Hukuman Kebiri, Sudah Tepatkah?

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Kamis, 29 Agustus 2019 | 18:12 WIB

“Hukuman kebiri!”

Dua kata itu berulang kali membuat predator seksual histeris ketakutan. Dan ketika majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri atas diri terdakwa, saya termasuk salah satu orang yang sangat gembira. Tiga tahun sejak disahkan, UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak itu berulang kali saya pandang sebagai macan kertas. Isinya keras, namun sebatas alat untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kenyataannya, sebelumnya, tidak ada satu pun ruang pengadilan yang menjatuhkan vonis bersalah, hukuman berat, ditambah kastrasi kimiawi tersebut bagi para terdakwa.

Namun kini, setelah majelis hakim PN Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri bagi terdakwa, muncul persoalan baru. Persoalan yang sesungguhnya sudah pernah saya duga bahkan ketika UU 17/2016 (populer dijuluki sebagai UU kebiri) masih dalam penggodokan, yaitu, siapa yang akan menjadi eksekutornya? Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi jelas menolak menjadi pelaksana eksekusi kebiri.

Titik awak kebingungan tersebut adalah salah kaprah negara, khususnya para penyusun UU, dalam mengonstruksikan kebiri dalam hukum nasional. Berdasarkan catatan media, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berulang kali mengancam pelaku dengan UU tersebut. Jadi, Menteri PPPA memandang kebiri kimiawi dengan filosofi retributif. Artinya, karena pelaku sudah melakukan perbuatan keji, maka tak ada jalan lain kecuali membalasnya pula dengan tindakan yang menyakitkan.

Manifestasi kebiri kimiawi sebagai penindakan retributif nampak nyata pada putusan majelis hakim PN Mojokerto tadi. Di situ, kebiri sepenuhnya menjadi putusan hakim. Pelaku, mau tidak mau, harus menerima sanksi pengebirian. Kebiri berkedudukan sebagai hukuman. Titik.

Kebiri sebagai bentuk perlakuan retributif (hukuman) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, merupakan pengekspresian amarah dan kesumat publik, khususnya korban dan keluarganya, terhadap pelaku.

Pengebirian kimiawi, yakni dengan cara menyuntikkan zat tertentu ke dalam tubuh pelaku agar hormon seksualnya rusak, dapat menghilangkan dorongan seksualnya. Pelaku akhirnya tidak lagi memiliki minat untuk melakukan kontak seksual dengan siapa pun, termasuk juga dengan anak-anak.

Namun, saat hasrat seksual mati, tidak berarti bahwa segala perasaan negatif tadi juga serta merta mati. Justru sebaliknya; pengebirian dapat menimbulkan ekses berupa efek brutalisasi (brutalization effect). Jiwa pelaku dapat membara semakin berkobar-kobar. Pelaku yang sudah dikebiri di bawah paksaan bisa jadi berpotensi menjadi penjahat yang jauh lebih brutal dan kejam lagi. Selepas meninggalkan lembaga pemasyarakatan, ia dapat mengeksplorasi cara-cara baru untuk menyalurkan perasaan-perasaan negatifnya yang kini akan semakin ganas.

Pengebirian, dengan demikian, tidak hanya gagal mengantisipasi potensi kebahayaan pelaku yang berlipat ganda, namun justru menstimulasi kemungkinan pelaku mengembangkan aksi-aksi kejahatan dalam bentuk variasi lain. Bukan hanya anak-anak yang menjadi incaran serangan agresif pelaku, siapa pun kemudian berpeluang mengalami viktimisasi.

Itulah tabiat predator mysoped. Dia menjadi lebih buas dan semakin brutal, akibat dikebiri secara paksa. Akibat dari kebiri yang diposisikan sebagai hukuman, yang sepenuhnya ditentukan oleh hakim.

Kebiri secara paksa (forcible chemical castration atau involuntary chemical castration) semacam itu adalah praktik purbakala. Praktik retributif seperti itu menyimpang jauh dari praktik kebiri di negara-negara lain. Patut disayangkan, filosofi retributif semacam itulah yang telanjur sudah menjadi warna kebiri dalam hukum di Indonesia. Kebiri di Indonesia, dengan kata lain, adalah manifestasi salah kaprah. Ada bacaan yang terlewatkan saat masalah kebiri itu dirumuskan dalam UU 17/2016.

Yang Seharusnya
Kebiri, seperti dipraktikkan di banyak negara lain, bertitik tolak dari filosofi rehabilitasi. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai orang yang sakit. Karena sakit, konsekuensinya adalah dia perlu diobati. Bahwa dia dihukum berat, masuk akal. Tapi kebirinya sendiri bukan bagian dari hukuman, apalagi sebagai sanksi pemberatan.

Kebiri sebagai rehabilitasi diselenggarakan berdasarkan permintaan atau persetujuan pelaku. Permintaan sedemikian rupa, bisa dipahami, didahului oleh terbangunnya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya tersebut merupakan kejahatan dan mendatangkan penderitaan pada anak-anak. Perubahan pemikiran (keinsafan) itu yang ingin disempurnakan oleh pelaku dengan secara sukarela meminta agar negara melakukan perubahan atau pembatasan terhadap fisiknya. Yaitu agar fisik tersebut tidak lagi bisa digunakan sebagai alat kejahatan. Caranya adalah dengan melalui kastrasi hormonal.

Kebiri sukarela (voluntary chemical castration atau inforcible chemical castration) menjadi bagian dari program rehabilitasi komprehensif. Rehabilitasi fisik menyertai rehabilitasi psikis dan rehabilitasi sosial. Dengan pendekatan semacam itu, terbukti bahwa pelaku berubah tabiat dan perilaku. Potensi residivisme akan cenderung menurun atau bahkan menghilang sama sekali. Walau tetap perlu dipahami bahwa perbaikan tersebut tidak disebabkan oleh semata-mata melalui kebiri, melainkan bersumber dari adanya kesadaran atau keinsafan pelaku.

Langkah Terbaik
Tulisan ini saya susun di Kampus Universitas Bond, Gold Coast, Australia, saat mengikuti konferensi tentang remaja, teknologi dan komunitas virtual. Konferensi ini semakin menguatkan keyakinan saya dan para peserta, bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah masalah yang amat-sangat pelik. Untuk itu, langkah pencegahan adalah tetap merupakan pendekatan terbaik. Dimulai dari dalam keluarga.

Konferensi ini juga mengingatkan kita semua bahwa pengendalian atas media sosial dan aplikasi komunikasi berbasis gawai merupakan agenda sangat mendesak. Karena saat anak-anak terpapar konten pornografi dan pornoaksi, termasuk orientasi seksual menyimpang (lesbian, gay, biseksual, transeksual), maka seketika terbukalah ruang kerentanan pada anak-anak untuk menjadi korban. Termasuk perkosaan maya (virtual rape)!

Untuk itu maka sinergi sesama pemangku kepentingan perlindungan anak, dimulai dari dalam keluarga, kemudian tingkat lokal, nasional dan lintas negara merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi!

Semoga.