Quattrick Penurunan Suku Bunga Acuan BI

Opini: William Henley

Founder IndoSterling Group

Rabu, 6 November 2019 | 17:28 WIB

Sebuah keputusan strategis tersiar dari Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019. Bank Indonesia, setelah menggelar rapat dewan gubernur yang berlangsung pada 23-24 Oktober 2019, memutuskan menurunkan suku bunga acuan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kebijakan tersebut konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi yang berada di bawah titik tengah sasaran 3,5%. Alasan lain di balik kebijakan itu adalah tetap menariknya imbal hasil pasar keuangan domestik sehingga ikut mendukung stabilitas eksternal.

Dengan demikian, BI tercatat telah empat kali menurunkan suku bunga acuan pada tahun ini. Perinciannya pada 18 Juni 2019 sebesar 25 bps menjadi 5,75%, kedua pada 22 Agustus juga 25 bps ke level 5,50%, dan ketiga pada 19 September 2019 sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Sedangkan sepanjang tahun lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 175 bps menjadi 6%.

Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah langkah BI ini efektif untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti sekarang? Ataukah dosis dari suntikan kebijakan BI tersebut harus ditambah?

Dorong pertumbuhan
Sekadar menyegarkan kembali ingatan, BI mulai mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Ia menggantikan BI Rate yang telah lama dikenal oleh publik.

Situs resmi BI menuliskan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil. Selain itu, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Mengacu kepada definisi-definisi di atas, tak heran jika penurunan suku bunga acuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Hal itu pun sejalan dengan "mantra" yang kerap dilontarkan Gubernur BI, yaitu pre-emptive.

Langkah BI terasa semakin pas. Ini karena sepekan kemudian, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve kembali memangkas suku bunga acuan (Fed Funds Rate/FFR) sebesar 25 bps. Jika dikombinasi, maka keputusan BI dan The Fed menghadirkan kelegaan bagi perekonomian dalam negeri dan dunia.

Penulis menilai, situasi sekarang teramat ideal untuk dijadikan momentum meningkatkan perekonomian. Utamanya dari sisi investasi. Sebab, penurunan suku bunga acuan sejalan dengan cost of money bakal menjadi lebih rendah.

Perbankan dalam negeri pun mulai menurunkan suku bunga mereka. Dengan begitu, para pelaku usaha mulai dari skala kecil hingga besar dapat berekspansi berbekal dana dari bank. Hal ini penting jika mengacu kepada realisasi investasi yang diumumkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

BKPM mencatat realisasi investasi langsung per kuartal III-2019 mencapai Rp 205,7 triliun. Nilai itu naik 18,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 173,8 triliun. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik 18,9% menjadi Rp 100,7 triliun. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) naik 17,8% menjadi Rp 105 triliun.

Mengacu kepada capaian itu ditambah kebijakan BI memangkas suku bunga acuan, maka ada asa bahwa realisasi investasi sepanjang tahun dapat mencapai target Rp 792 triliun. Walaupun, sebagaimana dijelaskan di awal, ekonomi global masih tidak menentu.

Peran Pemerintah
Dalam mengerek kinerja perekonomian, suku bunga acuan bukan satu-satunya faktor penentu. Sebab, BI pun memiliki sejumlah instrumen lain yang dapat digunakan mengerek ekonomi. Misalnya kebijakan down payment properti dan kendaraan yang akan direlaksasi dalam waktu dekat.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah kinerja pemerintah. Kebetulan, pekan lalu, Presiden Joko Widodo sudah melantik menteri, pejabat setingkat menteri, hingga wakil menteri. Tidak butuh waktu lama, Presiden langsung menggelar ratas yang dibagi berdasarkan empat kementerian koordinator, yaitu perekonomian, kemaritiman dan investasi, politik hukum dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan pekan ini.

Titik tekan Jokowi masih serupa, yaitu ekonomi global masih tidak menentu. Ia bahkan mengunggah ilustrasi hujan dan payung di akun media sosialnya. Sebuah indikasi bahwa Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut.

Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah?

Penulis menilai yang utama adalah membuktikan lewat kebijakan-kebijakan yang prudent dan tepat. Ini karena susunan Kabinet Indonesia Maju dinilai kurang memuaskan, utamanya dari sisi tim ekonomi. Hal itu disebabkan pos-pos kementerian yang strategis ditempati politikus. Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak tepat sasaran.

Hal lain adalah mencari solusi cepat dan konkret terhadap masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit). Hal itu bahkan diangkat Jokowi dalam rapat terbatas pekan ini. Ia meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan, mengingat neraca transaksi berjalan merupakan salah satu fondasi penting bagi stabilitas nilai tukar rupiah.

Berdasarkan data BI, defisit transaksi berjalan per kuartal II-2019 membengkak menjadi 3,04% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jalan keluar untuk mengatasi masalah ini adalah menekan impor, terutama bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah sudah memiliki program macam membangun industri substitusi impor hingga B20 yang bahkan akan dinaikkan menjadi B100. Tinggal efektivitas program ditingkatkan bila perlu diperluas. Dengan demikian, penurunan defisit neraca transaksi berjalan bukan angan-angan semata.