Pemilu dan Kecurangan TSM

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Selasa, 18 Juni 2019 | 19:00 WIB

Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme politik demokratis untuk mendapatkan dukungan formal dari rakyat kepada orang yang menjadi kontestan, seperti calon anggota DPR dan DPD, serta calon presiden. Namun, pemilu yang digelar berdasarkan UU ini juga sulit dicegah dari pelanggaran dan kecurangan.

Bagaimana membedakan pemilu sebelumnya dengan sekarang? Bagaimana pula melihat suatu pelanggaran pemilu disebut sebagai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM)?

Empat Model
Pemilu sudah diselenggarakan sejak 1955. Setelah rezim Soeharto tumbang pada 1998, setahun berikutnya digelar pemilu. Sejak 2004, dimulai pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara langsung oleh rakyat.

Selama perjalanan RI, ada empat model pemilu yang dibentuk dan digelar. Pertama, pemilu di Indonesia diawali tahun 1955. Pemilu ini dikenal sebagai pemilu paling bebas dan demokratis. Selain multipartai, dibebaskan pula keragaman ideologi atau pandangan politik puluhan partai yang berpartisipasi. Namun, pemilu model itu tak diulangi pada 1960, karena Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali pada UUD 1945, mengakhiri UUD 1950, lalu dibentuk MPR Sementara dan DPR Gotong Royong.

Kedua, pemilu yang digelar pemerintahan Orde Baru berubah. Meski terkesan multipartai, Pemilu 1971 berada di bawah kontrol penguasa, dengan Golongan Karya (Golkar) sebagai mayoritas tunggal (single majority). Selain PKI, juga Masyumi dan PSI tetap dilarang. Sejak 1977, pemilu hanya diikuti tiga partai, yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hingga berakhir tahun 1997. Berkisar 75-100 anggota DPR diangkat presiden sebagai Fraksi ABRI. Pengangkatan anggota MPR ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

Ketiga, setelah reformasi, kembali digelar pemilu multipartai yang diikuti 48 partai pada 1999. Golkar bukan saja gagal mempertahankan mayoritas tunggal di DPR, tetapi juga dikalahkan oleh PDI Perjuangan (PDI-P). Hasil pemilu ini telah mengubah peta kekuatan politik DPR dan pemerintahan. Dengan multipartai pula, maka tak dapat dielakkan suatu pemerintahan koalisi.

Menyusul Pemilu 1999, untuk pertama kali pemilihan presiden di MPR tanpa calon tunggal pada tahun yang sama. Persaingan antara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri dimenangkan Gus Dur. Dalam pemilihan wakil presiden, Megawati meraih suara terbanyak. Presiden dan wakil presiden pun membentuk kabinet koalisi. Namun pada 2001, Presiden Gus Dur digulingkan melalui Sidang Istimewa MPR.

Keempat, selain anggota DPR, untuk pertama kali pemilu yang digelar pada 2004 membuka lowongan bagi anggota DPD, serta pasangan presiden dan wakil presiden. Model pemilu ini juga dibatasi dengan pemberlakuan ambang batas perolehan suara (electoral threshold) dan perolehan kursi (parliamentary threshold). Dalam pilpres, pasangan capres dan cawapres harus meraih 50% persen suara lebih dan tersebar. Jika tidak, maka akan digelar putaran kedua.

Kecurangan TSM
Pelanggaran adalah hal umum terjadi setiap pemilu di mana saja. Sebagai contoh, skandal Watergate yang dituduhkan kepada kubu Partai Republik di AS, telah menjatuhkan Richard Nixon dari kursi kepresidenan pada 1974.

Masalahnya, bagaimana pemilu bisa dikategorikan diwarnai kecurangan TSM? Kecurangan terstruktur adalah yang digerakkan dari pucuk pemerintahan hingga aparatur di bawah untuk memenangkan atau mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Sistematis berarti dilakukan secara terencana untuk menentukan hasil, sementara masif berarti dilakukan secara meluas.

Perlu diingat, kita tak lagi berada di bawah Orde Baru. Secara struktural, birokrasi dan lapisan pegawainya maupun TNI/Polri tidak lagi diwajibkan mendukung salah satu partai saja. Personel TNI/Polri tidak diberi hak pilih oleh UU dan bersifat netral. Para pegawai negara dibebaskan untuk memilih partai atau calon anggota DPR dan DPRD serta pasangan capres dan cawapres.

Sejak 2004, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota atau komisioner KPU bukanlah unsur pemerintah dan bukan pula berasal dari suatu partai politik. Dari asal-usulnya, KPU lebih dimungkinkan bersifat independen. KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu/pilkada yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Pencegahan Kecurangan
Berdasarkan UU No 7/2017 tentang Pemilu serta peraturan yang melengkapinya, terbentuk mekanisme pencegahan atas pelanggaran dan kecurangan. Pertama, kampanye dan pelaksanaan pemilu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dugaan pelanggaran dan kecurangan dapat dilaporkan kepada lembaga tersebut dan diproses segera.

Kedua, netralitas Polri sudah jelas agar dapat mengusut dugaan tindak pidana melalui tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Polri wajib menangani laporan dugaan pidana dan limpahan kasus dari Bawaslu. Polri juga mengamankan pemilu dari intimidasi, gangguan dan kejahatan.

Ketiga, dugaan pelanggaran oleh anggota atau komisioner KPU, dapat diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP). Mereka yang terbukti melanggar dikenai sanksi oleh DKPP.

Keempat, pihak yang merasa dicurangi dapat mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang menggugat harus dapat membuktikan tuduhannya di depan mahkamah.

Kelima, pelaksanaan pemilu dipantau oleh sejumlah lembaga swasta serta diprediksi hasilnya oleh lembaga-lembaga survei melaui hitung cepat (quick count). Sejak 2004, prediksi hasil setelah pencoblosan, pada umumnya lebih akurat.

Keenam, penghitungan suara dimulai dari tempat pemungutan suara (TPS) berdasarkan jumlah pemilih yang mencoblos, dilakukan secara manual dan terbuka, dengan melibatkan para saksi. Belanjut ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Saksi, transparansi, dan semua tahapan ini untuk mencegah masuknya surat suara tercoblos dari luar TPS dan kotak suara resmi.

Ketujuh, publik dapat mengakses perkembangan atau progres penghitungan suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Prinsip transparansi ini dapat dipelototi publik, bahkan dapat melaporkan kepada Bawaslu jika diduga terjadi kesalahan atau kejangggalan terhadap progres penghitungan suara.

Dengan pengawasan berlapis dan penghitungan suara berjenjang, maka pelanggaran atau kecurangan TSM sulit terjadi. Adanya tuduhan kecurangan TSM lebih terlihat sebagai bentuk propaganda belaka sebagai upaya menutupi kekalahan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sekitar 78% pegawai BUMN dan 72% pegawai ASN memilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Angka ini untuk membantah bahwa capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan cawapres KH Ma’ruf Amin menggerakkan BUMN dan birokrasi.