Konstitusi, Kelapa Sawit, dan Diskriminasi Uni Eropa

Opini: Peter F Gontha

Staf Ahli Menteri Luar Negeri

Jumat, 12 April 2019 | 12:00 WIB

Pada 7-10 April 2019 saya ikut serta dalam rombongan Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam rangka melayangkan protes kepada Parlemen, Komisi dan Dewan Uni Eropa (UE) sehubungan dengan diskriminasi terhadap ekspor kelapa sawit ke 28 negara anggota UE. Menko Darmin, Dubes RI untuk Kerajaan Belgia dan UE Yuri Octavian Thamrin, Sekjen Industri Terutamakan Malaysia Dato Dr Tan Yew Chong, serta Dubes Kolombia untuk UE yang akan menyerahkan surat protes yang telah ditandatangani bersama oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi.

UE adalah kawasan pasar dunia kapitalis terkaya di dunia, sebuah kekuatan ekonomi terbesar dunia bersama AS, yang telah menjadi salah satu dari dua aktor politik yang paling berpengaruh dan sementara tak tertandingi di dunia. Kelahirannya telah mengubah tatanan, karakter, dan definisi Eropa, yang telah berhasil membawa perdamaian terlama sepanjang masa di kawasan benua itu, mengubah keseimbangan kekuatan dunia dengan menciptakan kepercayaan pada masyarakatnya sebagai unggulan dalam percaturan dunia.

Dengan membangun pasar tunggal, menerapkan satu kekuatan politik dan kesepakatan tunggal dalam berbagai bidang, orang Eropa telah mengesampingkan perbedaan, keberagaman, dan tradisi masing-masing untuk kepentingan kerja sama yang solid. UE telah membawa perubahan fundamental pada fungsi ekonomi dan politik di 28 negara anggotanya, cara bangsa lain melihatnya, dan cara mereka melaksanakan perekonomian bersamanya, terutama cara Eropa bekerja sama dengan AS dan juga mendikte dunia.

Namun demikian, proyek “Uni Eropa”, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 1993, sesuai kesepakatan Maastricht, Belanda, juga menimbulkan banyak tanda tanya maupun keraguan dan mengundang banyak kritikan. Hal itu antara lain mengenai masalah utang yang secara terus-menerus menguji ketahanan mata uang tunggal euro. Banyak yang mempertanyakan kebijakan masing-masing negara anggotanya dalam mengalihkan kekuasaannya pada satu sistem pemerintahan tunggal, yang terlalu sering dikritik sebagai sistem pemerintahan elit, tidak akuntabel dan tidak transparan. Banyak pula yang memperdebatkan apakah UE memang menjadi lebih efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan ekonominya, dan apakah UE merasa lebih besar dan kuat daripada keadaan yang sebenarnya.

Sering kita melihat bagaimana mereka tidak bisa mencapai kesepakatan terhadap keputusan politik luar negerinya di bidang keamanan, seperti perang Suriah, masalah pengungsi Afrika Utara dan Timur Tengah, maupun kesepakatan untuk menyetarakan kekuatan ekonomi dengan kekuatan militernya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa melalui Brexit (British Exit) merupakan contoh yang sangat relevan.

Politisi dan Konsultan Koruptif
Politisi di dunia boleh dikatakan rata-rata korup. Demikian pula para ahli ekonominya. Banyak yang hanya melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan khusus. Perusahaan konsultan ekonomi, seperti Global Insight, The Globiom Study, MiCRA, maupun lembaga riset kebijakan strategis lainnya pada dasarnya hanya membantu dan menjual layanannya untuk memberikan kesimpulan yang diperlukan dengan kecanggihan yang luar biasa, sehingga tidak seorang pun yang memakai hasil penelitiannya, perlu menyampaikan kebohongannya secara harafiah.

Sifat korupsi sering tidak terlihat secara kasat mata, tetapi tanpa sadar acap kali sangat berkali-kali dan kumulatif. Memang ini hanya masalah menyatakan “A” dan akan kita bayarkan “B”, atau kita berikan anda suara kita sehingga anda dapat tetap berkiprah di lembaga konstitusi.

Sebaliknya untuk memenangkan proyek atau penunjukan sebagai konsultan, para ahli ekonomi harus membina reputasinya dengan mengatakan hal-hal yang ingin didengar pemberi kontraknya (bouwheer). Gagasan atau istilah tertentu, seperti “meningkatnya ketidaksetaraan” atau “perdagangan bebas”, sebaiknya dihindari. Mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut secara ekonomi tidak benar, akan keluar dari peredaran dan justru pada akhirnya tidak mendapatkan perhatian yang layak mereka dapatkan. Mengabaikan konsensus adalah sama dengan menyangkal politisi. Sebaliknya, hal ini justru memberikan kredibilitas kepada para politisi dan justru memberikan perhatian kepada konstituennya untuk memilihnya kembali.

Alhasil, pertanyaan klasik, apakah keputusan politik yang salah datang dari korupsi atau pemikiran yang terkooptasi tidak terjawab, karena fenomena ini adalah ibarat saudara kembar. Korupsi dari waktu ke waktu akan merendahkan kualitas pemikiran. Sebuah institusi seperti UE yang bersikeras hanya ingin diberi tahu apa yang ingin didengarnya, pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mencari kebenaran.

Perekonomian sering membuat masalah mengenai pengertian perdagangan bebas. Sebab, ini adalah ilmu sosial atau ilmu tidak pasti. Oleh karenanya, menurut pemikiran saya yang sinis, tidak mempunyai nilai.

Banyak orang yang tidak dapat mengerti pemikiran ini. Tetapi seperti yang sering saya katakan, di dalam ilmu perekonomian tidak ada istilah yang mengatakan bahwa kemiskinan berada di atas kemakmuran, dan dalam ilmu “persarafan” yang mengatakan bahwa perasaan sakit lebih baik daripada perasaan nikmat. Jadi apabila seorang ekonom mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah efisien, sebetulnya ini hanya dapat diterjemahkan secara dangkal, dan tidak ada hubungannya dengan memperbaiki ekonomi berkesamaan seperti yang dimengerti oleh orang yang awam.

Pada waktu mengunjungi Komisi UE, saya kehilangan kepercayaan pada pasar bebas karena kita harus memiliki “bukti” yang diberikan para peneliti dan ekonom, yang mengatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya berlaku bagi mereka yang diwakilinya.

Kelapa Sawit vs Minyak Nabati
Mengapa saya menulis mengenai latar belakang UE dan sebagainya? Agar kita dapat mendalami keputusan-keputusan kontroversial yang sering diambil oleh UE sebagai kekuatan ekonomi dunia, yang merasa dapat semena-mena melakukan diskriminasi pada produk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Apa yang dinyatakan dalam keputusan Komisi UE bahwa bila biofuel diproduksi di atas tanah pertanian, di saat bersamaan permintaan pangan akan tetap sama bahkan bertambah, maka akan melahirkan kebutuhan lahan baru untuk pertanian. Akibatnya terjadi perubahan peruntukan lahan (misalnya pembukaan hutan menjadi tanah pertanian) atau indirect land use change (ILUC). Kondisi ini akan mendorong pertambahan emisi di atmosfer bumi, yang tersusun atas beberapa lapisan dan melindungi bumi dari peningkatan bertahap suhu keseluruhan atmosfer, seperti efek rumah kaca, yang disebabkan oleh peningkatan kadar karbondioksida (CO2), klorofluorokarbon, dan polutan lainnya.

Perlu kita akui bahwa Indonesia selama 30 tahun terakhir, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi telah melakukan industrialisasi, termasuk memberi izin kepada penanam modal asing untuk menebang hutan dan memproduksi barang yang memakai kayu sebagai bahan bakunya. Namun perubahan iklim dunia juga disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain pembakaran kayu, batu bara, gas alam, bensin, dan sebagainya. Orang Eropa lupa bahwa sebelum revolusi industri, selama ribuan tahun, kandungan CO2 di udara tetap stabil.

Dosa Indonesia yang terbesar terjadi pada tahun 2014, di mana telah terjadi pembukaan hutan secara massal melalui pembakaran hutan. Pada saat itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium pembukaan hutan, di mana kita sekarang dapat melihat hasil positifnya, meskipun dalam skala kecil tetap terjadi pelanggaran.

Diskriminasi UE
Dalam penggunaan tanah, minyak kelapa sawit dibandingkan dengan jenis minyak nabati lainnya 9 kali lebih efisien. Minyak nabati yang dihasilkan dari rapeseed, bunga matahari, atau kacang kedelai mempergunakan luas tanah 5 sampai 9 kali lebih banyak daripada kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mempergunakan 6,6% dari total penggunaan tanah di bumi, dan telah menghasilkan 38,7% kebutuhan minyak nabati untuk keperluan pangan dunia.

Anehnya, UE sama sekali tidak mendiskriminasi minyak nabati yang berasal dari tanaman kedelai yang berasal dari Amerika Serikat. Kedelai mempergunakan 9 kali lebih banyak lahan untuk memproduksi 1 ton minyak nabati dari pada kelapa sawit.

AS justru sama sekali tidak mengindahkan kesepakatan Paris, mengenai perubahan iklim, di mana Indonesia jelas memenuhi semua persyaratan dalam kesepakatan itu. Hal ini dikemukakan dalam semua pertemuan selama 3 hari di Brussels. Jawaban yang kami terima dari wakil-wakil Komisi, Parlemen, dan Dewan Eropa hanyalah anggukan yang mengiyakan dan mengerti posisi Indonesia, Malaysia, dan Kolombia.

Berulang kali kita jelaskan bahwa moratorium pembukaan hutan baru telah diberlakukan. Selain itu, 19 juta rakyat Indonesia, yang terdiri dari petani, pekerja, dan keluarganya akan terkena dampak diskriminasi kelapa sawit tersebut. Melalui kebijakan diskriminatif tersebut, UE sebenarnya melanggar konstitusinya sendiri dan melanggar martabat manusia. Faktanya, 19 juta rakyat Indonesia yang terdampak kebijakan itu, lebih banyak daripada jumlah penduduk Belanda dan 150% dari jumlah penduduk Belgia.

Dari aspek lingkungan, Eropa telah melakukan deforestasi selama 300 tahun karena revolusi industrinya. Di sisi lain, Indonesia telah mematuhi semua kesepakatan dalam perjanjian Paris. Selama 3 tahun terakhir, Indonesia juga telah menunjukan kepada dunia mulai memperbaiki lahan lahan yang rusak.

Apakah UE sadar bahwa justru mereka melanggar kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai butir satu SDG’s (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan? Apakah mereka sadar telah melakukan diskriminasi terhadap sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk menata dirinya, dan bahwa UE telah merobek-robek kedaulatan bangsa Indonesia? Apakah lembaga seperti World Trade Organization (WTO), yang selalu mengumandangkan perdagangan bebas, masih diperlukan atau telah menjadi lembaga yang telah kedaluwarsa? Apakah UE memang tidak berani mengklasifikasikan produk minyak nabati yang berasal dari tanaman kedelai AS oleh karena merupakan mitra dagang utamanya, atau karena memerlukan perlidungan pertahanan dari AS terhadap ancaman Rusia?

Sebaliknya, apakah UE tidak memperhitungkan langkah itu berarti menambah musuh dan menghadapi kemungkinan retaliasi dari ASEAN? Indonesia dan ekonominya akan menjadi kekuatan kelima terbesar di dunia dalam 20 tahun mendatang. Apakah kita memerlukan UE, atau sebaliknya UE yang memerlukan Indonesia? Imperialisme dan kolonialisme adalah istilah masa lalu, jangan sampai ini menjadi kendala dalam perdamaian antarumat di dunia.