi. Beberapa individu memang mungkin masih tertarik, tapi penolakan dan skeptisme terhadap kemampuan ideologi ini untuk menjawab tantangan zaman adalah pandangan umum di Indonesia. Dunia sudah makin terbuka dan tidak ada alasan untuk memakai ideologi tertutup. Jelas komunisme tidak akan tumbuh lagi di Indonesia.

Kedua, kabar-kabar burung yang selama ini beredar telah terbukti palsu alias hoax dan fitnah yang sengaja dibuat. Bukti-buktinya tidak ada sama sekali. Isu 15 juta anggota PKI hanyalah pepesan kosong. Banyak gambar yang dipakai untuk menunjukkan keberadaan PKI terbukti merupakan gambar dari luar negeri atau hasil editan. Tampaknya memang ada operasi sistematis untuk membunuh karakter Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah agar sang pelaku bisa memperoleh kesempatan politik atau punya tujuan lainnya.

Sebaliknya kemunculan pemikiran khilafah justru terlihat sangat nyata di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Terorisme oleh Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, dan lain-lain jelas tidak bisa diingkari oleh siapa pun. Teror berkelanjutan di seluruh dunia adalah fakta. Di Indonesia begitu juga, baik yang berupa teror maupun gerakan-gerakan sosial dan politik. HTI maupun kelompok-kelompok yang lebih keras dapat dengan mudah ditemui di mana-mana. Kelompok teroris bahkan dengan terus-menerus melakukan kegiatannya. Berbagai rangkaian pengeboman bunuh diri termasuk horor di Markas Komando Brimob, kegiatan kelompok Santoso dan lain-lain adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Demikian pula dengan ceramah-ceramah bernada dukungan terhadap aktivitas ISIS, dukungan terhadap pendirian khilafah di Indonesia serta kecaman terhadap Pancasila, dapat dengan mudah ditemui. Intinya, dibandingkan dengan aktivitas komunisme, aktivitas pro-khilafah jauh lebih mudah ditemukan buktinya. Data survei juga menunjukkan hal tersebut.

Kekuatan-kekuatan itu selama ini sangat jelas terlihat mendompleng aktivitas politik dari oposan. Meskipun demikian, itu tidak serta merta menunjukkan bahwa kubu oposan mendukung khilafah di Indonesia. Bisa jadi kubu oposan hanya memanfaatkan kekuatan-kekuatan pro-khilafah itu untuk memperkuat posisi politiknya. Kita percaya bahwa capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, adalah seorang nasionalis dan patriotis sebagaimana yang dikatakannya.

Namun kita tentu menyayangkan bahwa sampai saat ini, kekuatan-kekuatan radikal masih diakomodasi dalam barisan pendukung oposan. Seharusnya oposan dengan tegas menolak kekuatan-kekuatan ini agar tidak punya tempat di Indonesia. Bermain-main dengan mereka sangat berisiko. Kita tidak pernah tahu siapa memanfaatkan siapa dalam hal ini. Jika Prabowo Subianto sebagai seorang nasionalis dan patriotis tidak mampu mengendalikan kekuatan-kekuatan pro-khilafah, maka ini akan sangat berbahaya. Sangat mungkin bahwa jika misi kekuatan pro-khilafah ini berhasil Prabowo dan orang-orang sendirinya yang akan pertama-tama disingkirkan.

Oleh karena itu, kita berharap bahwa klarifikasi Prabowo bahwa ia tidak mendukung khilafah menjadi batu pijakan untuk menunjukkan sikap ideologinya yang sebenarnya. Kita berharap pernyataan itu diwujudkan dengan tindakan nyata untuk tidak memberi tempat bagi kekuatan-kekuatan pro-khilafah baik yang menjalankan aktivitas secara radikal maupun tidak. Sekali lagi ini bukan hanya urusan pilpres, tetapi berkaitan dengan keutuhan bangsa dan negara.

Pertahanan dan Polugri
Hankam dan politik luar negeri (polugri) adalah dua hal yang sangat berkaitan. Kedua kandidat dalam debat kemarin juga menegaskan bahwa keduanya merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasional. Namun, ada perbedaan yang tajam antara Jokowi dan Prabowo. Pertama, Prabowo sangat jelas jiwa militernya. Itulah sebabnya kecenderungannya untuk menyoroti hardpower sangat jelas. Sebaliknya Jokowi lebih komplet karena ia menekankan dua kekuatan sekaligus, yaitu softpower dan hardpower. Jokowi juga terlihat lebih progresif dengan mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Di lain pihak Prabowo terlihat lebih menggunakan pendekatan lama terkait hardpower.

Sebenarnya apa yang dikemukakan Prabowo ada benarnya, yaitu bahwa kekuatan nasional adalah syarat utama dalam politik luar negeri dan pertahanan. Negara yang kuat tentu akan lebih disegani dalam kedua bidang tersebut, sehingga kemungkinan untuk mencapai kepentingan nasional akan lebih terbuka. Namun, menekankan semata-mata pada kekuatan persenjataan dan kekuatan militer adalah tidak tepat. Kekuatan nasional sesungguhnya merupakan gabungan dari berbagai aspek yang saling terkait, baik aspek militer, sosial, ekonomi, bahkan politik luar negeri itu sendiri. Menekankan pada kekuatan militer adalah khas pandangan tentara. Itu benar, tapi hanya merupakan sebagian dari seluruh kekuatan nasional.

Kedua, Prabowo juga lebih menyoroti ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan nasional hanya lewat serbuan militer. Padahal di era sekarang, banyak cara untuk mengacak-acak dan menguasai sebuah negara. Tidak perlu menyerbu untuk menguasai sebuah negara. Hanya memakai kekuatan proxy atau bahkan hanya memakai seperangkat teknologi komunikasi, sebuah negara bisa hancur lebur.

Ketiga, inilah yang kurang tepat diucapkan oleh Prabowo, yaitu kekurangpercayaannya kepada kekuatan TNI. Memang benar bahwa masih banyak agenda untuk memperkuat TNI terutama dari segi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun, mengatakan bahwa TNI lemah adalah sangat tidak pada tempatnya.

Secara besaran, TNI kita termasuk kuat. Kekuatannya bukan hanya dari segi persenjataan, tetapi juga dari strategi pertahanan dan dukungan rakyat. Setiap negara sesungguhnya punya karakter pertahanan sendiri. Tidak selalu tepat untuk membandingkan kekuatan militer hanya pada satu aspek dengan negara lain. Kita percaya bahwa TNI kita kuat. Dan, bersama rakyat dan pemerintah kita akan terus memperkuat TNI baik dari segi persenjataan, sarana prasarana maupun kesejahteraan.

Secara keseluruhan, debat keempat pilpres yang lalu sudah menunjukkan kepada kita semua hal-hal yang menarik terkait isu-isu strategis yang memang harus ditekankan dalam keberlangsungan negara kita. Isu ideologi, pertahanan, pemerintahan, dan hubungan luar negeri adalah elemen penting dalam pemerintahan, yang merupakan salah satu fondasi dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kepentingan nasional. Melalui debat keempat inilah, kita bisa mengetahui capres mana yang memiliki perspektif optimistis dan pesimistis terkait pertahanan dan luar negeri. Tentunya idealnya kita lebih percaya kepada calon yang percaya dan yakin dengan kemampuan bangsa kita dalam semangat yang penuh optimisme.