Kenaikan Iuran Program JKN

Opini: Timboel Siregar

Penulis adalah koordinator advokasi BPJS Watch dan sekjen OPSI.

Senin, 9 September 2019 | 16:00 WIB

Di tahun keenam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) semakin besar. Direksi BPJS Kesehatan memprediksi, defisit di tahun 2019 ini mencapai Rp 28 triliun. Namun, hingga semester pertama, Menteri Keuangan justru memprediksi defisit bisa mencapai Rp 32,84 triliun. Prediksi Menkeu ini didukung oleh realisasi biaya manfaat rawat jalan tingkat pertama di semester pertama sebesar Rp 7,45 triliun, lebih dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp 5,98 triliun. Demikian juga rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp 15,11 triliun melebihi dari triliunanggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 14,10 triliun.

Tentunya defisit ini berdampak pada utang klaim rumah sakit (RS) yang belum dibayar semakin besar. Di akhir April 2019 lalu, total utang klaim RS yang belum dibayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,3 triliun, yang kemudian naik hampir Rp 4 triliun dalam dua bulan, menjadi Rp 9,23 triliun di akhir Juni 2019. Utang klaim menyebabkan cash flow RS menjadi terganggu untuk menjalankan operasionalnya, seperti membeli obat, membayar alat-alat kesehatan, membayar jasa medis dan paramedis serta karyawannya. Dengan kesulitan cash flow RS, maka rakyat yang akan menjadi korban.

Atas persoalan tersebut pemerintah berkeinginan menaikkan iuran JKN di tahun 2020, sehingga defisit pembiayaan JKN dapat teratasi. Pemerintah mengusulkan kenaikan iuran JKN untuk segmen kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 19.000 per orang per bulan (POPB) menjadi Rp 42.000 POPB. Untuk kepesertaan Peserta Penerima Upah (PPU) Badan Usaha, tidak menaikkan persentase iurannya namun hanya menaikkan batas upah atas sebagai pengali 5% yaitu dari Rp 8 juta menjadi Rp 12 juta, sehingga iuran tertinggi menjadi Rp 600.000. Untuk PPU Pemerintah, ketentuan upah PNS, TNI dan Polri sebagai pengali 5% akan ditambah dengan tunjangan kinerja dengan menggunakan batas atas upah sebesar Rp 12 juta juga.
Untuk kepesertaan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) atau peserta mandiri, pemerintah berencana menaikkan iuran kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, untuk kelas 2 dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000,, dan untuk kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Kenaikan iuran JKN merupakan amanat Pasal 17 ayat (3) UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai degan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Secara operasional, kenaikan iuran tersebut ditetapkan di Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 yang menyatakan besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

Mengacu pada Pasal 38, kenaikan iuran JKN seharusnya dilakukan pada tahun 2018, namun pemerintah tidak melakukannya. Pemerintah hanya membantu keuangan DJS sebesar Rp 10,2 triliun untuk mengatasi defisit yang terjadi pada 2018. Dana bantuan tersebut tidak mampu untuk mengatasi defisit yang terjadi di 2018. Per akhir 2018 lalu utang BPJS ke RS mencapai Rp 9,15 triliun, yang diperhitungkan sebagai defisit di tahun 2019.

Beban Peserta Mandiri
Dengan mengacu pada regulasi yang ada dan kondisi cash flow DJS yang terus defisit, maka kenaikan iuran menjadi keniscayaan. Untuk kepesertaan PBI dan PPU, kenaikan iuran tidak menjadi masalah, dan DPR sudah menyetujuinya. Masalah muncul untuk peserta mandiri. Kenaikan iuran sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 59.000 untuk kelas 2, dan Rp 16.500 untuk kelas 3 tentunya akan memberatkan peserta mandiri.

Kenaikan yang besar tersebut akan menyebabkan dua hal, yaitu peserta mandiri yang menunggak (nonaktif) semakin besar, dan atau peserta kelas 1 dan 2 memilih turun kelas menjadi peserta kelas 3. Dengan iuran peserta mandiri saat ini saja total peserta mandiri yang menunggak sebesar 49,04% atau 15,855 juta orang (per 30 Juni 2019), dengan total utang iuran sebesar Rp 2.4 triliun untuk satu bulan, belum termasuk utang iuran 23 bulan lainnya. Bila kenaikan direalisasikan, peserta mandiri yang menunggak diprediksi akan semakin besar, diperkirakan mencapai 60%-70%.

Kenaikan iuran yang besar juga akan mendorong peserta kelas 2 dan 1 pindah kelas perawatan menjadi kelas 3. Bagi peserta klas 2 yang turun kelas, ketika harus dirawat, peserta tersebut dapat menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 51 Tahun 2018 untuk tetap mendapatkan pelayanan kelas 2 dengan membayar selisih INA CBGs kelas 2 dengan INA CBGs kelas 3.

Tentunya bila dua hal tersebut terjadi maka akan menurunkan pendapatan iuran JKN dari peserta mandiri. Hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat untuk menaikkan pendapatan iuran dari peserta mandiri. Berpotensinya tunggakan iuran yang meningkat dan perpindahan kelas perawatan menjadi kelas 3, selain karena faktor daya beli, ini juga didukung oleh belum baiknya pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya RS. Kesulitan peserta JKN mendapatkan kamar perawatan, disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, diminta beli obat sendiri, mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, menunggu berbulan-bulan untuk dioperasi, dan sebagainya, merupakan masalah klasik yang terus dialami peserta JKN di RS.

Usulan
Kenaikan iuran JKN memang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan program JKN. Namun demikian ada beberapa usulan untuk memastikan kenaikan iuran menjadi produktif. Pertama, pemerintah lebih bijak menaikkan iuran JKN untuk peserta mandiri yaitu sebesar Rp 10.000 untuk kelas 1 dan kelas 2, sementara klas 3 sebesar Rp 2.000-Rp 3.000 POPB.

Kedua, pemerintah menyegerakan memberikan bantuan dana ke BPJS Kesehatan agar klaim RS dapat segera dibayarkan untuk menolong rakyat Indonesia melalui perbaikan cash flow RS. Bantuan dana sebesar Rp 20 triliun untuk mengatasi defisit di 2019 ini akan memudahkan cash flow DJS di 2020. Semakin lama dibantu APBN, maka biaya denda 1% per bulan dari outstanding utang akan menambah beban utang klaim ke RS.

Ketiga, berharap sekali Direksi BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN khususnya di RS. Dengan mengintegrasikan pelayanan di seluruh RS yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang dikelola Unit Pengaduan, maka peserta JKN akan mudah dibantu mencari ruang perawatan ataupun melaporkan bila ada masalah di RS.

Keempat, presiden mengevaluasi pelaksanaan Inpres No 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi JKN. Kenaikan iuran tidak otomatis langsung mengatasi defisit tetapi harus disertai secara simultan oleh kerja nyata kementerian dan lembaga yang ditugaskan oleh Inpres No. 8 Tahun 2017 untuk mendukung JKN.

Semoga Program JKN segera terlepas dari lilitan defisit di 2020 nanti, dan rakyat Indonesia semakin lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan mendapat bantuan langsung dari BPJS Kesehatan.

Penulis adalah Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)