Kawal Hasil Pemilu Legislatif

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 24 April 2019 | 15:00 WIB

Seperti sudah diduga, pascapemilu, keramaian publik tidak segera surut. Tentu yang paling menyita perhatian adalah deklarasi kandidat pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengumumkan kemenangannya berkali-kali, dengan angka yang terus berubah-ubah pula. Tentu saja, sudah dapat diduga juga, bahwa deklarasi itu akan diiringi dengan tuduhan sana-sini baik kepada penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah maupun lembaga swasta penyedia exit poll dan quick count.

Pasangan 02 terus saja meneriakkan kecurangan-kecurangan untuk menarik perhatian dan opini publik. Banyak cerita soal itu, baik dari pihak yang pro maupun kontra.

Namun, sebenarnya perhatian terhadap pemilu legislatif (pileg) juga tidak kalah besar. Baik pileg maupun pilpres memang perlu partisipasi publik untuk mengawal hasilnya.

Tuduhan Kecurangan
Seperti disebutkan sebelumnya, penyebaran propaganda tentang kecurangan pemilu sudah dapat diduga akan dilemparkan oleh pasangan 02. Kita jelas ingat soal isu 7 kontainer yang konon sudah dicoblos padahal surat suara belum lagi dicetak. Lalu drama seputar aturan debat pilpres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituduh tidak cermat menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oposan menuduh ada 2,6 juta pemilih dalam DPT yang fiktif. Belakangan setelah dicek diketahui bahwa tuduhan itu ngawur. Bukti adanya DPT fiktif ternyata jauh dari valid. Banyak sekali nama yang diduplikasi oleh tim 02 dalam laporannya. Ada satu nama yang diduplikasi hingga ribuan kali. Jadi, KPU menemukan dari 2,6 juta DPT fiktif ada 2,5 juta data duplikasi dari berbagai nama. Pramono Ubaid, komisioner KPU bahkan mengistilahkan laporan tuduhan DPT fiktif yang disusun oleh BPN itu penuh dengan “amuba”, istilah yang mewakili banyaknya orang yang “membelah diri”.

Tuduhan kecurangan berlanjut pada saat quick count diumumkan. Tahu tertinggal dari hasil quick count, Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo-Sandi menuduh lembaga-lembaga survei dibayar untuk menggiring opini seolah-olah pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menang. Tuduhan itu dilakukan pada saat dan seiring dengan Prabowo yang –seperti Pilpres 2014– kembali melakukan sujud syukur.

Maka dijawablah tuduhan bahwa lembaga survei itu dengan tantangan untuk saling buka data. Persepi, organisasi dimana lembaga-lembaga survei politik bernaung memfasilitasi buka-bukaan data tersebut. BPN diundang, tapi tak mau hadir. Diminta membuka datanya pun tak juga hendak. Namun pada saat yang sama terus mengopinikan bahwa terjadi kecurangan di mana-mana. Dan publikpun makin lama makin tahu siapa yang tidak kredibel. Tidak ada bukti kuat dari BPN. Jika data mereka kuat tentu tak masalah diajak buka-bukaan data.

Belakangan tuduhan kecurangan ini juga diluncurkan dengan membuat opini seolah-olah server KPU diretas. Mereka meluncurkan tagar #InaElectionSOS sembari memanggil bantuan hacker Rusia dan Turki. Tentu saja tidak ada yang menyambut karena kembali tudingan ini tidak punya dasar sama sekali. Sama seperti saat mereka memanggil pemantau dari luar negeri, mereka tidak tahu bahwa pemantau itu sudah ada dan terus menjalankan tugasnya memantau Pemilu Indonesia.

Tagar-tagar tentang kecurangan terus diluncurkan. Menurut kajian DPP UGM, sebagian besar tagar-tagar itu dikendalikan oleh robot. Masih menurut DPP UGM, ini menandakan bahwa tuduhan kecurangan untuk mendelegitimasi pemilu dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan melihat data itu, dapat diambil kesimpulan bahwa kebenaran tuduhan itu tidak menjadi pertimbangan pembuat tuduhan kecurangan. Yang penting adalah adanya propaganda secara terus- menerus agar publik yakin bahwa benar telah terjadi kecurangan.

Potensi Kecurangan di Pileg
Sebenarnya potensi kecurangan memang ada, tapi lebih pada pileg daripada pilpres. Penghitungannya begini; pertama, dari segi saksi. Pemilu serentak kali ini diadakan di sekitar 813.000 TPS. Jumlah anggota dan simpatisan partai-partai pendukung baik kubu 01 maupun kubu 02 jauh melebihi 813.000 itu. Lagipula, pengurus partai-partai ada hingga sampai tingkat RT dan RW. Artinya tidak susah kiranya mengerahkan saksi-saksi untuk mengawal suara untuk Pemilu presiden.

Kedua, perhatian lebih banyak ditujukan pada pilpres, termasuk oleh masyarakat. Maka kemungkinan akurasi pencoblosan yang tidak tepat justru ada di pileg daripada di pilpres.

Ketiga, secara teknis, memang pemilu kali ini lebih rumit. Karena perhatian hanya terfokus pada pilpres, maka dampak negatif dari keserentakan ini lebih akan berdampak pada pileg daripada pilpres. Fokus pengawalan dan administrasi suara, baik oleh penyelenggara maupun saksi, akan lebih tertuju pada pilpres dan merugikan pileg.

Keempat, seperti diketahui bahwa dalam pileg, persaingan bukan hanya terjadi di antara partai-partai. Di internal partai itu sendiri persaingan tidak kalah ketatnya. Pencurian suara oleh sesama anggota partai yang sama sangat mungkin terjadi. Ini bukan hanya cerita untuk saat ini. Di pemilu-pemilu sebelumnya potensi kecurangan di internal partai dan antar partai juga besar. Sebab-sebab itulah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh partai-partai.

Kelima, untuk kali ini politik uang sangat besar dan terjadi dimana-mana. Sekali lagi politik uang itu tidak terlalu terlihat di pilpres, tapi justru di pileg. Banyak sekali cerita politik uang di berbagai daerah. Banyak yang mengetahui tapi enggan melaporkan karena modus politik uang menjadi semakin mainstream.

Jadi, kecurangan memang sangat mungkin terjadi dalam pemilu namun lebih khusus di pileg, bukannya pilpres. Apalagi untuk pemilu di Indonesia yang skalanya demikian besar. Para pengamat luar negeri bahkan menyebut pemilu Indonesia sebagai salah satu pemilu yang paling kompleks sedunia. Aspek teknis yang demikian rumit membuka kemungkinan bagi kecurangan.

Potensi kerumitan sudah sejak awal terjadi saat di banyak tempat terjadi penundaan dimulainya pemilihan. Jadwal seharusnya adalah pukul 07.00 tapi banyak yang baru mulai pada sekitar jam delapan. Penyebabnya adalah banyaknya logistik yang harus dicek. Maklum ada lima pemilihan yang dilakukan, mulai dari presiden-wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Setelah itu banyak sekali dokumen yang harus diisi. Di satu sisi ini adalah kerumitan yang bisa membuat kelelahan penyelenggara di tingkat bawah, tapi pada saat yang sama merupakan cara untuk menekan potensi kecurangan. Kelelahan yang dialami bahkan memakan korban yang demikian besar. Petugas KPU yang meninggal karena kelelahan dikabarkan mencapai lebih 100 orang. Belum termasuk petugas pengawas dan pengamanan pemilu. Kita berduka untuk itu.

Namun sisi positifnya adalah adanya bukti-bukti yang bisa digunakan untuk saling cross check. Seperti diketahui bahwa banyak dokumen yang dibuat rangkap untuk dipegang baik oleh penyelenggara, saksi, maupun pengawas. Dokumen-dokumen rangkap itu bisa digunakan manakala terjadi ketidaksinkronan data dalam rekapitulasi suara.

Selain itu, sarana teknologi informasi benar-benar diberdayakan oleh KPU, lembaga pengawas pemilu maupun rakyat yang ingin berpartisipasi. Jadi, data-data bisa segera diunggah dan saling diawasi bersama. Kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa segera dikoreksi. Manfaat dari dokumen yang dibuat rangkap dan diberdayakannya teknologi inforasi benar-benar kita rasakan saat ini.

Tekanan sekali lagi terjadi justru bukan di pilpres tetapi di pileg. Keterbatasan peserta untuk menyediakan saksi yang bisa mengawal suara sampai akhir jadi faktor utama. Perhatian publik seharusnya diarahkan ke pengawalan suara pileg ini. Sebagaimana sering diulang bahwa pileg sama pentingnya dengan pilpres. Dengan potensi kecurangan di pileg, kemungkinan kurang berkualitasnya lembaga legislatif mendatang bisa benar-benar terjadi. Karena itu, sudahi polemik dan tuduhan kecurangan di pilpres karena itu jauh lebih kecil daripada potensi kecurangan di pileg.