"Quo Vadis" Ibu Kota?

Opini: Tito Sulistio

Doktor hukum dan kini ketua Alumni Doktor Hukum UPH.

Jumat, 5 Juli 2019 | 11:46 WIB

Kata quo vadis mengingatkan kita akan petikan aprokif kisah St Petrus pada saat dia diminta pengikutnya meninggalkan Kota Roma, menjauhi Kaisar Nero, yang saat itu sedang membasmi orang Kristen. Terjemahan harafiah quo vadis adalah “ke mana engkau pergi?”. Dalam konteks isu Indonesia saat itu, kita layak bertanya “Quo vadis ibu kota? Ke mana ibu kota Indonesia hendak dipindahkan?

Pemindahan ibu kota negara bukan hal baru. Sudah banyak negara di dunia melakukannya dengan berbagai alasan. Sayangnya, alasan pemindahan ibu kota Indonesia yang terpapar di media massa agak kurang mantap. Jakarta dinilai sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara karena banjir, kemacetan lalulintas, kualitas air yang sangat tercemar, dan polusi. Semua alasan berupa “nyanyian keluhan” penduduk Jakarta, bukan masalah yang dirasakan mayoritas rakyat Indonesia.

Kalau pemindahan ibu kota Indonesia hanya karena masalah internal Jakarta, rencana itu akan memiciu polemik. Karena, prioritas penyelesaian masalah itu adalah untuk warga negara yang tinggal di Jakarta, bukan warga Indonesia seluruhnya. Masalah kesemrawutan Jakarta bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, tentu dengan bantuan pusat. Tetapi, alasan pemindahan ibu kota negara bukan sekadar soal internal Jakarta.

Apakah ibu kota negara harus dipindahkan? Untuk menjawabnya, kita perlu menyimak keputusan Presiden Amerika Serikat Thomas Wilson (di film “2012”) yang terkenal itu. Ia berkeras tinggal di Gedung Putih walaupun bencana besar menghantam ibu kota Washington DC.

Relokasi ibu kota negara sudah dilakukan banyak pemerintah di dunia walaupun ibu kota lamanya mempunyai sejarah panjang. Tetapi, pemimpin pemerintahan biasanya mempunyai alasan yang rasional. Tiongkok, apalagi Romawi kuno, beberapa kali memindahkan pusat pemerintahan dan ibu kotanya. Efisiensi ekonomi adalah alasan yang paling banyak dipakai. Tetapi, ada juga pemindahan ibu kota sebagai dampak perang dan upaya mencari keuntungan sosial-politik atau karena negaranya pecah atau bergabung.

Lebih dari 20 negara di Eropa Barat dan Eropa Timur pernah memindahkan ibu kotanya. Yang dianggap paling berhasil secara ekonomi adalah pemindahan ibu kota Inggris dari Winchester ke London pada 1066.

Malaysia mensentralisasi pusat pemerintahannya di Putrajaya dan tidak memindahkan ibu kotanya. Indonesia sendiri pernah memindahkan ibu kota dari Yogyakarta ke Bukittinggi pada 1946 karena adanya invasi tentara sekutu. Lalu, pada 1948, ibu kota dipindahkan kembali ke Jakarta.

Di benua Afrika, Oseania, serta Amerika Selatan dan Utara juga pernah terjadi pemindahan ibu kota. Kanada, misalnya, pernah empat kali memindahkan ibu kota sebelum akhirnya pada 1865 pindah ke Ottawa.

Rencana pemindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia saat ini terdengar seperti stand alone project. Palangkaraya (PR) menjadi alternatif utama. Jika lokasi menjadi alasan pilihan, maka PR cukup tepat, karena letaknya yang di tengah-tengah. Jarak PR ke Banda Aceh atau Jayapura hampir sama, yakni sekitar 3.900 km. Sementara, jarak Jakarta-Banda Aceh mencapai 2.500 km dan Jakarta-Papua sekitar 5.000 km.

Biaya pemindahan dan pembangunan kota baru sebagai ibu kota sekitar Rp 400 triliun. Jika pemindahan ibu kota dilihat sebagai program yang berdiri sendiri, dampak terhadap efisiensi ekonomi mungkin tidak terasa secara nasional. Namun, jika pemindahan ibu kota dilihat secara nasional, sebagai upaya menggerakkan pembangunan menyeluruh, dari Sabang hinga Marauke, Miangas sampai Rote, biaya Rp 400 triliun itu tidak besar dibandingkan dampak positifnya.

Mari dilihat apa “isi” Jakarta saat ini. Luasnya 662 km2 dan dihuni hampir 11 juta manusia. Panjang jalan 7.000 km harus menampung 14 juta motor dan 3,5 juta mobil. Jakarta memiliki 130 mal dan menjadi kota dengan mal terbanyak di dunia. Hotel berbintang sekitar 3.700 buah. Hampir semua provinsi mempunyai kantor perwakilan dan rumah singgah di Jakarta. Sebagian kabupaten pun memiliki tim protokolnya di Ibu Kota.

Yang menarik, semua badan usaha milik negara (BUMN) persero bidang konstruksi, jasa pelabuhan, perminyakan, bahkan keuangan beserta direksinya, berkantor pusat di Jakarta. Setidaknya, 78 dari 122 kantor pusat BUMN berada di Jakarta.

Banyak yang tidak pernah bisa mengerti atau setidaknya belum mendapatkan penjelasan yang rasional mengapa BUMN harus mempunyai kantor pusat di Jakarta. Tidak semua kantor pusat itu efisien. Meski mewah, banyak kantor pusat BUMN tidak memberikan manfaat terhadap perseroan.

Pertanyaan bahkan kegalauan kadang timbul saat melihat BUMN, seperti Pupuk Kaltim yang material dasarnya ada di Kalimantan, pabriknya di Kalimantan, harus mempunyai kantor yang cukup mewah di Jakarta. RNI mempunyai pabrik gula di Jawa Timur, dekat dengan perkebunannya, tetapi berkantor pusat di Jakarta. Pasar tersebar di Jawa, namun beroperasi dengan gagah di Jakarta.

PT Tambang Timah atau bahkan Pertamina selayaknya mempunyai kantor pusat di daerah dan direksinya berkantor dekat pusat operasi. PT Angkasa Pura I yang bertanggung jawab memberikan jasa di Indonesia bagian timur selayaknya berkantor pusat di kawasan timur Indonesia. Aneh memang, jika semua aset dan operasi teknis perseroan berlokasi di luar Jakarta, tetapi fisik para pengelolanya berada dan dibiayai dengan mahal untuk menikmati harumnya kekuasaan di Jakarta.

Pemindahan ibu kota Indonesia bisa menjadi sangat strategis bahkan bisa dianalogikan menjadi Belt & Road Initiative (BRI) ala Indonesia secara inward looking, jika aksi pemindahan ini dilakukan sebagai lokomotif membangun cluster, membangun connectivity untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia.

Aksi taktis memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan akan menjadi strategis jika dijadikan momentum untuk medesentralisasi pengelolaan BUMN dari pusat ke daerah. Ini momentum untuk memaksa BUMN beroperasi penuh di tempat aset mereka berada.

Secara teori, persaingan sudah berjalan jauh. Bukan hanya satu comparative advantages, tetapi menjadi competitive advantages dari suatu negara, termasuk membangun cluster perekonomian sebagai satu konsentrasi geografis dari lingkungan industri, supplier terkait, jasa terkait, bahkan universitas.

Diperlukan keberanian bertindak bahkan kemampuan memerintah agar pada saat dilakukan pemindahan ibu kota, kantor pusat BUMN yang selama ini berada di ibu kota dipindahkan ke daerah operasinya. Ini dimaksudkan agar BUMN dapat bergaul dan bersentuhan langsung secara fisik dengan daerah-daerah tempatnya beroperasi. Daerah membutuhkan big business entity untuk menggali keunggulan komparatifnya.

Sangat diharapkan pemindahan ibu kota tidak menjadi program taktis yang berdiri sendiri, melainkan program strategis untuk mendesentraliasi aktivitas ekonomi serta menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Pemindahan ibu kota dapat meningkatkan interaksi sosial para pelaku ekonomi, memperkuat kearifan lokal, meningkatkan persatuan nasional, dan mencegah disintegrasi bangsa di masa depan.

Seperti yang ditulis Michael Porter, “prosperity is created, not inheritage”. Kemakmuran itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kemakmuran hanya bisa kita raih lewat perencanaan dan pengelolaan yang baik dan benar.