Menjadi Relawan Promosi Buku

Opini: Sahala Tua Saragih

Dosen Luar Biasa Prodi Jurnalistik Fikom Unpad

Kamis, 20 Juni 2019 | 16:00 WIB

Teman-teman di media sosial (medsos) kerap sekali memesan buku-buku kepada saya. Mereka senantiasa menanyakan harga, ongkos kirim, dan alamat pengiriman uangnya. Buku-buku yang mereka pesan umumnya memang sudah tergolong buku jadul (jaman dulu) sehingga tak tersedia lagi di toko-toko buku, bahkan di pasar loak buku sekalipun.

Lalu saya memberikan jawaban yang mungkin mengecewakan mereka, “Saya mah bukan pedagang buku. Saya hanya relawan promosi buku. Langsung saja pesan kepada penerbit atau pedagangnya, ya!” Lalu saya sebut beberapa nama orang yang sangat rajin mempromosikan buku-buku di Facebook (FB) baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing (umumnya Inggris), dan bahasa-bahasa daerah.

Hampir setiap hari saya mempromosikan buku-buku, termasuk buku-buku agama, yang tampil di layar FB, siapapun penulisnya, penerbitnya, dan pedagangnya. Saya tidak atau belum sanggup menulis buku. Hal yang bisa saya lakukan hanya menjadi relawan promosi buku-buku bagus.

Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia fasih membaca tulisan. Saya kerap berkhayal, orang-orang yang sangat aktif di medsos mau mengikuti kelakuan saya, menjadi relawan promosi buku. Warga Indonesia di dalam dan luar negeri kini kurang lebih 100 juta orang yang memiliki akun di satu atau beberapa jaringan medsos. Andaikan 10% saja dari jumlah ini mau mempromosikan minimal satu buku lama atau baru setiap bulan, Anda bisa hitung sendiri berapa banyak buku yang dipromosikan setiap bulan. Wah, luar biasa.

Saya terdorong melakukan ini berdasarkan keprihatinan sehari-hari di kampus. Selama 32 tahun menjadi dosen, minat baca buku mahasiswa justru terus menurun. Bahkan sangat jarang mahasiswa yang rutin membaca media massa cetak dan elektronik (digital). Semula saya mengira mereka membaca buku-buku elektronik (digital), ternyata dugaan saya salah. Jangankan menjadi kebutuhan, membaca bukupun tak termasuk kegemaran (hobi) mereka. Mahasiswa umumnya tak memiliki tradisi membaca buku. Rupanya sejak kecil di rumah dan di sekolah mereka tidak dibiasakan membaca buku. Guru-guru menyuruh mereka menghafalkan isi buku-buku pelajaran belaka.

Kenyataan pahit dalam dunia pendidikan itulah yang mendorong saya untuk memaksa mahasiswa Jurnalistik membaca buku cetak. Saya terpaksa memaksa mereka membaca buku, dengan harapan suatu saat mereka menjadi pembaca buku, bahkan menjadikannya sebagai kebutuhan mutlak, bagaikan makan dan minum.

Dalam satu semester, untuk satu mata kuliah mahasiswa wajib membaca dan mengapresiasi secara tertulis minimal enam buku, lalu didiskusikan di ruang kulaih. Ketika disuruh menyajikan apresiasi buku, hampir semua mahasiswa membaca tugas masing-masing yang tersimpan di telepon selular (ponsel) pintar masing-masing. Mereka membacanya bagai penyiar radio membaca naskah berita di studio. Jelas, tugas tersebut menjadi siksaan bagi hampir semua mahasiswa sehingga tak sedikit yang bertindak curang, menipu diri sendiri.

Di akhir setiap semester, mahasiswa wajib menulis refleksi masing-masing terhadap perkuliahan yang saya ampu. Ternyata cukup banyak mahasiswa yang mengaku, setelah di beberapa mata kuliah mereka terus dipaksa mengapresiasi buku, akhirnya mereka jatuh cinta kepada buku. Mereka menjadi pembaca buku.

Sayangnya, menurut pengamatan saya sehari-hari, umumnya dosen tidak mewajibkan mahasiswa membaca dan mengapresiasi buku-buku. Aneh tapi nyata, sebagian besar mahasiswa bisa lulus berbagai mata kuliah dengan nilai A atau B tanpa membaca buku-buku. Modal mereka, segera setelah kuliah berakhir, ketua kelas mengopi materi kuliah yang ditampilkan dosen di layar (infocus) ke dalam flash disk, kemudian menyebarkannya di grup Whatsapp kelas sendiri.

Ada juga mahasiswa yang memotret materi kuliah di layar dengan kamera ponsel pintar masing-masing-masing. Ini terjadi di semua jenjang pendidikan tinggi yang saya alami. Betapa celakanya dunia pendidikan tinggi kita bila yang saya ceritakan ini ternyata merupakan gejala (fenomena) nasional.

Keprihatinan Nasional
Sudah lama nian kita mengetahui betapa rendahnya minat membaca warga masyarakat di negeri ini, baik membaca yang tercetak maupun yang elektronik (digital). Hasil penelitian lembaga-lembaga asing telah membuktikan ini. Dari 70 negara yang diteliti, ternyata Indonesia berada di urutan ke-62. Oleh karenanya, jumlah permintaan buku sangat rendah. Akibatnya, produksi dan penawaran buku rendah pula.

Simak juga data berikut ini. Secara rata-rata orang Indonesia membaca buku hanya 3-4 kali per minggu, dengan waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit saja. Jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Ini berarti, orang Indonesia yang telah lancar membaca secara rata-rata membaca hanya 0,41-0,75 buku setiap bulan. Bayangkan, satu buku sajapun tak tuntas dibaca dalam sebulan. Bahkan data Ikatan Penerbit Buku Indonesia (Ikapi) menunjukkan angka yang lebih rendah lagi. Orang Indonesia secara rata-rata membaca hanya dua buku per tahun (0,16 buku per bulan). Sungguh parah nian.

Sebagai ilustrasi bisa kita simak data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa tahun lalu tentang alokasi anggaran rumah tangga Indonesia. Secara rata-rata tiap bulan setiap keluarga membelanjakan uangnya untuk bahan makanan 18,85%, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 16,19%, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 25,37%, sandang 7,25%, kesehatan 4,73%, pendidikan, rekreasi, dan olahraga 8,46%, serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 19,15%. Mana anggaran untuk belanja buku, koran, dan majalah, baik yang tercetak maupun yang digital? Nol besar.

Pemerintah selama ini menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk membangun sarana fisik (jalan tol, jalan kereta api, jembatan, pelabuhan udara, bendungan, dan lain-lain). Pemerintah pusat dan daerah juga tiap tahun mengeluarkan triliunan rupiah untuk bantuan sosial (bansos), sebagian besar jatuh ke tangan LSM-LSM abal-abal atau aspal (asli tapi palsu), yang melibatkan orang-orang dalam institusi pemerintah sendiri. Adakah anggaran untuk buku dan gerakan butuh baca buku? Anda bisa cek di APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota/Kabupaten tahun 2019. Apakah ada anggaran khusus untuk buku dan gerakan nasional membaca buku?

Dalam Undang-undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan (UUSP) dengan tegas dinyatakan, “Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 4 UUSP juga menegaskan, “Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan, mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan buku bermutu, murah, dan merata, menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia, dan meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui buku di tengah peradaban dunia.”

Akan tetapi amanat besar UUSP sama sekali tak terealisasikan dalam APBN dan APBD 2019. Maklum, dalam berbagai kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun lalu dan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, baik para calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, memang buku tidak pernah menjadi materi kampanye mereka. Jadi, mereka tak pernah berjanji untuk memajukan tradisi baca buku bila terpilih. Mereka sama sekali tak mempunyai beban apapun dalam hal gerakan nasional butuh atau baca buku.

Lalu, patutkah kita optimistis terhadap masa depan cemerlang bangsa dan negara kita?

Penulis adalah dosen LB Prodi Jurnalistik Fikom Unpad