Rekonsiliasi Kebangsaan

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 22 Mei 2019 | 17:00 WIB

Indonesia tidak lagi seperti Indonesia yang kita kenal. Politik identitas telah memengaruhi persatuan kita. Apakah semua atas nama pemilu? Sepertinya ini bukan hanya soal pemilu tetapi lebih mendasar kepada proses integrasi yang sedang terancam. Tentu bukan tugas mudah untuk merekatkannya kembali.

Sejak Pilgub DKI Jakarta 2012, ketika sebuah akun mulai menggoreng identitas sebagai syarat paling utama dalam kepemimpinan, Indonesia seperti dilukai dengan luka yang sebenarnya telah ditutup sekian lama. Di Orde Lama, pada saat awal Indonesia merdeka, kita pernah membebaskan identitas-identitas untuk berkompetisi secara terbuka. Tidak peduli itu Islam, Kristen, kejawen dan sebagainya, boleh muncul dan memanifestasi diri menjadi identitas politik. Memang kemudian banyak gejolak internal. Apalagi dunia sedang dilanda persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur.

Orde Baru mencoba mengatasi semua identitas itu. Sisi positifnya keamanan lebih terjamin dan stabilitas tercipta. Sisi negatifnya identitas-identitas itu memuncak dan siap meledak setiap ada kesempatan tiba.
Era reformasi diwarnai oleh euforia identitas. Meskipun wacana syariat Islam sebagai kekuatan politik pernah muncul di awal- awalnya, tapi kemudian integrasi sosial dan nasional berjalan relatif baik. Kekuatan-kekuatan yang ingin mengubah ideologi negara praktis menjadi musuh bersama, sampai kemudian identitas dimunculkan lagi.

Di tengah pemanfaatan media sosial yang demikian masif, politisasi identitas meledak dan semakin tidak terkendali. Hasilnya seperti saat ini, identitas dieksploitasi untuk politik. Demokrasi kita kehilangan kerangka etis dan kebangsaan. Kebebasan terbuka tapi tanggung jawab absen dari kebebasan itu.


Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi bangsa yang secara sosial sudah terkoyak ini? Apakah dengan cara represif seperti Orde Baru, atau dengan cara kembali membebaskan sepenuhnya seperti pada masa Orde Lama?

Sebenarnya kata kuncinya ada pada kedewasaan dan tanggung jawab. Harus diakui bahwa secara umum sebagian besar masyarakat Indonesia belum dewasa dalam hal bertanggung jawab secara personal maupun sosial.

Dengan karakter seperti itu tampaknya akan sangat sulit membawa manusia Indonesia pada demokrasi yang substantif. Demokrasi adalah arena terbuka tempat para individu dewasa dan punya tanggung jawab berkompetisi secara adil dan terbuka. Demokrasi sebenarnya merupakan arena pendidikan bagi manusia-manusia yang ingin menjadi lebih baik. Ia menuntut pada sportivitas, keterbukaan, keadilan, dan tentu saja semua itu mengarah pada pertanggungjawaban.

Dalam demokrasi, semua orang bebas untuk berekspresi dan memunculkan gagasannya. Untuk itu ia harus masuk dalam arena ide, gagasan, dan arena politik yang telah disediakan.

Dalam demokrasi yang diuji adalah ide dan gagasan itu, bukan identitas. Mengeksploitasi identitas dalam demokrasi justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Sebabnya adalah politisasi identitas akan membawa distorsi-distorsi, membelokkan rasionalitas dan profesionalitas kepada sesuatu yang emosional dan personal. Politisasi identitas tidak pernah membawa demokrasi dan pemerintahan kepada kebaikan.

Sejak naiknya politik identitas pada tahun 2012 lalu, ruang publik kita dipenuhi oleh pertarungan antara yang pro dan kontra. Sebagian pihak mengingatkan bahwa politisasi identitas bertentangan dengan semangat dan ideologi kebangsaan. Namun, di sisi lain, sebagian pihak justru merasa itu bukan masalah. Politisasi identitas dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan harus. Kita bisa menyimak dengan mudah ujaran-ujaran yang membela politisasi identitas itu dalam berbagai materi penceramah.

Dapat dengan mudah pula kita simpulkan bahwa politisasi identitas adalah wujud dari ketidakdewasaan dan kurangnya tanggung jawab sosial dari para pelakunya. Alih-alih bersaing secara terbuka di arena publik, para pelaku politisasi identitas akan selalu “mengadu” pada kelompoknya manakala ia kalah dalam persaingan.
Para pelaku politisasi identitas adalah orang-orang yang melemparkan tanggung jawab atas ketidakmampuannya menghadapi identitas yang lain dari dirinya. Benang merah dari politisasi identitas adalah trik-trik playing victim, membuat mitos-mitos tak benar, dan mengandalkan kekuatan massa untuk melawan hal-hal yang sebenarnya sudah sesuai aturan tapi tidak menguntungkan dirinya.

Upaya Rekonsiliasi
Kebijakan pemerintah memang selalu tidak mudah. Pemerintah melalui instansi terkait telah mencoba memberikan sentuhan tanggung jawab kepada pengguna internet, misalnya. Internet sendiri adalah ruang yang makin dominan dalam diskusi publik. Namun upaya pemerintah ini kurang efektif. Sebabnya adalah pemerintah akan menjadi salah satu pihak yang didelegitimasi. Langkah-langkah tegas yang dilakukan selama ini justru dideligitimasi dan diopinikan sebagai tindakan yang melawan demokrasi.

Lalu siapa yang bisa lebih efektif untuk melakukan rekonsiliasi? Sebenarnya adalah masyarakat sendiri. Integrasi sosial selalu menempatkan masyarakat sendiri sebagai garda terdepan. Maka, langkah terbaik untuk menuju rekonsiliasi pasca pilpres adalah memberdayakan lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial ini harus diarahkan untuk menjadi pendidik masyarakat agar menjadi lebih dewasa dalam berdemokrasi. Tentu saja, lembaga sosialnya sendiri haruslah menjadi lembaga sosial yang sehat.

Jadi idealnya, perlu ada langkah yang lebih sistematis untuk membangkitkan kembali etika-etika kebangsaan. Pemerintah harus memberikan ruang dan fasilitas pada pendidik dan kader-kader kebangsaan untuk menanamkan kembali kesadaran itu. Aktivitas pendidikan publik yang mewakili kepribadian kebangsaan tampaknya meluntur pasca-Orde Baru. Akibatnya pendidikan sosial kita banyak diisi oleh mereka yang dengan sengaja ingin mengubah ideologi dan konstitusi negara. Mereka ini bahkan telah membangun jejaring dari akar rumput hingga elit. Wacana-wacana kebangsaan justru semakin disudutkan dan dianggap salah. Itulah yang menciptakan ruang bagi politisasi identitas yang dampaknya kita rasakan sekarang.

Sekalipun begitu, sebenarnya masih sangat banyak yang ingin membangun Indonesia berdasarkan Pancasila dengan segala keberagaman identitas kita. Mereka selama ini menjadi silent majority karena ketiadaan fasilitas dan kurangnya kelompok-kelompok yang menyatukan suara mereka. Kita perlu membina mereka. Membukakan jalan bagi mereka untuk merebut kembali ruang-ruang pendidikan publik. Kepada kekuatan mereka negara ini bergantung.

Saat ini kita masih bisa mengatasi dampak politisasi identitas. Tapi lima atau sepuluh tahun lagi tidak ada jaminan untuk itu. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah mendorong masyarakat sendiri untuk kembali pada ideologi kebangsaan dan melakukan rekonsiliasi berdasarkan ideologi kebangsaan. Ideologi kebangsaan adalah kunci mendewasakan masyarakat kita dalam berdemokrasi.