Amnesti untuk Baiq

Opini: Jerry Sambuaga

Penulis adalah doktor ilmu politik, dosen Universitas Pelita Harapan, dan kolumnis Suara Pembaruan.

Rabu, 17 Juli 2019 | 16:21 WIB

 Selasa (16/7) kemarin dalam Rapat Paripurna DPR, aktivis perempuan sekaligus anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajukan interupsi. Isi interupsi tersebut adalah mengenai permohonan pertimbangan amnesti terhadap Baiq Nuril. Baiq Nuril sendiri telah diputus bersalah dalam kasus penyebaran materi yang dianggap mengandung pornografi. Putusan itu berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kasus Baiq ini menyita perhatian publik karena keunikannya. Kasus ini berawal saat Baiq Nuril telah memberikan rekaman percakapan yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan itu kepada orang lain. Orang lain itu adalah Imam Mudawin, rekan kerjanya sendiri. Alasan Baiq memberikan rekaman itu kepada Imam adalah agar sebagai bukti bahwa ia tidak menjalin hubungan asmara dengan sang penggugat yaitu M, kepala sekolah di mana Baiq mengajar. M sebelumnya diketahui beberapa kali menelepon Baiq. Isi percakapan mereka didominasi oleh percakapan-percakapan bermuatan asusila. Baiq merasa risih, apalagi kemudian ia digunjing oleh komunitasnya tengah menjalin hubungan dengan M. Maka ia berinisiatif merekam pembicaraan mereka.

Pada suatu saat, rekaman itu diberikan kepada Imam Mudawin untuk dilaporkan kepada Dinas yang berwenang. Malangnya, rekaman itu justru tersebar secara luas. Hal ini di luar perkiraan Baiq Nuril.

Merasa namanya tercemar, kepala sekolah kemudian melaporkan Baiq atas dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Pada tingkat pengadilan negeri, Baiq Nuril divonis tidak bersalah. Tetapi jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Hasil putusan kasasi MA pada tanggal 26 September 2018, Baiq divonis 6 (enam) bulan penjara dan denda 500 juta rupiah.

Baiq dan banyak aktivis serta lembaga penggiat isu perempuan menilai putusan itu tidak adil. Menurut mereka Baiq justru menjadi korban pelecehan sosial yang dilakukan oleh M. Apa yang dilakukan oleh Baiq dengan memberikan rekaman percakapan kepada Imam Mudawin adalah upaya untuk membuktikan dirinya sebagai korban tersebut. Bahwa akhirnya rekaman percakapan itu menyebar secara luas benar-benar tidak diduga oleh Baiq. Hal ini karena semula rekaman itu hanya diberikan kepada pihak yang menurut Baiq berwenang, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Hukum untuk Keadilan
Baiq tidak menerima hukuman yang sudah diputuskan lewat kasasi tersebut. Ia didampingi oleh para aktivis perempuan, termasuk Rieke, mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi. Mereka telah mengajukan permohonan itu lewat Kantor Kepala Staf Kepresidenan. Amnesti sendiri bisa diberikan kalau sudah ada pertimbangan dari DPR RI. Interupsi Rieke dalam Sidang Paripurna kemarin itu adalah upayanya untuk mengingatkan sidang tentang surat dari Presiden soal pertimbangan amnesti buat Baiq Nuril tersebut.

Jika Presiden mengajukan surat permohonan pertimbangan amnesti, maka jelas bahwa Presiden Jokowi sedang melihat tujuan hukum sebagai pemberi keadilan kepada masyarakat. Pertimbangan untuk keadilan ini patut diapresiasi. Presiden melihat hukum bukan semata-mata dari aspek formal dan material yang bertujuan pada kepastian hukum.

Kasus Nuril memang menarik. Secara substansi, ia memang menjadi korban dari sebuah pelecehan susila secara verbal. Namun masalah yang dilaporkan oleh M sendiri memang tidak pada pelecehan itu sendiri, tetapi kepada penyebaran rekaman percakapan yang berisi materi yang dianggap asusila yang dalam versi Baiq termasuk materi pelecehan dirinya. Dari sini dapat disimpulkan ada dua masalah yang bisa dianggap terpisah dalam hukum Indonesia, yaitu soal pelecehan itu sendiri dan masalah penyebaran materi pornografi. Dalam sudut pandang formal maupun material, M memang bisa ditempatkan sebagai korban penyebaran konten percakapan yang merugikan dirinya. Dari perjalanan kasus memang terbukti bahwa Baiq Nuril memberikan rekaman itu pada orang lain yang kemudian menjadi penyebab tersebarnya rekaman itu secara luas. Meskipun itu di luar kendali Baiq Nuril, namun jelas bahwa ialah awal mula tersebarnya rekaman itu.

Tetapi di sisi lain, Baiq Nuril juga bisa dianggap sebagai korban karena faktanya percakapan itu memang sesuatu yang bisa dianggap melecehkan dirinya. Meski demikian, karena pokok perkara bisa dianggap terpisah, maka bisa dimengerti juga kalau Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Kasasi yang berisi seperti di atas.

Presiden dengan kewenangan yang dimiliki, bisa melihat dari sudut pandang lain dan inipun sangat bisa dimengerti. Ada perbedaan asumsi dengan MA. MA melihat secara jelas menurut hukum formal dan material di mana ada perkara spesifik yang harus diputus. Presiden melihat dari perspektif yang lebih besar, yaitu bahwa perkara spesifik itu sebenarnya merupakan rangkaian dari perkara yang lebih besar. Presiden membawa kita untuk melihat secara lebih komprehensif. Baik MA maupun presiden secara hukum tidak salah dalam mengambil pendekatan masing-masing. Perbedaan semacam itu wajar dan merupakan dinamika yang biasa dalam hukum. Sistem perundang-undangan kita juga memungkinkan hal itu terjadi.

Prosedur Hukum
Baiq Nuril mungkin benar ia telah menjadi korban pelecehan. Namun di sisi lain, ia juga terjebak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum, yaitu memberikan rekaman percakapan itu kepada orang lain. Ini adalah kesalahan khas dari orang yang kurang paham hukum. Seharusnya, jika merasa dirugikan, Baiq bisa menempuh jalur hukum yang benar. Mungkin ia bisa melaporkan kepada polisi. Melaporkan kepada orang lain bisa mengakibatkan sesuatu yang di luar kendali seperti yang ia alami. Sedangkan melaporkan kepada lembaga yang tidak berwenang dalam pelanggaran hukum salah secara formal.

Ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi seluruh rakyat Indonesia tentang karakter sistem hukum Indonesia. Ada dua aspek yang harus dibangun dalam hal ini, yakni kesadaran hukum itu sendiri dan pengetahuan hukum. Bagaimanapun hukum punya logikanya sendiri. Kita tidak bisa menyandarkan perkara-perkara kita pada kerangka yang tidak tepat karena ia akan bisa menjadi celah hukum yang justru merugikan diri sendiri.

Mekanisme amnesti sendiri mungkin akan sulit terwujud bagi Baiq Nuril karena ia jelas telah divonis. Sedangkan mekanisme grasi juga sulit karena hukumannya hanya 6 (enam) bulan. Grasi menurut hukum diberikan pada terpidana minimal 2 tahun.

Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh Baiq Nuril dan aktivis perempuan tetap harus diapresiasi dan dihargai. Mudah-mudahan Baiq Nuril mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya. Ke depan, semoga semua pihak memperbaiki sosialisasi hukum kita kepada masyarakat. Masyarakat harus punya keakraban dan pengetahuan terhadap sistem hukum negaranya sendiri. Dengan begitu rakyat bisa mendapatkan hak hukumnya dalam kerangka yang benar.