PR Pasca 21-22 Mei 2019, Tugas Siapa?

Opini: Reza Indragiri Amriel

Penulis adalah Dosen Perlindungan Anak, Penggemar Bulutangkis

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:00 WIB

Ditilik dari filosofi retributif, perlakuan tegas terhadap para perusuh saat aksi 21-22 Mei oleh aparat kepolisian bisa jadi setimpal. Orang-orang tak bermoral, yang mencuri kesempatan dalam rangkaian aksi damai konstitusional, sudah sepatutnya diberi ganjaran. Tujuannya adalah agar mereka jera dan khalayak luas tidak meniru perbuatan jahat serupa.

Siapa yang bisa memastikan bahwa orang-orang yang berbuat anarkistis itu adalah para perusuh alias penumpang gelap massa demonstran yang menuntut keadilan atas situasi yang mereka anggap sebagai kecurangan? Jawabannya, sudah barang tentu polisilah yang seyogianya bisa memastikan itu. Tapi kendala utama yang dihadapi polisi adalah seberapa jauh mereka berhasil meyakinkan publik secara luas?

Situasi yang dialami polisi pascabentrokan 21-22 Mei tampaknya mirip dengan peristiwa penanganan brutal yang dilakukan sekumpulan oknum personel polisi Los Angeles terhadap Rodney Glen King. Pada Maret 1991 itu, polisi berusaha menyetop Rodney yang mengemudi kendaraannya secara ugal-ugalan. Alih-alih mematuhi perintah polisi, Rodney justru memacu mobilnya lebih kencang lagi. Setelah berhasil menghentikan Rodney, polisi-polisi yang mengejarnya kemudian menghajarnya membabi buta. Aksi brutal itu--celakanya--diam-diam direkam warga.

Rodney sendiri kemudian mengaku bahwa ia berusaha kabur karena khawatir bahwa pembebasan bersyarat yang ia jalani akan dicabut manakala polisi tahu ia saat itu mengemudi di bawah pengaruh minuman keras. Sebelumnya, Rodney memang berurusan dengan aparat penegak hukum karena melakukan perampokan.

Rekaman berisi perlakuan oknum polisi Los Angeles langsung menyebar. Masyarakat mengamuk. Pecahlah huru-hara selama enam hari. Situasi menjadi terkendali setelah militer Amerika Serikat turun tangan membantu kepolisian yang kepayahan. Malangnya, kerusuhan massal itu meninggalkan korban sebanyak 63 orang tewas dan sekitar 2.400 orang cedera.

Peristiwa Rodney King dan rangkaian kekacauan susulannya telah menjadi bahan kajian banyak ilmuwan. Salah satu catatan adalah betapa pun Rodney sesungguhnya bukan orang baik-baik, namun publik tetap naik pitam ketika mengetahui adanya oknum polisi yang berbuat semena-semena terhadap warganya.

Kembali ke ihwal kerusuhan 21-22 Mei lalu, kendati khalayak berupaya keras memercayai penjelasan polisi bahwa yang mereka buru adalah massa liar atau para perusuh, namun viralnya banyak video yang menampilkan aksi kekerasan polisi sepertinya menyulitkan Korps Bhayangkara, bahkan pemerintah secara umum, untuk meyakinkan dan menenteramkan masyarakat.

Penanganan secara represif bahkan penggunaan kekuatan yang mematikan oleh polisi tidak bisa serta-merta dinilai sebagai perbuatan yang tidak sesuai hukum. Sesuai atau tidaknya bentuk tindakan polisi itu ditentukan berdasarkan “seberapa jauh penggunaan kekuatan itu dijustifikasi dalam keadaan seperti apa” (Skolnick dan Fyfe, 2015). Publik akan menilai miring andaikan tindakan represif polisi (pascapengumuman hasil pilpres) bersifat eksesif, tidak spesifik ke sasaran yang semestinya, dan di luar prosedur.

Apalagi ketika di masyarakat tersebar kabar bahwa anak-anak dan personel medis turut menjadi korban, amarah khalayak kian mendidih. Muncul kesan kuat bahwa sebagian masyarakat semakin sinis bahkan antipati terhadap apa pun yang polisi kemukakan. Pada titik itu, berpijak pada pendapat Hasisi, Margalioth, dan Orgad (2012) serta Bradford, Jackson, dan Hough (2013), kepercayaan dan legitimasi terhadap lembaga kepolisian bahkan negara akan tererosi sedemikian kuat. Organisasi seperti MER-C, misalnya, bahkan menilai tindakan represif aparat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Konvensi Jenewa 1949.

Merembet jauh, semakin intensif polisi mencoba memberikan klarifikasi, tafsiran sementara kalangan justru kian kuat bahwa lonceng totalitarianisme telah didentangkan kuat-kuat.

Menyikapi situasi yang mencekam selama berhari-hari, Presiden Jokowi sigap menyatakan bahwa situasi tetap aman terkendali. Kata “aman” memiliki dua konstruk, yaitu security dan safety. Keamanan sebagai security biasanya dijabarkan ke dalam satuan-satuan terukur semisal jumlah personel yang diluncurkan, jumlah kriminal yang diamankan, insiden-insiden susulan yang berhasil ditangkal, dan lainnya. Informasi tentang security seperti itu disampaikan dan merupakan ranah kerja otoritas penegak hukum.

Masalahnya, security tidak selalu sebangun dengan safety. Safety adalah perasaan subjektif individu atau masyarakat. Alhasil, bisa dibayangkan pada satu sisi, polisi bicara mantap tentang keamanan (security), tetapi di sisi seberang, masyarakat mungkin saja merasa bahwa keamanan (safety) belum terealisasi.

Akuntabilitas dan Transparansi
Pada titik nadir itu, salah satu azas dalam perpolisian demokratis (democratic policing), yakni akuntabilitas dan transparansi institusi kepolisian, menjadi amat-sangat relevan. Di kancah domestik, Profesor Tito Karnavian gencar mengangkat wacana perpolisian demokratis ini.

Publik akan bisa merasakan praktik perpolisian demokratis manakala institusi kepolisian bersikap nonpartisan pada kubu politik mana pun, seraya terus-menerus mengamankan proses dan aktivitas-aktivitas demokrasi. Dalam situasi kritis, perpolisian demokratis mewujud ketika lembaga kepolisian bersedia menerima serta mematuhi supervisi dan pemeriksaan yang melibatkan kalangan eksternal. Kiranya, sorotan utama publik dewasa ini, khususnya di seputar penyelenggaraan pemilu serentak, tertuju pada seberapa jauh azas tersebut bisa direalisasikan.

Pada satu sisi, gelombang perasaan sangsi atau bahkan penolakan terhadap penjelasan Polri tidak boleh dianggap sepele. Ini menyangkut ketersediaan amunisi abadi polisi: kepercayaan publik.

Pada sisi lain, rencana sementara pihak, semisal MER-C, yang akan membawa masalah tindakan represif aparat ke International Criminal Court, International Court of Justice, dan United Nations Human Rights Council, terkesan sangat luar biasa ekstrem. Yang kiranya paling realistis dan berkesesuaian dengan suasana batiniah pemangku kepentingan adalah mengandalkan Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya operasi 21-22 Mei lalu. Evaluasi tersebut ditujukan untuk, pertama, memastikan siapa sesungguhnya anggota masyarakat yang telah mendapat perlakuan kekerasan sebagaimana terekam dalam banyak video. Kedua, memastikan apakah tindakan yang dinilai represif itu masih bisa dibenarkan atau justru eksesif, tidak spesifik, dan melanggar prosedur. Ketiga, memastikan apakah tindakan tersebut merupakan ulah oknum personel atau justru bagian dari strategi institusi. Keempat, menemukan pihak yang menggunakan peluru tajam, khususnya penggunaan yang berefek fatal.

Kelima, ketika poin ketiga di atas disusul dengan penindakan baik secara organisasi maupun pidana, itu akan menjadi pembelajaran positif bagi masyarakat bahwa upaya menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum tidak sepatutnya dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Polisi, dengan kata lain, menunjukkan keteladanan bahwa kebaikan pada lingkup internal merupakan prasyarat bagi upaya membangun kebaikan di lingkup masyarakat.

Keenam, evaluasi merupakan salah satu penawar atas gangguan mental masyarakat pascabentrokan. Sebagaimana riset yang dilakukan antara lain oleh Bor, Venkatarami, Williams, dan Tsai (2018), tindakan brutal polisi mencederai kondisi mental kelompok-kelompok masyarakat, bahkan termasuk mereka yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan para korban tewas sekali pun.

Ketujuh, evaluasi menjadi mekanisme yang memastikan bahwa tidak ada penambahan misteri baru yang tak terpecahkan sebagaimana kasus Trisakti tahun 1998 silam.

Hanya apabila evaluasi internal dipandang tidak berlangsung objektif dan tidak ada transparansi berupa penyampaian hasilnya ke masyarakat, maka patut kiranya dipertimbangkan pembentukan tim pencari fakta yang juga mengikutsertakan pihak eksternal kepolisian. Di atas kertas, mekanisme pemantauan atau evaluasi seperti ini lebih dipercaya masyarakat setidaknya berkat citra imparsialnya yang lebih kuat.

Tulisan ini ditutup dengan satu keinsafan. Bahwa, pekerjaan rumah pascakerusuhan 21-22 Mei bukan tugas bagi institusi kepolisian semata. Publik harus turut merasa terbebani. Pasalnya, kegagalan masyarakat mendukung Polri menuntaskan PR-nya pada gilirannya akan kian mempertaruhkan jaminan rasa aman dan mutu layanan yang masyarakat terima dari Polri.

Allahu a'lam.