Akar dan Peta Korupsi

Opini: Hendardi

Ketua Badan Pengurus Setara Institute.

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:00 WIB

Ada yang menduga bahwa korupsi pasca-Soeharto jauh lebih banyak. Anggapan ini bisa dilihat dari penanganan perkara korupsi yang dilakukan Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyaknya perkara inilah yang menjadi penilaian sebagian orang atas maraknya korupsi.

Namun demikian, korupsi perlu dilihat dalam relasi-relasi politik, birokratik dan bisnis yang telah berakar sejak lama. Realitas kekuasaan seperti inilah yang masih sulit dibongkar secara signifikan. untuk itu diperlukan langkah pemerintah dan partisipasi dukungan masyarakat.

Akar Korupsi
Setelah negara Republik Indonesia (RI) berdiri, lapisan pebisnis lokal dalam keadaan lemah. Satu-satunya warisan kolonial yang penting adalah mesin birokrasi. Beberapa tahapan ini sebagai penancapan akar korupsi.

Pertama, pemerintahan yang terbentuk kemudian, melahirkan elemen politik yang mencoba menggelar program ekonomi seperti “Program Benteng” (1950-1957) untuk menghasilkan kelompok pengusaha pribumi.

Kedua, gagalnya program itu, selanjutnya elemen politik dalam pemerintahan coba mengusung “Ekonomi Terpimpin” (1959-1965) dengan label “Ekonomi Berdiri di Kaki Sendiri” atau “Berdikari” –bertumpu pada buruh, tani dan pengusaha– serta mengerek jargon Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga, penggulingan Soekarno dan rangkaian pembantaian politik menyeret ekonomi ke dalam kekuasaan modal asing sejak 1967. Paruh 1970-an, Pertamina sebagai “lumbung petrodollar” dan beberapa BUMN lainnya menjadi sumber dana pembentukan “kerajaan bisnis” di seputar Istana Cendana. Tahun 1980-an muncul “kerajaan bisnis” tersebut yang dikenal konglomerat.

Akar masalah korupsi itu terletak pada kelemahan pebisnis yang diiringi dengan terlibatnya pejabat politik dan birokratik dalam pemupukan bisnis. Patronase, konsesi, lisensi, kredit, subsidi, perizinan dan proyek-proyek pemerintah menjadi sumber perburuan rente (rent-seeking) para pejabat politik dan birokratik.

Lapisan pegawai dipaksa secara politik untuk melegitimasi pemerintah Orde Baru, namun sebagai imbalan dibiarkan korupsi anggaran rutin, mark up hingga pungutan liar (pungli). Bisa dimaklumi jika dugaan korupsi sangat jarang ditindak. Lagi pula, fungsi Polri dan Kejaksaan sebagai penegak hukum diperlemah. Inilah akar korupsi terstruktur, sistematis dan masif.

Peta Korupsi
Tumbangnya Soeharto tak lantas akar korupsi itu berakhir. Memang cara memerintah tak sama lagi dengan meningkatnya peran DPR, tapi akar korupsi yang bersumber dari relasi politik, birokratik dan bisnis tetap langgeng. Sementara menguatnya Polri, Kejaksaan, dan kemudian KPK, memberikan deskripsi mengenai jumlah perkara yang mereka tangani.

Jika dilihat dari peran KPK, terungkap 887 perkara dari hasil penyidikan 2004-2018, tertinggi 199 perkara pada 2018. Polri mengungkapkan, telah menangani 1.490 perkara korupsi selama 2017, serta 1.455 perkara. Kejaksaan menangani 307 perkara pada 2016, 135 perkara pada 2017, dan 68 perkara pada 2018.

Dari perkara yang ditangani, paling banyak memang berasal pegawai negara (PNS). Tahun 2018, sebanyak 319 orang PNS yang didakwa. Kementerian Dalam Negeri juga telah memecat 1.372 PNS secara tidak hormat hingga April 2019, sementara 1.124 pegawai lainnya belum ditindak. Hal ini menunjukkan korupsi dalam aparatur birokrasi masih dominan.

Korupsi dalam lembaga politik juga masih tinggi. Dari perkara yang ditangani KPK selama 2018, sebanyak 91 perkara melibatkan anggota DPR dan DPRD, 30 dari 31 kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkena operasi tangkap tanagan (OTT). Belakangan beberapa menteri dari partai politik juga mulai terindikasi dugaan korupsi.

Dari kalangan pebisnis atau pelaku usaha, malah lebih banyak dibandingkan lembaga politik. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengungkapkan, sepanjang 2017 sebanyak 184 orang dari pebisnis yang terlibat korupsi. Bandingkan pejabat eselon I-III sebanyak 175 orang, anggota DPR dan DPRD 144 orang, serta kepala daerah 89 orang.

Beberapa kalangan lainnya juga ada seperti polisi, tentara, jaksa, hakim, komisioner, dan duta besar. Tapi, korupsi berdasarkan relasi-relasi politik, birokrati dan bisnis tetap sebagai warisan Orde Baru yang telah mengakar, sulit dibongkar. Para pebisnis ini banyak menyuap pejabat politik dan politisi legislatif, serta pejabat birokrasi dalam memuluskan bisnis mereka.

Pemerintah dan Partisipasi
KPK memang fokus korupsi, tapi tanpa perwakilannya di provinsi. Perluasan kemampuan KPK, acap terbentur oleh halangan politik. Sementara Polri dan Kejaksaan menangani berbagai macam perkara pidana. Relasi KPK, Polri, dan Kejaksaan tak selalu harmonis. Karenanya pemerintahan Presiden Jokowi perlu dilakukan beberapa langkah.

Pertama, memperkuat dan memperluas perwakilan KPK, memperkuat Polri dan Kejaksaan dalam mengusut korupsi melalui reformasi hukum atau UU. Ketiganya dapat bahu-membahu dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta kerja sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk aplikasi elektronik antikorupsi.

Kedua, memastikan ketiga lembaga penegak hukum itu beroperasi secara independen dan tidak memihak. Sudah seyogianya disingkirkan kepentingan politik dan bisnis yang busuk dari ajang pemberantasan dan pencegahan korupsi, demi mengikis warisan masa lalu.

Ketiga, untuk mengurangi korupsi, maka elektonisasi melalui integrasi atas aplikasi penganggaran (e-APBN), perencanaan (e-planning), pemerintahan (e-government), dan perizinan sudah saatnya diberlakukan, mengiringi aplikasi pengadaan barang/jasa (e-procurement).

Selain pemerintah, tak dapat dimungkiri pentingnya partisipasi masyarakat. Warga dapat berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi, dengan mengawal KPK, Polri dan Kejaksaan, serta memberikan tekanan politik terhadap DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dugaan korupsi. Sebaliknya, harus dicegah kriminalisasi orang yang menyuarakan antikorupsi.