Idulfitri dan Silaturahmi Bangsa

Opini: Eko Sulistyo

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Rabu, 5 Juni 2019 | 06:51 WIB

Idulfitri merupakan hari suci bagi umat Islam untuk saling memaafkan dan kembali menjadi fitri. Dalam sejarah Indonesia, Presiden Soekarno pernah menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk mempersatukan bangsanya. Idulfitri tidak hanya menjadi kegiatan religius, tapi juga simbol untuk mengakhiri perseteruan di antara elit politik yang dapat memecah belah bangsa.

Pada tahun 1948, Republik Indonesia yang baru merdeka dilanda persaingan politik, perseteruan ideologi, pemberontakan, dan perpecahan di antara para elit politik. Situasi ini membuat cemas Soekarno sebagai pucuk pimpinan negara. Pada pertengahan Ramadhan 1948, Soekarno memanggil KH Abdul Wahab Hasbullah, seorang ulama terkemuka yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Soekarno ingin meminta pendapat dan nasehat KH Wahab terkait fragmentasi politik di antara para pemimpin bangsa yang makin akut. Kyai NU kharismatik ini menyarankan kepada Soekarno untuk mengadakan acara silaturahim dalam rangka menyambut Idulfitri. Namun, menurut Soekarno, silaturahmi sudah biasa, perlu istilah lain.

KH Wahab lalu mengatakan kepada Soekarno, para elit politik tidak mau bersatu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa, dan dosa itu haram. Supaya tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah “Halal bi halal.”

Soekarno setuju, lalu menggunakan istilah Halal bi halal untuk mengumpulkan para elit politik di Istana. Melalui momentum Idulfitri, Istana memberikan pesan mempersatukan bangsanya. Sejak itu, istilah Halal bi halal menjadi tradisi setiap Idulfitri untuk saling memaafkan di antara sesama warga masyarakat.

Pemilu dan Demokrasi
Menjadikan Idulfitri dengan pesan merekatkan persatuan dan persaudaraan menjadi sangat relevan pada perayaan tahun ini. Hampir setahun penuh suasana ikatan persaudaraan kita diuji dengan serangkaian kampanye pemilu yang panjang, menegangkan, dan melelahkan. Dampak sosial dari peristiwa ini adalah munculnya sikap pembelahan yang bisa merusak persaudaraan antar warga bangsa.

Suasana persatuan juga mendapatkan tantangan dengan dipraktekannya politik identitas dalam pertarungan politik merebut kekuasaan. Politik identitas yang mengedepankan narasi emosional cenderung mengaduk-ngaduk sentimen pemilih yang dapat memicu kekerasan dan tindakan prasangka. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dengan kegembiraan, dipenuhi sentimen yang menggerus nilai kebersamaan dan persatuan.

Sebagai negara demokrasi, pemilu adalah instrumen politik yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Pemilu adalah mekanisme beradab dan damai untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah. Pemilu menempatkan persaingan politik secara konstruktif untuk memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.

Namun menjadikan politik secara konstruktif untuk memperkuat demokrasi, dalam prakteknya menghadapi ujian dan tantangan. Politik identitas dan penyebaran paham kebencian terutama melalui media sosial, menjadi senjata politik baru dalam kontestasi politik elektoral. Cara politik seperti ini harus dicegah agar kehidupan demokrasi makin memperkokoh keutuhan dan persatuan bangsa.

Dalam negara demokrasi, kampanye kebencian bertentangan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi. Kebebasan tersebut tidak bisa dikorbankan di atas mazhab kebencian. Dengan kata lain, kebebasan berbicara dan berekspresi tidak dapat dijadikan dasar seorang atau sekelompok orang untuk menghasut dan melakukan tindakan yang melanggar prinsip demokrasi.

Silaturahmi Kebangsaan
Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah melawan politik identitas dan intoleransi. Negara harus hadir menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban sesuai peraturan undang-undang. Dalam Nawacita, pemerintah memajukan agenda untuk menghadirkan negara menjaga persatuan, kebinekaan, dan melindungi seluruh anak bangsa.

Bila Presiden Soekarno di tahun 1948 menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk menegaskan kembali politik kebangsaan, persaudaran dan persatuan, maka dalam Lebaran tahun ini pesan tersebut masih sangat relevan. Dalam konteks mengawal persatuan, persaudaraan dan silaturahmi, maka Idulfitri dapat kembali dijadikan momentum bahwa apapun perbedaan politiknya, silaturahmi dan persaudaraan tidak boleh pecah karenanya.

Seperti diketahui, selama Ramadhan kali ini, situasi kebangsaan kita diwarnai rivalitas politik yang tajam pascapilpres yang berujung pada kerusuhan 21-22 Mei lalu. Akibat kerusuhan ini, menurut Mabes Polri, ada tujuh orang dari pihak perusuh tewas. Sementara jumlah korban yang terluka, menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, mencapai 897 orang. Dari pihak TNI-Polri, terdapat 21 anggota terluka, termasuk lima orang saat bertugas di Pontianak, Kalimantan Barat.

Korban utama dari kerusuhan politik adalah demokrasi, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Kerusuhan juga merugikan semua pihak yang berkompetisi dalam Pilpres, baik kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandiaga. Pilpres yang seharusnya menjadi instrumen penyelesaikan konflik di masyarakat malah menyebabkan persatuan bangsa terkoyak.

Kejadian ini harus menjadi pelajaran kita semua terutama para peserta pemilu dan pendukungnya untuk mengedepankan jalur hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu. Kerusuhan bukan sarana penyelesaian konflik politik. Demokrasi harus tetap dilandasi penegakkan hukum bagi siapapun yang berbuat anarkis dan merusak persaudaraan dan persatuan bangsa.

Persatuan harus menjadi modal memajukan bangsa. Karena itu persatuan adalah rumah yang selalu terbuka untuk kerjasama dan bahu-membahu membangun bangsa dan negara. Persatuan harus bisa melampaui persaingan dan perseteruan politik para para elit politik.

Untuk itu, tradisi Ramadhan dan Halal bi halal dalam rangka menyerukan persaudaraan dan persatuan bangsa, penting dimaknai kembali dalam konteks memajukan silaturahmi bangsa. Pada akhirnya, Idulfitri bukanlah sekadar peristiwa keagamaan, tapi juga peristiwa budaya dan momentum memajukan silaturahmi antarsemua komponen bangsa dengan beragam aspirasi politiknya