Koalisi-Oposisi Pascapilpres

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 10 Juli 2019 | 16:00 WIB

Setiap selesai pergelaran pemilu ada ritual khusus yang dilakukan oleh partai-partai politik di Indonesia, yakni menentukan sikap apakah akan menjadi koalisi maupun oposisi. Ini terjadi bahkan pada partai yang sebelumnya berlawanan ketika mengusung calon presiden/wakil presiden dengan capres/cawapres pemenang.

Logika umumnya, memang siapa yang mengusung capres-cawapres berbeda seharusnya dengan sendirinya menjadi oposan jika kalah dalam pilpres. Tetapi memang konsep oposisi-koalisi dalam sistem presidensial belum menemukan batasan dan penataan yang jelas.

Dilihat dari sejarahnya pembentukannya, konsep pemilihan umum serentak sebenarnya secara implisit ingin mengarahkan pelembagaan konsep oposisi-koalisi agar lebih jelas. Sebelumnya Indonesia menganut sistem pemilu dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah. Ada jeda waktu sekitar tiga bulan antara keduanya. Hal ini menimbulkan kegaduhan tersendiri d imana transaksi-transaksi politik lebih menyita perhatian daripada wacana-wacana mengenai kebijakan-kebijakan atau visi misi yang akan ditempuh oleh masing-masing calon presiden-wakil presiden.

Jadi, selain ada faktor teknis yang ingin disederhanakan dan dihemat, ada juga faktor penataan kelembagaan. Dengan penataan kelembagaan itu, diharapkan, konsep koalisi-oposisi sudah jauh hari terbentuk sehingga pada saat lain bisa dimanfaatkan untuk mematangkan dan menguji publik visi misi masing-masing calon yang bertarung.

Praktiknya, meskipun pemilu serentak sudah diterapkan, kegaduhan untuk menentukan sikap ini tetap saja terjadi. Ada jarak yang cukup panjang antara pengumuman pemenang yang dilakukan oleh KPU dengan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih yaitu sekitar tiga bulan. Pada jarak yang cukup panjang itu, masing-masing partai politik bisa bermanuver untuk mendapatkan perhatian dari capres-cawapres terpilih agar mendapatkan kursi di kabinet. Manuver ini bukan hanya dilakukan oleh partai koalisi, partai yang sebelumnya berlawanan dalam pilpres juga melakukannya.

Kemungkinan rekonsiliasi sosial politik sangat potensial untuk terjadi setelah pilpres selesai. Dan sepertinya proses rekonsliasi sosial politik tengah berlangsung dengan cukup baik saat ini. Dengan latar belakang konflik dan kompetisi yang demikian ketat, kita bahkan cukup kagum dengan proses dan hasil dari rekonsiliasi ini. Tentu saja itu tidak lepas dari peran tokoh maupun lembaga-lembaga terkait.

Dalam proses rekonsiliasi memang ada kemungkinan bahwa partai yang berlawanan dalam pilpres bisa dirangkul dan diwadahi untuk bergabung dalam pemerintahan. Sepertinya ada gelagat Partai Demokrat, PAN, dan bahkan Gerindra yang memberi sinyal adanya minat untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Tampaknya sinyal ini disambut positif oleh elite pengusung presiden-wakil presiden terpilih.

Tetap Beroposisi
Meskipun demikian, idealnya partai-partai yang berlawanan itu harus menjadi satu kekuatan untuk beroposisi. Bagaimanapun kita seharusnya berpegang pada konsep dasar dalam berdemokrasi yaitu adanya keseimbangan dan saling kendali atau checks and balances. Idealnya memang demokrasi tanpa checks and balances akan menjadi pretensi kurang baik bagi perkembangan demokrasi itu sendiri.

Itu alasan pertama, alasan kedua adalah bahwa koalisi yang terlalu besar justru akan menyulitkan sistem alokasi dan distribusi sumberdaya negara yang lebih efektif dan efisien. Ada kemungkinan bahwa untuk mewadahi koalisi yang terlalu besar itu, ada ketidakseimbangan antara aspek teknis dan politis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Benar bahwa demokrasi menekankan prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Namun harus kita ingat pula bahwa partisipasi itu haruslah menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan menjawab kebutuhan rakyat. Itulah sebabnya, aspek teknis dari pengambilan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan tetap penting dan tidak boleh ditinggalkan.

Alasan ketiga adalah secara politik mewadahi partai-partai yang berlawanan dalam pilpres bukanlah sebuah awal yang baik bagi harmoni koalisi itu sendiri. Partai-partai koalisi yang telah sejak awal mendukung capres-cawapres terpilih tentu akan punya rasa kecemburuan terhadap mereka yang tiba-tiba bergabung. Ini wajar dan alamiah sebab partai-partai inilah yang sejak semula berjibaku secara moril maupun material untuk memenangkan pasangan capres-cawapres.

Sebaliknya, mereka yang baru bergabung justru menjadi lawan yang menghambat keterpilihan capres-cawapres yang bersangkutan. Dengan melihat proses dan pengorbanan yang diberikan maka sudah sewajarnya jika presiden-wakil presiden terpilih memperhatikan hal itu dalam mengambil pertimbangan untuk mnenerima atau tidak menerima partai yang berlawanan dalam koalisi.

Memang masalahnya tidak mudah. Selain ada faktor kontra bagi penerimaan partai yang berlawanan sebagai mitra koalisi baru, ada juga faktor pendorong. Pertama, seperti sudah disebutkan sebelumnya, konsep koalisi-oposisi dalam sistem presidensial memang belum matang. Dari berbagai studi ditemukan bahwa konsep koalisi-oposisi dalam sistem presidensial sangat bergantung pada kompromi. Hal ini terjadi karena dalam sistem presidensial ada pemisahan yang lebih jelas antara parlemen dan pemerintahan. Ini tidak terjadi di sistem parlementer di mana pemerintah mencerminkan sepenuhnya komposisi koalisi-oposisi dalam parlemen.

Jadi, pemerintah dapat dianggap sebagai konstelasi politik dalam parlemen. Dalam sistem presidensial, pemerintah dianggap satu pihak dan parlemen di pihak lain. Checks and balances dilihat dalam perspektif itu: antara parlemen dan pemerintah. Sebaliknya dalam sistem parlementer, checks and balances terjadi dalam wadah parlemen itu sendiri. Pemerintah jelas adalah partai-partai koalisi, sedangkan partai-partai lawannya adalah oposisi.

Kedua, ada aspek sosiologis dan kultural yang khas dari Bangsa Indonesia terutama berkaitan dengan politik identitas dan latar belakang kelompok. Seperti kita ketahui politik identitas, sektarianisme dan faktor kelompok sangat mendominasi konstelasi dan konflik politik di Indonesia. Karena berkaitan dengan latar belakang, maka eskalasi konflik seringkali melebar di luar yang seharusnya.

Idealnya, konflik politik terwadahi dan dibatasi hanya di parlemen. Ini karena di parlemen semua bentuk partisipasi politik maupun masyarakat diwadahi. Maka konflik seharusnya ada di situ. Di Indonesia, konflik bisa berkembang secara liar. Konflik politik dengan mudah menjadi konflik sosial. Ditambah lagi oleh berbagai aturan hukum yang bersifat sangat elastis. Juga, lemahnya etika politik diantara para politisi dimana kepentingan pribadi dan kelompok sering berada di atas kepentingan negara dan rakyat. Ini memungkinkan ruang bagi manuver oleh partai-partai dan elite politik untuk menekan siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya.

Meskipun memaklumi adanya dua faktor yang muncul dan khas dalam politik sistem presidensial di Indonesia ini, idealnya partai-partai yang tadinya berseberangan dengan capres-cawapres terpilih tetap menjadi satu poros kekuatan penyeimbang. Hal-hal yang kontra sebenarnya bukan menjadi penghalang bagi makin terlembaganya konsep koalisi-oposisi, tetapi lebih sebagai masalah yang seharusnya bisa diselesaikan. Untuk hambatan sistem presidensial, ini hanyalah masalah pembiasaan kerangka pikir dari semua partai politik.

Dengan kerangka pikir yang ideal, maka konsep koalisi-oposisi bisa eksis dalam sistem presidensial. Dan selain itu, isunya ada pada etika dalam konsistensi sikap politik. Jika memang dari awal satu partai politik sudah sangat berseberangan dan selalu mengkritik pihak partai pemerintah, maka memang sudah sewajarnya partai politik tersebut konsisten dalam beroposisi.

Kita tahu bahwa di manapun, etika politik yang konsisten harus dijunjung tinggi. Jadi, dengan sendirinya, etika politik adalah obligasi bagi siapapun yang terjun dalam politik. Karena itu, tidak ada alasan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan.