Hari Santri dan Perdamaian Dunia

Opini: Eko Sulistyo

Mantan Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden 2015-2019

Senin, 21 Oktober 2019 | 16:00 WIB

Hari Santri Nasional (HSN) 22 Oktober 2019 adalah peringatan ke-5 sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015, yang menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai HSN. Keputusan politik pemerintah ini menjadi pengakuan sejarah atas komitmen kebangsaan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda.

Resolusi Jihad yang dikeluarkan para ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada 21 dan 22 Oktober 1945 di Kota Surabaya adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian dari ancaman agresi negara lain yang ingin menjajah Indonesia. Maka tugas menjaga perdamaian bagi para ulama dan santri ini masih relevan dengan tema HSN tahun ini, “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”.

Ada dua faktor yang menjadikan tema ini relevan. Pertama, tema perdamaian adalah warisan historis dari para santri untuk menjaga perdamaian dari segala ancaman. Ancaman perdamaian sekarang ini tentu jauh berbeda dengan situasi dan kondisi Republik pada 1945. Dari luar negeri ancaman paling nyata adalah upaya-upaya menghambat kemajuan dan kemandirian ekonomi bangsa. Sementara ancaman dari dalam negeri yang nyata adalah kemunculan kelompok/organisasi/gerakan yang mencoba menyabotase Pancasila, dengan mengedepankan intoleransi, radikalisme/ekstremisme, dan terorisme atas nama agama.

Kedua, tema perdamaian juga sangat relevan dengan isi Pembukaan UUD 1945 untuk “melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam hubungan dengan negara-negara Islam dan umat Muslim sedunia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan mendorong kerja sama global dan regional untuk membangun demokrasi, perdamaian antarbangsa, toleransi antarkelompok, serta aktif dalam penyelesaian konflik dan penjagaan perdamaian.

Tugas Konstitusional
Menjalankan misi perdamaian dunia adalah tugas konstitusional dan historis dari bangsa dan pemerintah Indonesia. Suatu peran yang sudah menyejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, Indonesia tentu sangat merasakan dan menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Dalam situasi dunia Islam yang dipenuhi konflik dan peperangan seperti di Afganistan dan Suriah, makin membuktikan bahwa Islam moderat Rahmatan Lil 'Alamin yang mengakar di Indonesia menjadi sangat relevan dan dapat ditransformasikan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Islam Rahmatan Lil 'Alamin adalah Islam pembawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam dan semua mahluk hidup di muka bumi. Islam Rahmatan Lil 'Alamin tidak mengajarkan permusuhan dan perpecahan, tapi mengajarkan persaudaran, mengasihi dan menyayangi.

OKI yang dideklarasikan tahun 1969 oleh 25 negara Islam di Maroko atas dasar keyakinan agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB, serta hak asasi manusia (HAM). Tujuannnya meningkatkan solidaritas Islam, kerja sama politik, ekonomi dan sosial-budaya, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, serta membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Posisi Indonesaia menjadi penting dalam OKI karena dianggap berhasil memadukan nilai demokrasi dengan nilai-nilai Islami Rahmatan Lil 'Alamin.

Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, April 2015, Presiden Jokowi mengusulkan dibentuknya suatu contact group dalam OKI yang menyuarakan Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin. Pada September 2015, gagasan tersebut kembali disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu di Arab Saudi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OKI Iyad Madani. Sekjen OKI menyatakan bahwa Indonesia merupakan contoh di mana demokrasi dan Islam dapat berjalan bersama-sama.

Gagasan Presiden Jokowi untuk mentransformasikan Islam Rahmatan Lil 'Alamin Indonesia dalam OKI sejalan dengan Mecca Declaration dalam KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekah, Arab Saudi, yang mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi, good governance, pemajuan HAM, serta hak-hak perempuan dalam piagam baru OKI. Gagasan ini selain mendapat dukungan dari Sekjen OKI juga dari beberapa negara Timur Tengah seperti Sudan dan Mesir. Momentum ini bisa menjadi pintu masuk bagi Indonesia mengambil peran lebih dalam OKI, dan menjadi mediator berbagai konflik dan peperangan di negara-negara Islam.

Inisiatif Indonesia
Inisiatif Indonesia dalam OKI untuk memajukan perdamaian sudah ditunjukkan Presiden Jokowi pada 6 dan 7 Maret 2016, saat Indonesia menjadi tuan rumah “5th Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference on the Cause of Palestine and Al-Quds Al-Shareef”. Konferensi ini sebagai respons dari permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Konferensi menghasilkan resolusi Deklarasi Jakarta yang menentukan posisi anggota OKI dalam isu Palestina dan Al-Quds Al-Shareef, serta langkah-langkah dukungan kongkrit untuk Palestina dan Al-Quds Al-Shareef.

Inisiatif-inisiatif dari Indonesia sangat dibutuhkan OKI ke depan ketika kepemimpinan OKI oleh negara-negara Timur Tengah terbukti belum berhasil menyelesaikan banyak konflik di antara negara-negara Islam. Bahkan mereka ikut saling berkonflik satu sama lain, sehingga penyelesaian konflik Timur Tengah seperti benang kusut yang tak jelas dari mana harus diurai. Akibatnya legitimasi OKI seperti dipandang sebelah mata oleh negara-negara Barat.

Dalam situasi seperti ini, mungkin kepemimpinan OKI di luar negara-negara Timur Tengah dapat menjadi langkah untuk mengurai benang kusut konflik dan membawanya pada solusi damai melalui dialog dan perundingan. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB sampai 2020, dan anggota Dewan HAM PBB 2020-2022, Indonesia dapat memainkan kepemimpinan dalam OKI untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian di negara-negara Islam.

Indonesia juga dapat memaksimalkan bantuan pembangunan internasional atau Indonesian AID yang baru diluncurkan 18 Oktober 2019 ke Afrika dan negara-negara Islam yang sedang dilanda konflik. Program ini dapat meningkatkan kiprah para santri Indonesia di dunia internasional dalam pemberdayaan komunitas dan resolusi konflik. Apalagi santri-santri yang fasih berbahasa Arab (lingua franca di jazirah Arabia dan Afrika Utara), selain bahasa Inggris dan Prancis, akan melengkapi peran Indonesia yang selama ini fokus pada pasukan perdamaian dan bantuan pangan.

Oleh karenanya, sesuai dengan tema perdamaian dunia dalam HSN 2019, perlu bagi pemerintah Indonesia untuk makin berperan dan mengambil inisiatif dalam diplomasi damai dan memajukan Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam OKI. Selamat HSN, selamat memajukan perdamaiaan dunia.