Selamat Datang Orde Antirokok

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Kamis, 23 Mei 2019 | 16:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil pemilihan umum (pemilu) serentak. Siapa presiden dan wakil presiden terpilih telah diketahui bersama. Namun, masih ada episode susulan sebagai tanda bahwa perhelatan pesta demokrasi masih belum sepenuhnya usai.

Terlepas dari siapa yang nantinya akan menjadi RI-1, RI-2, dan wakil rakyat, kelompok-kelompok kepentingan sangat dikhawatirkan sudah mulai menggosok-gosok para calon presiden, calon wakil presiden, dan calon-calon anggota DPR. Boleh jadi, salah satu kelompok kepentingan itu adalah industri tembakau. Perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan bisnis dalam jumlah spektakuler ini tentu ingin mempertahankan, bahkan semakin mengembangkan usaha mereka. Dan karena berbagai kebijakan terkait dunia usaha bersumber dari lembaga eksekutif dan legislatif, tentu kalangan industri rokok juga dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Termasuk berusaha memengaruhi bahkan memastikan sedini mungkin bahwa kepemimpinan nasional dan perwakilan rakyat yang akan datang benar-benar dapat berada dalam genggaman mereka.

Prasangka bahwa perusahaan-perusahaan rokok menggencarkan lobi-lobi mereka ke penguasa ataupun calon penguasa, sesungguhnya bukan cerita baru. Givel dan Glantz, misalnya, membuat tulisan tentang lobi-lobi politik industri rokok memengaruhi penyusunan legislasi terkait tembakau di Amerika Serikat sepanjang tahun sembilan puluhan. Sebagai gambaran, pendekatan komprehensif yang mereka lakukan meliputi kontribusi saat kampanye, fasilitasi dan dukungan teknis pembuatan kebijakan, serta aktivitas-aktivitas entertainment para politisi dan kaukus-kaukus terkait. Secara tidak langsung, industri rokok juga membentuk dan membina kelompok-kelompok pembela hak perokok, pekerja, serta pekebun tembakau. Sektor yang juga menjadi tempat para perokok, seperti restoran, hotel, tempat rekreasi, media massa, dan lainnya, juga dikondisikan secara sistematis.

Kegiatan industri rokok yang diklaim penyelenggaraannya untuk memajukan dunia olahraga, seni, dan pelestarian alam pun tak ketinggalan. Bahkan berbagai macam kegiatan semacam demikian sesungguhnya justru memiliki dampak meracuni secara masif sekaligus lembut, karena bekerja dengan strategi memanipulasi persepsi publik (grooming), sehingga tanpa disadari mereka mengalami disonansi kognitif.

Mari kita bayangkan: di dalam gedung pemerintahan dan parlemen, industri rokok “bekerja”. Kemudian di luar gedung pemerintahan dan parlemen pun, mereka juga “bekerja”. Sampai kemudian saling bertemu hingga menghasilkan kesepakatan yang legitimate. Karena itu maka tidak dapat diabaikan sama sekali dalam setiap tahap penggodokan naskah akademis dan draf legislasi tentang pengendalian tembakau.

Di Indonesia sendiri patut disesalkan bahwa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sama sekali tidak angkat bicara tentang pengendalian tembakau ini. Demikian pula para kandidat wakil rakyat, tampaknya tidak satu pun yang menyuarakan kampanye antirokok. Sekian banyak individu dan kelompok pegiat antirokok sudah mencoba untuk mendorong agar tema antitembakau masuk sebagai isi debat antarcalon, namun upaya itu masih belum cukup kuat untuk dapat disetujui oleh otoritas terkait penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Seolah terkesan bahwa pada tataran paling minimal, semua pihak memilih untuk mencari aman.

Terlepas dari ada tidaknya sokongan yang mereka terima dari industri rokok, menjadikan antirokok sebagai tema kampanye atau sikap politik memang seolah berisiko menjadikan mereka sebagai sasaran perundungan. Patut disadari, di masa saat suara konstituen bernilai bagaikan emas, para calon memilih untuk menjaga jarak dari tema rawan. Apa boleh buat; ketika survei kesehatan nasional menunjukkan jumlah perokok belia semakin meningkat, di samping tidak dilakukannya kebijakan menaikan cukai rokok, tidak satu pun tokoh yang peduli merespons hal tersebut menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019. Bahkan sebatas dengan membawanya ke konteks yang menjadi sahabat semua orang: “antirokok sebagai bentuk perlindungan anak”.

Atas dasar itulah, pengumuman hasil pemilu presiden dan memanfaatkan momentum Hari Tanpa Tembakau Sedunia (tanggal 31 Mei) nanti, patut dibangun satu harapan mulia. Bahwa, mereka yang diumumkan sebagai orang-orang pilihan akan berpikir lebih sungguh-sungguh dan berbicara lebih gamblang ke masyakat tentang apa yang akan dikerjakan nanti, dalam upaya menjauhkan Indonesia dari produk tembakau berupa rokok dan sejenisnya.

Empat Persoalan
Sebagai langkah awal, paling sedikit ada empat persoalan yang dapat mereka cermati dan sajikan jawabannya. Pertama, pencantuman kata “rokok” di dalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara konkret, merevisi UU tersebut sehingga rokok berkedudukan setara dengan zat-zat adiktif lainnya yang berbahaya untuk kesehatan anak.

Kedua, bertitik tolak dari data tentang kawasan tanpa rokok (KTR), tercatat belum semua daerah memiliki regulasi mengenai KTR. Di tingkat provinsi, rasionya kurang dari 65%. Mengacu data 2018, baru 22 dari 34 daerah yang sudah memiliki ketentuan mengenai KTR. Di tingkat kabupaten/kota, ada 236 dari 514 daerah yang belum memiliki aturan KTR, baik dalam bentuk peraturan walikota/bupati, maupun peraturan daerah. Jadi, untuk melipatgandakan sekaligus mempercepat pertumbuhan daerah yang memiliki aturan tentang KTR membutuhkan rencana strategis dari pemimpin nasional dan para wakil rakyat terpilih.

Ketiga, menemukan pihak-pihak pemangku kepentingan yang sanggup menggantikan industri rokok dalam program-program pembinaan olahraga, seni budaya, dan pelestarian lingkungan di Tanah Air. Pengembangan penting dari isu ketiga ini adalah mengkristalisasi langkah pemidanaan terhadap pihak yang telah --meminjam istilah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)—“mengeksploitasi anak-anak” lewat kegiatan audisi bulutangkis untuk kepentingan industri rokok.

Keempat, secepatnya berani memastikan tanggal definitif bagi Indonesia untuk segera meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Status memalukan selaku satu-satunya negara di Asia-Pasifik yang tak kunjung meratifikasi FCTC, harus secepatnya diakhiri.

Indonesia telah melalui Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sudah tiba waktunya bagi masa baru. Masa yang dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri --demi kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia-- berani disebut sebagai “Orde Antirokok”. Semoga. *