Urgensi Moratorium Akademi Kepolisian

Opini: Reza Indragiri Amriel

Penulis adalah Peserta Community Policing Development Program di Jepang

Kamis, 14 November 2019 | 16:00 WIB

Kapolri, Jenderal Idham Azis, menempatkan “mewujudkan SDM unggul” pada urutan teratas dari tujuh program prioritasnya. Tulisan ini mengaitkan kata “unggul” tersebut dengan persoalan pos jabatan yang pernah diutarakan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pada Rapat Kerja Teknis Sumber Daya Manusia Polri di Makassar beberapa waktu silam, Kapolri saat itu, Tito Karnavian, “berkeluh kesah”. Ungkapnya, di tubuh Polri terjadi bottleneck berupa sedikitnya 1.300 perwira berpangkat komisaris besar (kombes) di jajaran Polri. Dari jumlah itu, sekitar 500 orang di antaranya tengah mengikuti seleksi pimpinan tinggi. Padahal, perwira tinggi bintang satu yang pensiun hanya sekitar 4 hingga 5 orang per bulan. Untuk mengatasi bottleneck di level kombes, Polri membuka lebih banyak jabatan fungsional.

Pertanyaannya, apakah penataan sedemikian rupa merupakan respons atas kebutuhan situasi masyarakat, ataukah justru untuk memecahkan problem internal institusi semata? Solusi atas masalah internal Polri seyogianya tidak hidup di dalam ruang vakum. Solusi atas problem organisasi Polri harus terus-menerus berorientasi eksternal dan jangka panjang, yakni implikasinya terhadap masyarakat yang Polri layani.

Situasi yang digambarkan Tito Karnavian, yakni penumpukan jumlah personel Polri berpangkat kombes, tampak kontras dengan kenyataan bahwa rasio antara jumlah personel Polri dengan jumlah masyarakat yang dilayaninya belum berimbang. Apalagi jika kata “melayani” diartikan sebagai keberadaan anggota kepolisian yang secara nyata berhubungan langsung (tatap muka) dengan masyarakat di lapangan.

Tak pelak muncul kesan bahwa selama ini sudah berlangsung proses perekrutan personel Polri secara kurang tepat sasaran. Pada satu sisi terdapat rekrutan yang kemudian menumpuk dalam jumlah sangat besar, bahkan berlebihan, sementara pada sisi lain terdapat ceruk kerja yang sangat penting yang sayangnya tidak terisi secara memadai oleh institusi Polri sendiri.

Idealnya, solusi atas persoalan bottleneck kombes membawa kemaslahatan, baik bagi lingkungan internal Polri dan lebih-lebih lagi bagi pihak eksternal (masyarakat). Semestinya itulah pijakan bagi pengentasan masalah bottleneck kombes. Atas dasar itu, sementara Polri mencari formula komprehensif terbaik untuk mengatasi problem tumpah ruahnya polisi berpangkat kombes, masalah yang saya sebut sebagai ketimpangan antara ekspektasi dan realisasi ini semestinya memunculkan satu poin pertimbangan yang jauh lebih penting bagi manajemen SDM Polri ke depan. Pertimbangannya, agar Polri dapat terus berikhtiar keras meningkatkan pencapaian-pencapaiannya.

Sumber Rekrutan
Survei yang diselenggarakan sejumlah pihak memperlihatkan betapa Polri kian memantapkan eksistensinya di hati publik. Terlepas dari sinisme sebagian kalangan atas survei tersebut, para responden survei menunjukkan kepercayaan mereka pada institusi Polri yang terus naik dari waktu ke waktu.

Dari mana kepercayaan itu bersumber?

Penelitian menyimpulkan, media memang memengaruhi hitam putihnya citra polisi di mata khalayak. Tapi studi juga menandaskan, kesan terkuat masyarakat terhadap polisi justru utamanya terbangun berdasarkan kontak langsung masyarakat dalam keseharian mereka dengan personel polisi. Lebih spesifik lagi, terbenarkan oleh Recency Effect Theory, perjumpaan atau interaksi mutakhir yang positif antara masyarakat dengan polisi merupakan penentu positifnya citra polisi.

Temuan tersebut seyogianya membesarkan hati para penggawa Tribrata. Kelabunya pemberitaan media menjadi tak begitu berarti seandainya polisi sanggup melakukan counter dengan menggencarkan kontaknya ke masyarakat. Dari situ bisa dipahami, ujung tombak lembaga kepolisian bagi perlekatan kesan baiknya di sanubari masyarakat, sangat mungkin tidak terbatas pada personel yang bertugas di unit hubungan masyarakat (humas).

Serdadu andalan untuk maksud tersebut tak lain adalah para anggota kepolisian yang saban hari berada di tengah masyarakat. Merekalah yang, kendati tidak begitu masyhur di lensa kamera dan tinta pena, menjadi aktor-aktor penentu hitam putihnya reputasi institusi kepolisian. Merekalah yang berkedudukan paling strategis untuk melanjutkan bahkan kian membulatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Kompetensi untuk memupuk kepercayaan publik. Di situlah sepantasnya letak nilai unggul SDM Polri seperti dikemukakan Idham Azis. Di situ pula letak sasaran yang mesti dituju dalam setiap dimensi manajemen SDM Polri (secara umum) dan untuk mengatasi masalah bottleneck kombes (secara spesifik)

Personel-personel yang berada di lapis akar rumput, sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, terutama sekali bukan hasil rekrutan dari Akademi Kepolisian (Akpol). Akpol sejauh ini memang dipandang sebagai kawah candradimuka paling prestisius dibandingkan wadah-wadah perekrutan anggota Tribrata lainnya. Peluang menduduki jabatan menentukan serta kesempatan memanggul melati dan bintang masih lebih besar dimiliki para taruna Akpol ketimbang rekrutan non-Akpol.

Akan tetapi, justru di situ pula “persoalannya”, bahwa jam terbang produk Akpol untuk menyambangi publik tidak setinggi para personel polisi jebolan selain Akpol. Para bintara pembina keamanaan dan ketertiban masyarakat (babinkamtibmas) dan polisi lalu lintas (polantas) yang siang malam berada di tengah masyarakat, misalnya, bukanlah rekrutan Akpol.

Kenyataan tersebut sepatutnya memantik keinsafan bahwa sungguh perlu Polri memperbanyak personel yang direkrut dari jalur selain Akpol. Penempatan utama bagi rekrutan tersebut adalah posisi babinkamtibmas dan polantas.

Interaksi dengan Publik
Dasar pertimbangan perekrutan yang seharusnya diperkuat adalah mengintensifkan kehadiran anggota Polri di tengah lingkungan masyarakat. Lebih seringnya polisi terlihat dan berinteraksi dengan publik akan bermanfaat membentuk efek tangkal bagi kejahatan. Calon pelaku kejahatan akan mengurungkan niat jahatnya, serta khalayak luas akan lebih termudahkan untuk melaporkan selekas mungkin gelagat-gelagat gangguan keamanan dan ketertiban. Ujung-ujungnya, itu tadi, kian kokohnya relasi polisi dan masyarakat.

Pelipatgandaan jumlah personel Polri dengan pangkat bintara dan tamtama juga menguntungkan, baik secara internal maupun eksternal. Internal, perekrutan semacam ini memungkinkan bagi efisiensi anggaran Polri. Pasalnya, berbeda dengan para rekrutan dari Akpol yang menjalani tour of duty dari satu wilayah ke wilayah lain yang berjauhan satu sama lain, pergeseran area penugasan bintara dan tamtama secara umum tidak akan sejauh itu.

Secara eksternal, sebagai konsekuensi keajekan daerah penugasan, ikatan batiniah antara personel bintara dan tamtama dengan masyarakat setempat juga terus menguat. Perpolisian masyarakat, sebagai rancangan kerja Polri yang mengadopsi sistem perpolisian di Jepang, kiranya lebih mudah terealisasi dengan fokus perekrutan semacam itu.

Jadi, kembali ke masalah personel Polri berpangkat kombes yang terjepit di lubang jarum, sekaligus mendudukkan sebutan “SDM unggul Polri” pada pos yang benar, jalan yang patut dipertimbangkan Polri untuk mengelola dua persoalan tersebut secara lebih utuh dan mendasar adalah dengan melakukan moratorium perekrutan melalui jalur Akademi Kepolisian. Jika itu dianggap sebagai solusi temporer, maka moratorium dimaksud diselenggarakan setidaknya untuk sementara waktu hingga penumpukan perwira kombes teratasi.

Penyetopan perekrutan personel Polri dari jalur Akpol, yang disertai dengan penambahan jumlah rekrutan dari jalur bintara dan tamtama, akan mengurangi tekanan kenaikan pangkat ke level perwira menengah. Ditambah lagi --ini yang teristimewa-- memaksimalkan frekuensi dan mutu layanan ke masyarakat.

Allahu a’lam.