Gugatan Asumtif

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 19 Juni 2019 | 17:00 WIB

Pada Selasa 18 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Sebagaimana diketahui pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan pasangan nomor urut 02 menggugat hasil Pilpres 2019 yang menurut mereka berlangsung curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Gugatan diajukan tim kuasa hukum yang diketuai salah satu personel Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto. Gugatan itu intinya meminta MK untuk menganulir kemenangan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Mereka mengklaim Prabowo Subianto-Sandiaga lah yang menang.

Persentase klaim kemenangan itu berubah-ubah, mulai dari 64%, 58%, bahkan pernah diklaim 80%. Terakhir menurut penghitungan akhir mereka sendiri, Prabowo-Sandi menang 52%. Sebagaimana hasil pilpres versi mereka yang berubah-ubah, butir-butir petitum gugatan mereka juga berubah. Tadinya hanya 37 buah. Belakangan direvisi menjadi 146 buah.

Sejak semula gugatan Prabowo-Sandi ini sudah ditanggapi pesimistis, atau bahkan skeptis oleh berbagai kalangan. Bukan karena kualitas persidangan atau terlalu kuatnya termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi justru karena kelemahan kualitas materi gugatan itu sendiri. Gugatan Prabowo-Sandi terlalu abstrak dan sebenarnya tidak layak untuk disidangkan. Atau, kalaupun disidangkan jelas tidak mungkin dikabulkan oleh majelis hakim.

Aspek Formal dan Material
Sebenarnya bagaimana menilai gugatan perkara hukum itu sederhana saja, yaitu syarat formal dan meterialnya memadai. Dalam hal aspek formal, sebuah perkara harus dilakukan oleh orang-orang yang benar secara hukum, dilakukan dalam koridor peradilan yang benar, dilakukan pada waktu yang benar, dan berbagai aturan teknis lain yang juga harus benar.

Sedangkan dari aspek material, pertama, gugatan haruslah relevan dengan ruang atau koridor hukum yang ditempuh. Kedua, materi tersebut disusun dengan logika hukum yang jelas dengan argumentasi dan data yang mendukung.

Ada beberapa kesalahan mendasar mengapa gugatan yang dilayangkan oleh Tim Prabowo-Sandi tidak memenuhi kriteria formal yang benar. Pertama, Tim Prabowo-Sandi tidak mematuhi aturan mengenai perbaikan gugatan. Perbaikan gugatan harus berinduk pada masalah-masalah yang disusun pada gugatan awal, bukan membuat materi-materi gugatan baru. Ini sesuai dengan Peraturan MK 4/2018. Maka wajar jika kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf yang diketuai Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi perbaikan gugatan itu.

Kedua, gugatan Prabowo-Sandi sering salah kamar. Sesuai dengan namanya, yang diselenggarakan MK adalah persidangan mengenai perselisihan hasil pemilihan suara, bukan persidangan mengenai proses keseluruhan pemilihan umum. Intinya PHPU hanya mengadili jika ada perselisihan mengenai penghitungan suatu hasil. Kecurangan-kecurangan adalah ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Itupun kalau benar ada kecurangan seperti yang dituduhkan oleh pemohon.

Dalam aspek kesalahan ruang atau koridor peradilan ini, misalnya, ada contoh dalam hal kedudukan Ma'ruf Amin yang dianggap merupakan komisaris di dua bank BUMN; juga tentang dugaan-dugaan tentang mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), kepala daerah serta karyawan BUMN. Atau juga tentang tuduhan penggunaan anggaran negara dalam kampanye Jokowi yang berstatus sebagai capres petahana. Selain itu, juga tuduhan mengenai tidak cutinya petahanan sebagai presiden pada masa kampanye.

Terlepas dari materi gugatannya apakah punya argumentasi dan data yang kuat atau tidak, yang jelas semuanya masuk ranah kekuasaan Bawaslu dan DKPP. Dalam tahap pendaftaran, verifikasi sampai dengan proses pencoblosan maka kecurangan-kecurangan itu akan diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Tim Prabowo-Sandi bahkan sebelumnya sudah pernah melaporkan beberapa hal tersebut, namun itupun ditolak oleh Bawaslu.

Selain masalah koridor ruang peradilan yang salah, Tim Prabowo-Sandi juga melakukan kesalahan fatal dalam soal waktu. Soal kedudukan Ma'ruf Amin yang dituduh sebagai komisaris BUMN, misalnya, seharusnya dilakukan jauh hari, yaitu pada proses verifikasi. Nyatanya itu tidak dilakukan oleh Tim Prabowo-Sandi. Dan ternyata apa yang dituduhkan oleh tim Prabowo-Sandi terkait komisaris BUMN ternyata tidak tepat, karena posisi yang diduduki oleh Ma’ruf Amin tidak termasuk dalam BUMN.

Bukan Arena Opini
Dalam aspek material sebenarnya juga sederhana, yaitu ada argumentasi yang didasari oleh logika dan data hukum yang jelas untuk membuktikan apakah sesuatu itu punya hubungan hukum baik hubungan korelasi maupun sebab-akibat.

Dalam soal PHPU, jelas bahwa pemohon harus bisa membuktikan bahwa suatu variabel (sebab) memengaruhi hasil pemilihan umum. Misalnya, terhadap tuduhan mobilisasi pegawai BUMN hingga membuat Jokowi-Ma'ruf menang, maka yang seharusnya dilakukan oleh Tim Prabowo-Sandi sebagai pemohon adalah membuktikannya secara kuantitatif. Misalnya, ada pengakuan dari 1.000 orang yang berubah pilihannya menjadi memilih Ma'ruf Amin karena mobilisasi yang dilakukan oleh atasannya. Hal yang sama bisa diterapkan dalam tuduhan mobilisasi ASN.

Namun, sayangnya dalam materi gugatan Prabowo-Sandi hal itu tidak ada. Semua petitum yang ditulis hanya berisi indikasi-indikasi tanpa bukti. Seharusnya para pengacara Prabowo-Sandi, khususnya Bambang Widjajanto yang pernah jadi komisioner KPK, memahami bagaimana menyusun materi permohonan gugatan.

Indikasi bukanlah bukti. Ini sebenarnya berlaku dalam semua bidang ilmu, bukan hanya hukum. Ketika seorang melihat ada indikasi, maka indikasi itu seharusnya diperlakukan sebagai pertanyaan yang harus dijawab dengan penelitian. Penelitian inilah yang akan meghasilkan jawaban dan verifikasi atas dugaan-dugaan hubungan yang telah termuat dalam indikasi tersebut.

Kembali mengambil contoh soal tuduhan mobilisasi ASN, pemohon melihat indikasi bahwa ada mobilisasi ASN yang akan memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Maka, dalam sidang PHPU, yang harusnya dilakukan ada dua hal. Pertama, harus membuktikan bahwa benar ada mobilisasi ASN. Pemohon harus menunjukkan siapa yang dimobilisasi, di mana, kapan, oleh siapa, dan dengan cara seperti apa. Tuduhan itu harus jelas agar subjek dan objek hukumnya juga jelas, bukan asal klaim.

Kedua, yang harus dilakukan adalah membuktikan bahwa mobilisasi itu mengakibatkan perubahan suara pemilih. Untuk yang kedua ini harus ada bukti-bukti kuantitatif yang mendukung. Hal yang sama juga harus dilakukan misalnya dalam pembukaan kotak suara tidak pada tempatnya alias ilegal.

Itulah inti dari permohonan gugatan, baik secara formal dan material. Sebenarnya sederhana dan sangat jelas. Akan sangat mengherankan jika kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak mengetahui hal tersebut dan justru ikut-ikutan membangun opini negatif terhadap semua pihak.

Persidangan bukanlah arena perang opini tetapi arena pembuktian hukum. Oleh karena itu, argumentasi, bukti, dan logika harus punya legitimasi keilmuan dan legalitas hukum yang kuat. Hukum tidak boleh dipengaruhi oleh opini walaupun itu opini publik secara masif. Indonesia negara hukum, semua hal harus tunduk pada hukum, termasuk politik.

Tim Prabowo-Sandi sejak semula sudah membangun opini mengenai kecurangan-kecurangan. Bukan hanya petahana yang dituduh curang, tetapi bahkan hampir semua pihak terkait, seperti Bawaslu, KPU, Polisi, TNI, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) dituduh curang dan tidak netral. Terakhir bahkan ada upaya untuk mengarahkan opini bahwa MK sendiri tidak netral.

Opini bolehlah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam demokrasi. Tetapi ketika masuk dalam persidangan, bukan opini yang bermain tetapi pembuktian hukum. Membangun opini untuk memengaruhi persidangan bukan cara berperkara hukum yang benar. Sebagai negara demokrasi, Indonesia punya nilai-nilai yang menjadi pedoman. Sebagai negara hukum, Indonesia punya norma yang harus dipatuhi. Itu yang harus dijadikan catatan mendasar dan dilaksanakan oleh semua pihak.