Pemilu di Tengah Dinamika

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Kamis, 18 April 2019 | 14:00 WIB

Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah negeri ini, yakni pemilu serentak eksekutif dan legislatif. Hajatan demokrasi kali ini termasuk dalam hajatan terkeras dan terketat di tengah beberapa isu. Isu identitas masih menjadi isu utama. Selain itu masih ada isu golput, isu ideologi khilafah sebagai penumpang gelap, isu moral individu, isu potensi kecurangan, isu teknis pemilu, dan isu kebijakan.

Isu identitas, fitnah dan hoax ini telah menjadi pembelah kehidupan sosial dan politik di kalangan masyarakat. Dalam kaitan dengan itu, Joko Widodo tetap menjadi objek utama yang menjadi target fitnah, hoax, dan isu identitas. Tampaknya ada gerakan sistematis, terstruktur, masif serta berkelanjutan untuk membunuh karakternya. Kariernya yang cepat dan latar belakang sebagai “orang baru” dalam politik Indonesia dianggap menjadi ancaman oleh beberapa pihak.

Isu identitas yang menimpa Jokowi kemudian berimbas pada labeling kepada siapapun yang mendukung dirinya. Pendukung Jokowi seperti dialienasi (diasingkan) secara sosial oleh kelompok tertentu, dituduh liberal, tidak mengerti agama, kolaborator Tiongkok, dan sebagainya.

Ini tentu saja menimbulkan reaksi balik dari pendukung Jokowi. Dari semula mereka defensif ari segala tuduhan, perlahan menjadi ikut-ikutan ofensif. Puncaknya adalah terjadi dikotomi identitas antara cebong dan kampret. Keduanya merupakan labeling yang sangat peyoratif. Perdebatan politik dan kebijakan menjadi penuh dengan ad hominem karena adanya dikotomi sosial tersebut.

Karena sebab itu, ilim politik menjadi tidak sehat. Kita kehilangan objektivitas. Dalam banyak kasus, isu identitas bahkan berujung pada segregasi sosial termasuk dalam kegiatan-kegiatan transaksional yang seharusnya apolitis. Akibatnya, Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang kita kenal sebelum tahun 2010.

Isu identitas tidak lepas dari ideologi khilafah yang menjadi arus utama (mainstream) di beberapa kalangan Islam politik. Setelah kemunculan perda-perda berbasis syariah, ada ekspansi ideologi hingga berpengaruh pada isu identitas dalam memilih pemimpin.

Beberapa pihak memberikan legitimasi mengenai hal ini meskipun secara jelas bahwa UUD 1945 menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Isu kedua yang muncul adalah kecurangan dan teknis pemilu. Dalam hal kecurangan, seperti kita ketahui bahwa berulang kali sebagian pihak melempar isu kecurangan peserta maupun penyelenggara pemilu. Ada upaya untuk mengarahkan bahwa jika calon tertentu tidak menang berarti ada kecurangan. Tuduhan ini jelas bukan hanya untuk menyebarkan opini sesat, tapi sengaja ingin melakukan delegitimasi pemilu. Kelompok seperti ini jelas tidak mempedulikan kepentingan bangsa dan negara dan justru hanya ingin meraih kepentingan pribadi.

Kejadian terakhir di pemilihan umum luar negeri seolah-olah menggiring kita pada bukti-bukti adanya kecurangan tersebut. Beruntung penyelenggara, pengawas pemilu dan aparat keamanan bertindak cepat dan tepat. Jika tidak maka isu ini akan menjadi semakin liar dan bisa dimanfaatkan untuk memecah belah negara.

Kekhawatiran ini bukan tidak beralasan. Terakhir ada kubu yang memainkan isu untuk merayakan kemenangan pada 19 April, saat KPU bahkan belum menyelesaikan penghitungan suara. Ini jelas ada isu lanjutan yang bertujuan untuk memengaruhi psikologi masyarakat agar melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal isu teknis pemilu. Memang ada beberapa kesulitan pemilih mengingat banyaknya kertas suara yang akan dicoblos. Perhatian masyarakat yang terlalu fokus pada pilpres bisa merugikan caleg dan masyarakat itu sendiri. Bagi caleg, mereka kesulitan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi mereka secara mendalam kepada masyarakat. Ingatan publik yang hanya tertuju pada pilpres akan terbawa hingga bilik suara. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masyarakat yang tidak atau belum mempunyai pilihan calon anggota legislatif (caleg) sampai mereka ada di dalam bilik suara.

Bagi masyarakat sendiri, tiadanya fokus pada pileg akan memunculkan konsekuensi terpilihnya caleg-caleg yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. Ini tentu akan merugikan mereka mengingat anggota legislatif adalah mitra sejajar eksekutif yang turut menentukan arah negara ke depan.

Terakhir adalah isu kebijakan. Jokowi dan koalisi pemerintah telah jelas mempunya visi misi yang terstruktur dan sistematis serta punya pengukuran yang jelas. Sebaliknya, oposan cenderung hanya memainkan retorika tanpa tahu pasti kebijakan seperti apa yang akan mereka laksanakan.

Petahana dan koalisinya sebenarnya telah mewujudkan semua retorika yang disuarakan oleh oposan. Oposan yang tidak punya landasan ideologi dan kebijakan yang jelas, pada akhirnya membawa isu kebijakan pada isu-isu yang sebenarnya tidak relevan. Isu nasionalisme sempit, isu tidak perlunya infrastruktur, dan seterusnya adalah opini-opini yang disuarakan untuk menutupi ketidakmampuan oposan memberikan tawaran alternatif kepada masyarakat.

Masalahnya adalah masyarakat Indonesia memang lebih akrab dengan retorika daripada program-program yang direncanakan dengan baik. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih sebagian kecil yang memperhatikan kebijakan dengan baik. Konsekuensianya, ada peluang masyarakat tidak akan memperoleh hasil pemilu sesuai harapan mereka.

Pasca-Pemilu
Sebenarnya masih ada tahapan panjang pascapemilu sampai penetapan hasil pemilu. Dan, ini seringkali lepas dari perhatian masyarakat. Kita berharap tahapan itu bisa kita lalui dengan baik seperti saat ini. Meskipun banyak sekali isu-isu yang berpotensi menimbulkan krisis, kita optimistis bahwa aparat keamanan, penyelenggara dan pengawas pemilu telah bersiaga dan punya kesiapan yang cukup untuk mengantisipasinya.

Ibaratnya, pascapemilu adalah air keruh yang sesungguhnya. Siapapun bisa memancing di air keruh itu atau bahkan mengobok-obok air keruh agar bisa mendapatkan keuntungan.

Ada dua catatan agar potensi kekeruhan itu bisa teratasi dengan baik. Pertama, profesionalitas semua penyelenggara dan pengawas. Kedua, antisipasi masyarakat sendiri untuk tidak mudah terpancing untuk dimanfaatkan kelompok tertentu.

Kesiapan dan profesionalitas penyelenggara dan pengawas diuji pada penghitungan suara yang akan memakan waktu hingga lebih dari sebulan tersebut. Untuk meminimalisasi kecurangan dan pelanggaran, KPU, Bawaslu dan organisasi kemasyarakatan bisa memanfaatkan teknologi informasi. Pada tahun 2014 masyarakat sudah punya aplikasi itu. Jadi, seharusnya untuk pemilu kali ini, kita lebih siap. Siapapun bisa mengakses data hasil pemilu jika perangkat TI telah disiapkan dengan baik.

Peran masyarakat tentu sangat diperlukan. Mereka bukan saja berperan sebagai pengawal hasil pemilu tetapi juga berperan untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif.

Sesungguhnya tidak ada kemenangan siapapun yang sepadan dengan keselamatan bangsa dan negara. Dukungan yang membabi buta bisa dimanfaatkan untuk membuat kerusuhan dan kekacauan. Oleh karena itu, mari tetap jaga rasionalitas dan emosi kita. Jangan mudah terpancing dengan isu negative dan berita bohong, selalu lakukan crosscheck dan ajak semua orang untuk berpikir jernih.

Semoga pemilu kali ini menghasilkan individu dan lembaga eksekutif serta legislatif terbaik, meskipun perjalanannya penuh dengan liku dan fitnah. Semoga pemilu kali ini juga menjadi pintu bagi Indonesia baru yang lebih dewasa secara demokrasi, lebih fungsional dan bersih dalam hal pemerintahan, sehingga lebih sejahtera masyarakatnya. Amin!