Puisi Perlindungan Anak bagi Kabinet Baru

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Kamis, 31 Oktober 2019 | 16:00 WIB

Sebagai seorang guru, saya merasa sangat gembira menyimak pidato pelantikan Bapak Joko Widodo selaku presiden RI. Pidato yang memberikan penekanan istimewa pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) itu begitu tajam, berpandangan jauh ke depan, dan sekaligus menyiratkan komitmen untuk merealisasikannya. Kiranya komitmen ini akan terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan.

Pada sisi lain, berbagai individu dan lembaga yang bekerja di bidang kemanusiaan dan hukum, juga ada yang mengkritisi pidato Presiden tersebut. Pihak-pihak itu mempersoalkan Presiden yang di dalam pidatonya tidak sedikit pun menyinggung ihwal hukum, kemanusiaan, dan perlindungan warga negara.

Kasus Mei-September
Saya bersama organisasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pun mempertanyakan hal yang sama. LPAI mengajak publik untuk kilas balik sekaligus mengingatkan pemerintah pada dua peristiwa menyedihkan yang berhubungan langsung dengan anak-anak. Pertama, rangkaian demonstrasi 21-22 Mei yang berakibat empat anak meninggal dunia serta puluhan anak lainnya yang dikabarkan telah diamankan dan mendapat perlakuan kekerasan.

Kedua, demikian pula penanganan atas sekian banyak anak dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti aksi massa menjelang pengesahan sejumlah RUU pada September lalu. Tewasnya sekian banyak orang ditambah korban-korban cedera serius, memunculkan perasaan duka dan terluka, sekaligus amarah di tengah-tengah masyarakat.

Dikaitkan ke pidato Presiden, terkesan ada yang kurang sesuai. Pada satu sisi, Presiden sangat peduli pada isu SDM. Namun pada sisi lain, publik mencari-cari butir pada pidato tersebut yang dapat dijadikan sebagai dasar yang meyakinkan, bahwa anak-anak terkait dua peristiwa itu, akan tertangani secara lebih tuntas dan manusiawi. Bukankah mereka termasuk SDM yang seharusnya menjadi sasaran pemerintah dalam upaya pengembangan SDM tersebut?

Seiring dengan perjalanan waktu, masalah anak-anak tersebut tampak semakin samar dalam ingatan kolektif masyarakat, tertutupi oleh berbagai kejadian lain. Saya terus mencoba untuk membangun optimisme pada pemerintahan baru, termasuk pelantikan anggota kabinet baru. Namun pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, siapa hari ini yang masih ingat dan masih memandang serius dua tragedi yang telah disebutkan sebelumnya?

Saya mengajak semua pemangku kepentingan perlindungan anak untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap kasus meninggalnya anak-anak itu dan proses hukum atas puluhan anak-anak yang lain. Stamina panjang masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan negara, terutama pemerintah, tidak lupa pada nasib anak-anak. Salah satu kepentingan yang patut diperjuangkan, di samping mencari informasi penyebab kejadian tersebut, adalah juga menemukan pihak yang telah menghabisi anak-anak malang tersebut, serta memastikan adanya sanksi yang patut dijatuhkan pada para pelaku nantinya. Bahkan saya memandang, agar tidak sekadar menjadi perhatian yang sebatas sentimentil, puncak kepedulian kita adalah juga tersedianya ganti rugi (restitusi, bahkan kompensasi) bagi keluarga anak-anak tersebut.

Bentrokan antara masyarakat dan aparat kepolisian pada aksi Mei dan September 2019 berlangsung sangat mencekam. Berbagai narasi tentang orkestrasi di balik aksi-aksi itu menambah bobot keseriusan atas kejadian-kejadian tersebut. Sangat memprihatinkan bahwa dalam malapetaka yang cukup menyedihkan itu, negara dinilai tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan, terutama bagi warga negaranya yang masih berusia anak-anak.

Pada aspek kegagalan negara itulah letak penjelasan mengapa bukan sekadar restutisi yang patut diberikan, tetapi bahkan kompensasi juga harus ditunaikan. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pelaku kepada para korban. Sedangkan kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan negara--dalam hal ini pemerintah--kepada korban.

Masalah perlakuan terhadap anak-anak semakin penting bila semua pihak memahami pranata global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan nomor 16 mengenai penghentian segala bentuk kekerasan terhadap anak serta penghentian tindakan penganiayaan, penelantaran, dan eksploitasi anak. Sasaran ini begitu pentingnya, sehingga sudah sepatutnya diprioritaskan melampaui sasaran-sasaran lainnya yang juga berhubungan dengan penghentian kekerasan secara umum.

Pada skala nasional, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak telah meletakkan dasar tentang bentuk perlakuan negara yang harus diberikan kepada anak-anak korban kekerasan. Anak-anak itu merupakan salah satu kelompok anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Bentuknya ada dua. Pertama, penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan. Kedua, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Oleh UU dimaksud, pelaksanaan pemberian khusus merupakan kewajiban dan tanggung jawab--urutan terdepan--pemerintah. UU yang sama juga tidak memuat pengecualian tentang siapa pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Konsekuensinya, apabila bisa dipastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak-anak pada aksi massa Mei dan September 2019 adalah oknum alat-alat negara, maka para oknum tersebut juga harus diberi sanksi. Negara pun harus lebih intensif menyosialisasikan ketentuan perundang-undangan yang relevan agar semua pihak memahami akan posisi anak selaku warga negara yang (semestinya) dilindungi dari kekerasan.

Walau positif, cakupan perlindungan khusus dalam UU Perlindungan Anak masih belum cukup luas. Sangat baik apabila UU yang sama juga memuat perlindungan khusus berupa pemberian kompensasi bagi keluarga korban dari anak-anak tersebut atau pun keluarga mereka (jika korban meninggal dunia).

Inilah tombol yang saya tekan untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk secepat mungkin dan setuntas mungkin mengambil langkah yang secara pasti memperlihatkan keberpihakan kita pada anak-anak korban aksi Mei dan September 2019. Secara khusus, desakan ini saya tujukan kepada Kapolri dan jajarannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, serta Menteri Sosial bersama jajarannya.

Status Ganda
Anak-anak, dengan segala--anggaplah--kerapuhannya, sangat berisiko menyandang status tumpang-tindih korban sekaligus pelaku. Berhadapan dengan status ganda itu, dapat dinalar dan merupakan kepatutan bahwa penanganan anak selaku korban harus dikedepankan oleh negara. Penanganan itu mencakup dimensi hukum, fisik, psikis, dan sosial anak.

Pada sisi lain, bagaimana terhadap anak-anak yang diduga menyerang personel penegak hukum? Sebagai bentuk pelaksanaan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat pantas kiranya jika penanganan hukum atas anak-anak terkait Mei dan September 2019 adalah didiversi. Penolakan diversi justru memunculkan kesan kurang baik bahwa aparat penegakan hukum sendiri tidak percaya akan mekanisme dan program andal yang telah disediakan negara untuk melakukan perbaikan atas anak-anak yang melakukan perbuatan pidana tertentu (dalam hal ini kekerasan).

Saya menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Kabinet Indonesia Maju. Semoga fajar yang lebih cerah terbit bagi anak-anak Indonesia, teristimewa bagi mereka yang wafat dan teraniaya pada Mei dan September lalu.

Sebagai bentuk dorongan semangat bagi kabinet baru, izinkan saya mengutip ucapan Presiden Jokowi dan membawanya ke konteks tulisan ini. Bahwa, yang utama itu bukan sekadar prosesnya, yang terutama adalah hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada keterangan “sent”, artinya telah terkirim. Ada keterangan “delivered”, artinya pesan telah diterima. Tugas pemerintah--terutama Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial--adalah menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.

Kita semua tentu berharap agar penanganan kasus anak-anak terkait demonstrasi Mei dan September 2019 bukan sekadar sending-sending. Making delivered. Itu yang kita semua dapat jadikan sebagai standar pencapaian. Pelaku bertanggung jawab secara pidana, para korban anak-anak terpenuhi hak-haknya, dan memastikan tidak akan terulang lagi kejadian yang sangat memilukan tersebut. Semoga.