Alat Kontrasepsi dalam Jangkauan Anak

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Jumat, 18 Oktober 2019 | 16:00 WIB

Rancangan UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang ditunda pengesahannya, memuat pasal tentang alat pencegah kehamilan dan anak. Pada pasal itu tertulis, “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Tulisan ini saya susun saat pembahasan RUU KUHP bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan para pegiat perlindungan anak. Dan ini merupakan catatan saya atas pasal tentang alat kontrasepsi tersebut.

*

Kota Bogor adalah salah satu daerah yang patut diapresiasi atas usahanya untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari bahaya rokok. Upaya Pemerintah Kota Bogor itu antara lain adalah mengharuskan toko-toko menutup display rokok mereka. Jadi, betapa pun posisi rak peraga rokok di toko tetap tidak bergeser sedikit pun dari posisinya semula, namun paling tidak pandangan konsumen tidak seleluasa dibandingkan saat melihat barang-barang dagangan lainnya.

Ketentuan sedemikian rupa menjadi pelengkap atas penolakan bahwa rokok tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang berusia di bawah delapan belas tahun. Sekaligus juga menegaskan bahwa rokok merupakan benda berbahaya, bersamaan dengan info peringatan bahaya rokok yang terpampang di setiap kemasannya.

Ironisnya, baik secara lokal maupun nasional, perlakuan sedemikian itu tidak kita jumpai terhadap alat kontrasepsi, terutama kondom. Saya tegaskan: kondom! Karena benda inilah yang juga diperdagangkan di toko-toko namun dengan perlakuan yang sangat berbeda dengan rokok.

Perbedaan pertama, di berbagai waralaba, rokok dipajang di belakang mesin kasir, sementara kondom justru diletakkan di bagian depan meja kasir. Dengan posisi sedemikian itu, rokok tidak mudah digapai secara langsung oleh calon pembeli, sedangkan kondom dengan sangat mudah dapat langsung diambil oleh pembeli.

Kedua, di toko-toko tersebut, karena rak rokok ditutup tirai, maka barang dagangan tersebut tidak secara langsung tertangkap oleh mata pembeli. Display kondom cukup kontras dengan itu, tidak tertutup sama sekali dengan apa pun. Siapa pun dapat dengan mudah melihat dan mengambilnya, termasuk anak-anak.

Ketiga, karena terdapat penolakan mengenai batasan usia pembeli rokok, maka tersedia dasar bagi karyawan toko untuk (seharusnya demikian) mengecek usia calon pembeli rokok. Batasan usia justru tidak tersedia sama sekali pada kondom. Sehingga, karyawan toko tidak mempunyai dasar normatif untuk memilah bahwa sebenarnya hanya calon pembeli dengan umur tertentu saja yang diizinkan untuk membeli kondom.

Dari semua perbandingan tersebut, dengan mudah dapat disimpulkan, bahwa rokok berbahaya, sedangkan kondom tidak. Memperdagangkan rokok--sedikit banyak—terlarang. Sedangkan, kondom seolah sah-sah saja dibeli oleh segala lapisan usia. Secara khusus, antara rokok dan anak dibangun sekat, sedangkan antara kondom dan anak seolah dibiarkan lapang begitu saja. Secara singkat, saat penjualan rokok (seharusnya) terkontrol, hingga saat ini penjualan kondom justru seolah bebas sama sekali tidak terkontrol.

Masih terkait penjualan kondom, ke sekian banyak karyawan toko, saya pernah menanyakan tentang kapan saat terlaris penjualan kondom dan siapa saja pembelinya. Jawaban karyawan toko umumnya sama: setiap akhir pekan dan remaja. Dengan respons sedemikian rupa, spontan muncul di benak saya bahwa kondom di toko-toko ritel modern kebanyakan dibeli untuk tujuan rekreasional belaka oleh kaum muda yang belum menikah. Ini sesuatu yang cukup berbahaya dan tidak boleh dianggap wajar serta tidak seharusnya dibiarkan begitu saja.

Anggaplah bahwa alat kontrasepsi (kondom) memiliki dua manfaat, yakni mencegah kehamilan serta mencegah penularan penyakit menular seksual (faktanya, sangat banyak studi yang menyanggah klaim tersebut). Dua argumen itu pula yang selalu dibangun di sekian banyak negara setiap kali berlangsung pertukaran wacana tentang kondomisasi. Di Indonesia, sama saja, sebagian kalangan juga mengonstruksi hal-ihwal terkait alat kontrasepsi (kondom) ini dengan penekanan hanya pada dua manfaat tersebut.

Konstruksi sedemikian rupa tentu sangat menyimpang. Kondom merupakan objek yang tidak terlepas dari aktivitas seksual. Namun hingga kini, konstruksi narasi tentang manfaat kondom ternyata terputus sama sekali dari konteks bahwa aktivitas seksual itu hanya boleh dilakukan oleh suami dan isteri dalam ikatan perkawinan yang sah. Apa pun nilai positif yang ingin diambil dari kondom seharusnya tidak boleh terlepas dari setting perkawinan ini. Tanpa perkawinan, bahasan tentang manfaat-manfaat kondom hanya menjadi sesuatu yang absurd, kehilangan dasarnya.

Pengingkaran terhadap konteks suami isteri atau setting perkawinan itu niscaya akan merusak cakrawala berpikir masyarakat, terlebih pada anak-anak. Masyarakat tidak akan melihat perkawinan atau ikatan suami isteri sebagai sesuatu yang mutlak harus ada sebelum masyarakat memfungsikan dan mengambil manfaat dari kondom tersebut.

Kekacauan sedemikian rupa bukan lagi sebatas kerisauan. Tidak sedikit kita jumpai forum-forum bahasan tentang kesehatan reproduksi, petugas-petugas berwenang, serta bacaan dan modul pelatihan terkait yang steril dari konteks perkawinan itu. Semuanya mengangkat topik tentang alat kontrasepsi (kondom), namun tanpa mengingatkan publik akan keharusan adanya konteks petkawinan atau suami isteri tersebut.

Perketat Kontrol
Bertitik tolak dari hal ini, kontrol terhadap kondom dan alat kontrasepsi lainnya sepatutnya diadakan sebagaimana kontrol yang sudah lebih dulu ada terhadap rokok. Salah satu yang mendesak untuk dilakukan adalah penyempurnaan terhadap pasal RUU KUHP tentang alat pencegah kehamilan. Secara terperinci, pasal tersebut sebaiknya dipecah ke dalam dua ayat.

Ayat pertama menjadi, “Setiap orang yang mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau gambar, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh, serta mempromosikan penggunaan alat kontrasepsi kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Ayat kedua, “Pengecualian atas ayat pertama berlaku apabila kegiatan-kegiatan dimaksud dilakukan a) dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, dan b) untuk penyakit infeksi menular seksual, serta c) untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.”

Perlu dicatat bahwa poin a, b, dan c idealnya bersifat akumulatif, bukan alternatif. Artinya, pembebasan pelaku dari pemidanaan hanya diberlakukan saat hal-ihwal terkait kondom (pada ayat 1) diselenggarakan dengan cakupan tiga tujuan (pada ayat 2) secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Jadi, manakala pelaku memenuhi satu atau dua cakupan saja, maka sudah cukup untuk memidanakan pelaku.

Dapatkah Secepatnya?
Finalisasi terhadap pasal tentang alat pencegah kehamilan, beserta ayat-ayat lainnya dalam KUHP, mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, sambil menunggu finalisasi tersebut, demi kepentingan terbaik dan perlindungan bagi anak, masing-masing daerah seharusnya dapat segera menetapkan sejumlah kontrol cukup ketat terhadap kondom, sebahaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap rokok.

Begitu pula toko-toko kelontong modern di berbagai daerah. Induk perusahaan toko-toko tersebut sebaiknya dapat segera berinisiatif menyusun ketentuan-ketentuan internal untuk memastikan bahwa kondom diperdagangkan dengan cara yang lebih ketat dan bijaksana, tidak sebagaimana saat ini.

Bahwa alat kontrasepsi tidak untuk anak, dan tidak sepatutnya berada dalam jangkauan anak! Semoga.