Implikasi Amendemen V

Opini: Henrykus Sihaloho

Penulis adalah doktor lulusan IPB yang sejak 1990-sekarang menjadi dosen Universitas Katolik Santo Thomas, Medan.

Minggu, 1 September 2019 | 12:34 WIB

Wacana amendemen V UUD 1945 mengingatkan penulis pada agenda lawas DPD yang mungkin sudah ada begitu anggota DPD periode pertama dilantik pada 1 Oktober 2004. Meskipun bagi DPD dan DPR amendemen V bersifat terbatas, bedanya bagi DPD amendemen versi mereka diharapkan membuat kedudukan DPD setara dengan DPR, sedangkan bagi DPR amendemen ini bertujuan mengembalikan kewenangan MPR menetapkan GBHN dan berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Seperti diketahui, amendemen V versi DPD belum pernah terwujud. Walaupun amendemen ini belum terwujud, keinginan DPD memiliki posisi yang setara dengan DPR tidak pernah pupus. Itu bisa terlihat saat DPD mengajukan permohonan pengujian (judicial review) UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK pada 14 Oktober 2012. Faktanya, meski mengabulkan sebagian permohonannya, Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 terkait pengujian kedua UU itu tidak sampai membuat posisi DPD setara dengan DPR.

Mengikuti wacana amendemen V di berbagai media, penulis belum pernah melihat dilibatkannya anggota DPD dalam membahas soal ini. Padahal sebagai kamar kedua di MPR, DPD nantinya akan terlibat dalam amendemen V.

Penulis ikut berurun rembuk perihal rencana amendemen V UUD 1945 ini berangkat dari pengalaman sebagai staf ahli anggota DPD (almarhum Ferry FX Tinggogoy) yang saat itu sekaligus menjabat sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD. Sebagai catatan, PPUU ialah alat kelengkapan DPD yang utamanya bertugas membahas, mengubah, dan/atau menyempurnakan RUU/UU, termasuk atas nama DPD memohon pengujian kedua UU di atas ke MK.

Meski diinspirasi oleh pengalaman penulis di atas, tulisan ini hanya membicarakan implikasi amendemen V terhadap kedudukan rakyat (kedaulatan rakyat), DPR, DPD, dan Presiden, melemahnya checks and balances, dan menguatnya legislative heavy. Yang paling serius, amendemen V bakal mengubah wakil rakyat menjadi wali (baca: kepala) rakyat. (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali itu bisa berarti kepala.)

Implikasi
Secara historis, dilakukannya amendemen I-IV dari 1999-2002 adalah untuk memenuhi aspirasi rakyat yang tertuang pada tujuh agenda reformasi, yakni supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan pelanggaran HAM, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, amendemen UUD 1945, pencabutan dwifungsi TNI/Polri serta pemisahan TNI dan Polri, dan pemberian otonomi daerah (otda). Sebagaimana dimaklumi, amandemen I-IV ini minimal telah memenuhi dua tuntutan reformasi, yakni amendemen konstitusi itu sendiri dan pemberian otda (plus kelahiran DPD).
Secara tersirat, sejatinya amandemen I-IV telah memenuhi tuntutan reformasi yang paling mendasar, yakni kembalinya kedaulatan rakyat (yang dilaksanakan menurut UUD). Penulis melihat, prinsip kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD itu, antara lain terwujud melalui UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedihnya, implikasi pertama mengembalikan MPR menetapkan GBHN adalah perampasan kedaulatan rakyat dan pengkhianatan kepada rakyat. Rakyat berdaulat termasuk saat rakyat menetapkan sendiri UU serupa GBHN (UU Nomor 25/2004) yang dibuat untuk mereka, oleh wakil mereka (DPR dan/atau DPD), dan dari aspirasi mereka (bukan aspirasi MPR). Apabila MPR membuat GBHN, berarti GBHN ditetapkan untuk, dari, dan oleh MPR. Seperti telah disebutkan, di sini MPR telah menjadi wali rakyat, bukan lagi wakil rakyat.

Implikasi kedua dari amendemen V ialah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Implikasi kedua ini seyogianya dibaca “DPR-lah lembaga tertinggi negara” lantaran jumlah seluruh anggotanya minimal 3/4 dari MPR (bahkan periode 2019-2024 melebihi 4/5). Dengan demikian, tanpa kehadiran DPD, DPR bukan hanya dapat menetapkan GBHN, juga bisa memakzulkan presiden.

Jumlah anggota DPD yang relatif sedikit juga membawa implikasi ketiga, yakni melemahnya checks and balances dan menguatnya legislative heavy (baca: DPR heavy). DPR heavy ini jelas menaikkan kekuatan tawar DPR. Naiknya kekuatan tawar DPR berpotensi merampas hak prerogatif presiden, bahkan DPR bisa menjadikan presiden boneka atau kuda tunggangannya.

Ironisnya, presiden bisa berkinerja buruk lantaran keberadaan menteri dari parpol yang kinerjanya buruk, termasuk karena korupsi. Begitu berkinerja buruk, presiden bukan hanya berhadapan dengan MPR, juga dengan rakyat. 

Implikasi keempat terjadi apabila untuk memuluskan amendemen dilakukan dengan mengiming-imingi semua parpol di Senayan memiliki kursi pimpinan di MPR. Ini berakibat pada pembengkakan kursi pimpinan yang tidak proporsional, sebab DPD hanya memperoleh 1/10. Pada konteks ini pun parpol tidak boleh mengabaikan prinsip organisasi modern, yakni struktur menentukan orang, bukan orang menentukan struktur.

Implikasi kelima, presiden yang juga kepala negara akan menjadi subordinat MPR apabila lembaga ini menjadi lembaga tertinggi negara. Mengingat presiden dan MPR adalah hasil pilihan rakyat, seyogianya kedudukan keduanya minimal setara.

Implikasi keenam terjadi manakala ada bagian dari GBHN yang bertentangan dengan visi dan misi presiden dan wapres. Mengingat visi dan misi itu yang ditawarkan kepada rakyat, pasangan terpilih dengan sendirinya harus menjalankan visi dan misi itu.

Di sisi lain, jika presiden dan wapres tidak menjalankan GBHN, MPR bisa memakzulkan mereka karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wapres.

Sebagai penutup, proses lahirnya GBHN berbeda dengan UU. Tidak seperti pembuatan GBHN, dalam proses RUU sampai mendapat persetujuan bersama menjadi UU, presiden terlibat penuh. Kecuali itu, GBHN akan lahir dalam bentuk Ketetapan MPR. Karena berbentuk ketetapan MPR (yang kedudukannya di atas UU), rakyat tidak berpeluang mengujinya ke MK. Artinya, GBHN harus dianggap seperti kitab suci.