Persoalan Mendesak Menjelang Pelantikan

Opini: Dono Prasetyo

Pimpinan Kolektif DPN Seknas Jokowi.

Sabtu, 31 Agustus 2019 | 07:59 WIB

Menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai presiden pada periode kedua pada 20 Oktober 2019, telah muncul sederet persoalan yang mendesak untuk segera ditangani. Persoalan dimaksud, antara lain Papua memanas, komposisi kabinet, wacana amendemen UUD 1945, dan rencana pemindahan ibu kota negara.

Dengan segala pengalaman dan performanya selama ini, niscaya Jokowi akan bisa mengatasi badai yang seolah datang beruntun tersebut.

Kita adalah bangsa yang besar, sehingga wajar apabila masalah yang dihadapi juga lebih kompleks. Coba kita bandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura misalnya, dengan luas wilayah setara Provinsi DKI Jakarta, dengan penduduk tidak sampai 5 juta jiwa, tentu relatif lebih mudah mengurusnya.

Sebagai relawan, yang bisa kami lakukan hanyalah sekadar memberi masukan pada Pak Jokowi, terkait problematika yang mendera bangsa. Dari sekian kasus kontemporer tersebut, pada hemat kami yang tampaknya paling rumit adalah soal Papua. Memang perlu pendekatan khusus dalam mengelola kasus Papua, karena kasus ini terkait soal suara hati saudara-saudara sebangsa di Papua.

Karena menyangkut suara hati, maka yang perlu diutamakan adalah dialog. Saya khawatir jika memakai pendekatan semimiliteristik, seperti menambah jumlah aparat guna memulihkan keamanan dan ketenangan di Papua, justru akan meningkatkan resistensi masyarakat Papua.

Sudah menjadi realitas sejak lama, banyak warga luar Papua yang mencari nafkah di tanah Papua. Begitu juga sebaliknya, tak sedikit generasi baru Papua yang menuntut ilmu di Jawa, bahkan sejak masih tingkat SMA/SMK. Dengan begitu, sebenarnya ada semangat saling berbagi sebagai sesama anak bangsa. Oleh karenanya, jangan terlalu mudah menyakiti saudara kita yang berasal dari Papua.

Saya pribadi sudah beberapa kali melakukan tugas lapangan ke Papua. Ketika bertemu dengan saudara-saudara warga asli Papua, mereka umumnya ramah, suka menolong pendatang, dan satu lagi yang penting, mereka umumnya senang bergurau. Dengan karakter seperti itu, sepertinya penyelesaian semimiliteristik sungguh di luar imajinasi kita.

Sementara soal amendemen UUD 1945, bagi saya itu semata soal kepentingan (baca: kekuasaan) para elite parpol yang tidak terkait langsung dengan soal kesejahteraan rakyat. Terkait soal amendemen ini, Pak Jokowi sudah pernah menyampaikan pandangannya. Salah satunya adalah, perlunya kajian mendalam sebelum melakukan amendemen. Jangan sampai amendemen ini justru menimbulkan guncangan politik yang tidak perlu.

Pada akhirnya muaranya adalah pada penyusunan kabinet yang akan datang. Bagaimana komposisi kabinet nanti diisi oleh tokoh-tokoh yang memang berkomitmen membantu Jokowi dalam mengatasi masalah krusial, baik yang sedang terjadi hari ini hingga lima tahun mendatang.

Tentu Pak Jokowi sudah paham soal tantangan yang akan dihadapi bangsa lima tahun ke depan. Untuk itu Pak Jokowi sudah memastikan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Struktur dan organisasi kabinet 2019-2024 juga disiapkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sudah disebut di atas.

Kita pastikan kembali bahwa penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Pada fase kedua ini, kepemimpinan Jokowi benar-benar diuji untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengisian anggota kabinet harus lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan partai.