Pembangunan SDM dalam Darurat Matematika

Opini: Indra Charismiadji

Penulis adalah Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis)

Kamis, 14 November 2019 | 16:05 WIB

Bambang dan Dewi adalah sepasang suami istri beranak dua. Bambang bekerja sebagai seorang teknisi komputer dengan gaji Rp 5.000.000 per bulan, sedangkan Dewi bekerja sebagai seorang guru SMP swasta dengan penghasilan Rp 3.000.000 per bulan. Pasangan ini memiliki kesepakatan untuk mengalokasikan 20% dari gaji Bambang dan gaji Dewi untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Berapa jumlah anggaran pendidikan untuk kedua anak Bambang dan Dewi setiap bulan?

Contoh tersebut adalah salah satu bentuk soal yang sekarang popular disebut sebagai HOTS (Higher Order Thinking Skills), yaitu soal-soal yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi untuk menyelesaikannya. Berbagai kajian dan survei, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berada pada posisi darurat dalam bernalar Matematika.

Hasil kajian dari Kemdikbud melalui Indonesian National Assessment Programme (https://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/) menunjukkan bahwa 77,13% anak Indonesia buta Matematika. Temuan yang tidak jauh berbeda datang dari PISA (Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trend for Mathematics and Science Studies).

Walaupun saya bukan seorang pakar Matematika, tetapi kira-kira beginilah cara saya mengerjakan soal tersebut. Jumlah anggaran pendidikan untuk anak-anak Bambang dan Dewi adalah: (Gaji Bambang x 20%) + (Gaji Dewi x 20%) = (Rp 5.000.000 x 20%) + (Rp 3.000.000 x 20%) = Rp 1.000.000 + Rp 600.000 = Rp 1.600.000.

Kalau mau jujur, soal seperti itu bukanlah suatu soal yang sangat rumit. Sebaliknya cukup sederhana dan diperuntukkan siswa-siswa SD. Ironisnya, 99% kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) serta para wakil rakyat di daerah (DPRD) se-Indonesia, yang selama ini digaji oleh rakyat Indonesia, ternyata tidak mampu menyelesaikan soal Matematika yang sederhana tersebut.

Begini cara mereka mengerjakan soal tersebut: [(Gaji Bambang x 20%) + Gaji Dewi)] x 20% = [(Rp 5.000.000 x 20%) + Rp 3.000.000)] x 20% = (Rp 1.000.000 + Rp 3.000.000) x 20% = Rp 4.000.000 x 20% = Rp 800.000.

Inilah yang dilakukan oleh hampir seluruh pemerintah daerah dan wakil rakyat daerah dalam mengemban amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 ayat 4 berbunyi: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kalau menggunakan rumus Matematika yang benar dan wajar, seharusnya setiap anak Indonesia berhak mendapatkan anggaran Rp 2.400.000 per bulan. Tetapi karena rumusnya keliru generasi penerus bangsa kita hanya mendapatkan Rp 1.120.000 per bulan.

Misalokasi Anggaran Pendidikan
Apa implikasinya dengan nalar Matematika para kepala daerah dan DPRD yang seperti itu? Tentunya berita yang sering kita dengar dari dunia pendidikan seperti sekolah roboh, guru dengan gaji rendah, mutu pendidikan rendah, dan lain sebagainya.

Ada sebab tentu ada akibatnya. Apa yang saya tulis disini dapat diperiksa kebenarannya melalui situs resmi Kemdikbud tentang Neraca Pendidikan Daerah (https://npd.kemdikbud.go.id/). Sangat menyedihkan memang saat melihat ada beberapa daerah yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah 1%, sementara program prioritasnya adalah pembangunan SDM.

UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 berbunyi: Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faktanya gaji pendidik (melalui Dana Alokasi Umum) yang jumlahnya sangat besar, biaya pendidikan kedinasan, bahkan dana otonomi khusus, dan lain sebagainya yang tidak masuk dalam urusan pendidikan, diakui sebagai anggaran pendidikan. Apa yang saya sampaikan dalam tulisan ini baru dilihat dari sisi perencanaan anggaran, belum bicara implementasi yang serapan anggarannya jauh lebih rendah dari apa yang direncanakan. Intinya dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan Indonesia bertentangan dengan amanat Konstitusi.

Albert Einstein pernah mengatakan bahwa definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo telah mencanangkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama program kerja Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dengan slogan SDM Unggul Indonesia Maju. Dengan demikian, agar program kerja tersebut sukses tentunya banyak hal yang perlu diubah, seperti yang beliau sampaikan juga saat pidato pelantikannya untuk tidak melakukan rutinitas semata, tidak hanya sent tapi harus delivered. Salah satu yang wajib diubah adalah postur anggaran pendidikan dengan cara berhitung menggunakan nalar matematika yang benar.

Sepertinya perlu saya sarankan Presiden Joko Widodo untuk mengutus para pejabat negara menjadi peserta dalam Gerakan Berantas Buta Matematika (Gernas Tastaka) yang dimotori oleh Ahmad Rizali dan Dhita Putti Sarasvati, sebuah gerakan sukarela yang dilakukan oleh para pegiat pendidikan dengan memberikan pelatihan tanpa biaya namun intensif bagi guru-guru baik di Jakarta sampai di pulau-pulau kecil seperti Tual, Maluku.

Gerakan ini tanpa dukungan APBN maupun APBD sama sekali tetapi telah membuat banyak perubahan dalam memperbaiki nalar matematika siswa Indonesia. Gernas Tastaka baru saja berulang tahun yang pertama tanggal 10 November 2019 yang lalu dan akan terus melaju membangun SDM yang unggul agar Indonesia menjadi maju.