Menyambut Putusan Akhir MK

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 26 Juni 2019 | 16:00 WIB

Kamis, 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya mengumumkan putusan akhir sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Persidangan sendiri sudah selesai Jumat pekan lalu. Saat ini, Mahkamah sedang mengadakan rapat permusyaaratan hakim. Pengumuman bisa dilakukan lebih cepat jika memang dianggap perlu.

Persidangan terbuka sendiri berlangsung seperti yang telah diperkirakan banyak kalangan. Pihak pemohon, dalam hal ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawaprs nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak menyusun permohonannya dengan cukup baik. Begitu pula dengan saksi dan bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan, bahkan terkesan kurang memahami pokok masalah yang disengketakan.

Terdapat beberapa hal signifikan yang bisa menjadi catatan kritis dalam sidang tersebut. Pertama, persidangan di MK adalah tentang sengketa hasil perhitungan suara, bukan sidang pelanggaran pelaksanaan pemilu. Kedua, permohonan sudah selayaknya disusun dengan argumentasi yang punya logika hukum dan saksi yang tepat. Ketiga, persidangan di MK adalah upaya untuk membuktikan pokok perkara yang disengketakan, bukan arena untuk perang opini sebagaimana yang terjadi di ruang politik.

Ada hal menarik yang dikemukakan oleh pendapat saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut. Saksi ahli dimaksud yatu Profesor Edward OS Hiariej. Pendapat Eddy, panggilan akrabnya, mengupas tuntas kekurangan-kekurangan yang ada dalam permohonan yang disusun oleh pemohon dan cara-cara pembuktiannya. Saksi ahli dengan lugas menyayangkan penyusunan dalil-dalil yang dilandasi oleh prasangka, arah pembuktian yang cenderung dipaksakan dengan menghadirkan saksi-saksi yang kurang memadai, dan arah pembuktian yang lebih kepada dugaan pelanggaran dalam kampanye daripada sengketa perhitungan hasil pemilu.

Kuasa hukum Tim Prabowo-Sandi berusaha menyanggah pendapat Eddy. Mereka juga mengarahkan sanggahan terhadap sosok Eddy yang dianggap hanya punya keahlian di bidang pidana, dan bukan pada bidang sengketa pemilu. Padahal asas-asas dan teori hukum sebenarnya menyangkut semua bidang hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum dagang dan lain-lain. Untuk konteks Indonesia yang memakai sistem hukum kontinental, maka di samping kebenaran material, ada bingkai formal yang harus ditaati.

Tim kuasa hukum yang berusaha mencari pembenaran dengan menekankan pada keadilan substantif sebenarnya juga tidak mampu memberikan argumentasi yang kuat tentangnya. Keadilan yang substantif seharusnya bukan disusun berdasarkan upaya menghubung-hubungkan segala hal dengan persangkaan-persangkaan tanpa bukti dan kesaksian yang kuat.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari upaya pemohon: pertama, pemohon berusaha mengarahkan tuduhan pada pelanggaran pemilu berupa pengerahan aparat/pejabat pemerintahan/negara dalam pemenangan pasangan 01; serta pemakaian fasilitas dan anggaran negara dalam rangka pemenangan pasangan 01.

Kedua, pemohon menduga adanya kesengajaan oleh penyelenggara dalam hal penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut pemohon mengandung DPT Fiktif bahkan “siluman” sebanyak 17,5 juta bahkan 22 juta nama pemilih; dan tuduhan adanya kesengajaan pihak tertentu untuk memanipulasi Sistem Penghituungan Suara (Situng) KPU. Dua pokok tuduhan itu dianggap cukup mempengaruhi secara signifikan hasil perolehan suara Pilpres 2019 sehingga menjadikan sebab kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pembuktian Lemah
Untuk keperluan dan tujuan itu pasangan 02 mencoba meyakinkan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Namun sayangnya ada kekurangan mendasar dari saksi-saksi yang dihadirkan. Pertama, dalam hal pemanfaatan anggaran negara dan pengerahan aparat negara saksi-saksi ternyata tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran. Kasus-kasus yang diajukan sebagian sudah pernah diajukan kepada Bawaslu. Oleh Bawaslu sebagian ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, sebagian lain diputus tidak ada pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan.

Soal pengerahan aparat pemerintahan di Jawa Tengah, misalnya, ternyata tidak terjadi. Deklarasi yang disebut sebagai bukti dilakukan pada waktu libur dan mengatasnamakan pribadi-pribadi, bukan sebagai pejabat pemerintah. Pemohon melalui saksi dan bukti-bukti yang diajukan juga tidak mampu membuktikan adanya mobilisasi pejabat negara dan penggunaan anggaran negara dalam kampanye dan atau untuk vote getter (penggalangan suara).

Kedua, dalam penyelenggara pemilu, saksi dan bukti ternyata tidak berhasil menunjukkan dugaan DPT fiktif secara meyakinkan. Saksi yang diajukan cenderung tidak memahami proses pemutakhiran DPT dan hanya mendasarkan pada analisis daftar DPT. Tidak pernah ada bukti dari saksi yang diajukan bahwa apa yang disebut sebagai DPT Fiktif itu benar-benar ada dan dipergunakan dalam pemilu. Lagipula di daerah-daerah yang disebut sebagai lokasi DPT Fiktif justru pasangan 02 mendapat kemenangan besar.

Lalu dalam hal hal Situng, jelas sekali bahwa saksi yang diajukan pemohon tidak memahami fungsi, karakter, dan mekanisme Situng. Mereka tidak tahu bahwa Situng bukan dasar untuk menentukan hasil penghitungan suara, hanya merupakan sarana transparansi. Selain itu, analisis yang dilakukan ternyata tidak punya landasan ilmiah yang kuat. Jauh kalah kuat dengan analisis yang dilakukan oleh pihak termohon yang mampu menganalisis secara akurat dengan landasan keilmuan statistik dan teknologi informatika yang memadai.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah karakter dugaan-dugaan yang dianggap sebagai terstruktur, sistematis dan masif (TSM), ternyata tidak terbukti sama sekali dalam sidang. Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya satu bukti dan kesaksian yang jelas tentang adanya garis perintah dan koordinasi yang meyakinkan yang menjadi landasan sesuatu dianggap terstruktur. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan bahwa ada modus-modus yang demikian sistematis yang tidak sejalan dengan aturan untuk memenangkan pasangan 01. Padahal modus-modus itu menjadi landasan pembuktian adanya pelanggaran yang sistematis. Selain itu, skala kemasifan juga tidak bisa dibuktikan. Hanya ada beberapa pelanggaran kecil yang sudah ditindaklanjuti seperti di Boyolali. Ada pula dugaan pelanggaran yang tidak terklarifikasi apakah ada benar atau tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya.

Memperhatikan berbagai fakta yang terjadi dalam persidangan itu, sepertinya permohonan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Tuduhan terhadap berbagai dugaan terlihat prematur dan tidak memiliki dasar yang jelas. Apalagi penyusunan dalil dan pembuktiannya tidak dilakukan dengan kuat dan meyakinkan.

Hal yang harus ditekankan saat ini adalah sejauh mana kesiapan semua pihak untuk menerima apapun putusan MK terhadap permohonan ini. Kesiapan dan kesediaan untuk menerima apapun hasilnya adalah syarat mendasar dalam kehidupan berdasarkan hukum. Hukum adalah panglima yang harus dijunjung bersama, melebihi politik yang didasarkan pada opini-opini.

Karena itu, putusan MK menjadi titik krusial bagi bangsa Indonesia untuk sekali lagi membuktikan kedewasaannya dalam berdemokrasi dan bernegara berlandaskan hukum. Kita semua tentunya berharap agar bisa melaluinya dengan baik dan damai. Masih banyak agenda pemerintahan dan kenegaraan yang harus kita jalani. Jangan sampai proses pemilu ini menyita seluruh energi kita atau justru membuat kita mundur dalam demokrasi dan kehidupan bernegara yang baik.