Mengutamakan Kenegarawanan dalam Posisi Menteri

Opini: Dono Prasetyo

Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi.

Kamis, 18 Juli 2019 | 19:13 WIB

Lobi-lobi politik sudah mulai gencar dilakukan para elite partai guna memperoleh bagian dari kursi kekuasaan (baca: menteri) pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Sudah beredar pula draf nama-nama yang diperkirakan bakal jadi menteri. Segala manuver itu selalu terjadi pada setiap transisi menjelang rezim berikutnya.

Manuver para elite partai saat ini sejatinya sudah pada taraf mengkhawatirkan, kalau tidak boleh disebut memalukan. Mereka tidak malu-malu lagi berbicara terang-terangan kepada media, soal alokasi dan jabatan yang diharapkan. Perilaku elite partai tersebut menjadi teater terbuka yang bisa ditonton rakyat banyak. Hal ini sungguh membuat kita miris. Pertanyaan besar yang kemudian muncul: di mana sifat kenegarawanan mereka?

Manuver menuju posisi menteri sesuai dengan ungkapan klasik no free lunch. Tidak ada yang gratis dalam politik kekuasaan, karena semua ada timbal baliknya. Persoalannya adalah etika menuju jabatan menteri juga perlu diperhatikan. Posisi terhormat juga harus dicapai dengan cara terhormat, bukan dengan cara terus menekan terus Presiden Jokowi, atau dengan cara menjatuhkan nama kandidat yang lain.

Salah satu problem bangsa kita adalah figur teladan sebagai panutan, khususnya terkait posisi menteri. Dari sejarah, kita bisa belajar pada figur M Natsir (1908-1993), tokoh Masyumi dan perdana menteri (PM) di awal tahun 1950-an. Pada suatu ketika Natsir merasa ditinggalkan oleh sejumlah partai yang sebelumnya berkoalisi (selain Masyumi), dalam kabinet yang mengambil namanya (Kabinet Natsir), sehingga Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Saat Presiden Soekarno menawari Natsir untuk kembali menyusun kabinet, dia menolak secara halus, karena merasa tidak mampu melawan tekanan atau rongrongan partai-partai lain dalam koalisinya.

Pelajaran penting dari Natsir adalah jabatan bukanlah segalanya. Apalah arti jabatan apabila kita kurang dipercaya pihak lain. Selanjutnya, Natsir segera mengembalikan mobil dinas selaku perdana menteri, dan rela bersepeda kembali layaknya orang kebanyakan.

Bisa jadi figur seperti Natsir sudah langka di era sekarang, dan bisa jadi terlalu ekstrem pula apabila mengambil Natsir sebagai rujukan dalam konteks sekarang. Namun, apabila elite politik mampu menjalankan “separuh” saja dari yang ditunjukkan Natsir, sudah luar biasa.

Salah satunya adalah soal fasilitas. Telah menjadi rahasia umum bahwa menjadi pejabat publik, terutama menteri, adalah untuk memperoleh kesejahteraan dan berbagai kemudahan dan fasilitas lain. Itu sebabnya para elite partai seolah berlomba-lomba menggapai sebanyak mungkin alokasi menteri bagi parpol atau organisasinya, dan acapkali abai terhadap tugas hakiki selaku menteri, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.