Bilamana Guru Sebagai Pelaku Perundungan

Opini: Seto Mulyadi

Penulis adalah ketua umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma Jakarta.

Jumat, 15 November 2019 | 15:00 WIB

“Selama ini guru dan dosen mengeluh banyak instansi yang harus mereka hubungi untuk akreditasi, sertifikasi, dan lain-lain.”

Saya baru saja mengunjungi salah satu provinsi di Sumatera. Ini kunjungan kesekian kali yang saya lakukan khusus terkait kasus perundungan di sekolah (school bullying). Terkejut saya karena yang awalnya ini dikabarkan “sebatas” masalah siswa merundung siswa, ternyata perkembangan investigasi di lapangan menangkap sekian banyak indikasi tentang adanya peran negatif guru dalam situasi perundungan, baik guru membiarkan siswanya dirundung siswa lain, maupun guru sendiri yang justru merundung anak didiknya.

Masyarakat bertanya. Karena perundungan adalah kekerasan, dan kekerasan pada dasarnya merupakan masalah pidana, maka keinginan terbesar adalah membawa masalah perundungan ini ke ranah pidana. Itu bukan tuntutan yang luar biasa. Apalagi Undang-Undang Perlindungan Anak mengandung semangat, bahkan pasal, bahwa ketika pelaku kekerasan adalah guru atau tenaga kependidikan, hukumannya diperberat.

Pada sisi lain, saya bertanya-tanya apa gerangan yang telah membuat guru sedemikian tega untuk tidak melindungi peserta didik yang menjadi sasaran perundungan. Lebih parah lagi, apa yang berkecamuk di hati para guru yang bahkan menjadi pelaku aktif perundungan. Salah satu talking points Mendikbud baru, Nadiem Makarim, pada rapat kerja di DPR RI memandu kita pada kemungkinan jawabannya.

Talking point itu penuh empati pada tugas berat yang dialami oleh para guru. Kerumitan serupa juga dihadapi para dosen. Apabila seluruh talking points Mendikbud dibaca kemudian direnungkan, secara tidak langsung tergambar bahwa tugas luar biasa berat memang tengah melilit para pendidik. Bukan sebatas pada aspek dan metode pengajaran, tetapi juga bagaimana para pendidik bisa meyakinkan diri mereka sendiri akan realitas sekaligus tuntutan zaman milenial. Penerimaan atau pun penolakan akan hal itu akan menentukan seberapa jauh para pendidik mampu menjawab pertanyaan siapakah generasi milenial, bagaimana tabiat mereka, seperti apakah kenyataan era milenial, dan modal apa yang patut dimiliki para peserta didik agar bisa berjaya di zaman milenial.

Tulisan ini tidak membahas keempat pertanyaan tersebut. Melalui tulisan ini, saya justru mengulas dampak tugas besar-besaran yang menyongsong para guru. Dukungan kita berikan kepada arah kebijakan Mendikbud Nadiem. Namun, mari kita sekarang juga melihat arah kebijakan itu dari sisi para pendidik. Dengan mengambil sudut pandang mereka, muncul pertanyaan umum: Seberapa jauh para pendidik mengalami keletihan bahkan menderita gangguan mental? Dan apa imbasnya terhadap peserta didik?

Selama ini telah banyak bahasan tentang tekanan batin yang dialami oleh para peserta didik. Keletihan akademis (academic burnout) sudah menjadi perbendaharaan kata yang dikenal luas untuk menggambarkan kondisi kejiwaan para peserta didik. Dampak kepenatan peserta didik tidak bisa dipandang sebelah mata. Putus sekolah, membolos, kenakalan yang eksesif, mencontek, adalah beberapa akibatnya. Yang lebih parah, ada peserta didik yang menderita depresi dan berujung pada penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Yang paling ekstrem adalah ketika peserta didik menampilkan perilaku kekerasan, bahkan brutalitas yang mengakibatkan orang lain terluka atau bahkan kehilangan nyawa.

Beruntung, seiring meningkatnya kesadaran bahwa keletihan akademis berefek kontraproduktif, modifikasi kurikulum dilakukan. Kegiatan bimbingan dan konseling juga diintensifkan. Semua itu diselenggarakan dengan maksud agar situasi belajar-mengajar menjadi lebih ringan dan para peserta didik dapat lebih dimanusiakan.

Bagaimana dengan Pendidik?
Sayangnya, kepedulian akan kesehatan mental para pendidik belum memperoleh bobot yang setara. Padahal, semakin lama, guru-guru menerima semakin banyak tuntutan.

Guru berhadap-hadapan dengan kewajiban yang semakin berat agar bisa bertahan pada kariernya sebagai pendidik. Akreditasi sekolah, sertifikasi profesi, kualifikasi kesarjanaan, dan standar internal lembaga pendidikan menumpuk di pundak guru. Belum lagi mengelola dinamika belajar-mengajar di kelas yang isinya adalah para peserta didik yang semakin kritis. Apalagi, seiring persaingan sekolah yang semakin ketat, para guru juga tak jarang perlu berperan sebagai juru dagang dalam rangka merekrut siswa baru.

Studi yang dilakukan Education Support Partnership menyimpulkan, para pendidik sering merasa terisolasi sekaligus cemas luar biasa. Pada survei lainnya, dilakukan YouGov, lebih dari separuh pendidik mengaku stres bukan kepalang. Bahkan 4 dari 10 pendidik menyatakan sudah berpikir serius untuk meninggalkan pekerjaan mereka.

National Foundation for Educational Research pada tahun ini juga memotret situasi serupa di kalangan pendidik di Inggris. Lembaga tersebut menyebut, pendidik menderita stres terkait pekerjaan lebih berat dibandingkan profesi lain.

Dua tahun sebelumnya, Teaching Union bahkan memaparkan telah terjadi epidemi stres yang ditandai oleh 3.750 pendidik menjalani cuti jangka panjang akibat tekanan pekerjaan, deraan kecemasan, dan penyakit mental. Keseluruhan waktu cuti yang diambil para guru tersebut dengan alasan stres dan kesehatan mental adalah 300.000 hari per tahun!

Dampak itu semua terhadap mutu pendidikan tidak dapat dipandang sepele. Apalagi saat jumlah murid semakin meningkat, guru yang meninggalkan pekerjaannya juga bertambah pada setiap periodenya.

Ringkasnya, hari ini, berprofesi sebagai guru sesungguhnya amat-sangat meletihkan. Pertanyaan reflektif sekaligus sinisnya adalah untuk apa bersekolah tinggi-tinggi jika cadangan kebahagiaan malah semakin rendah?

Dampak ke Peserta Didik
Pendidik yang stres ternyata berdampak buruk terhadap peserta didik. Misalnya, guru yang tidak mampu fokus pada pelajaran berakibat penyesuaian sosial dan pencapaian akademis peserta didik pun menjadi semakin rendah. Seiring itu, perasaan tidak aman dan cemas siswa meningkat akibat tidak wajarnya perilaku pendidik sehari-hari di sekolah. Mulai dari demotivasi, apatis, mudah marah, bahkan berperilaku agresif. Juga, melakukan pembiaran terhadap peristiwa perundungan maupun justru menjadi pelaku aktif perundungan itu sendiri.

Menyikapi beratnya pekerjaan pendidik, sejumlah lembaga pendidikan menggencarkan program bimbingan dan konseling khusus bagi para pendidik. Bukan sebatas bagi peserta didik seperti dulu. Hasilnya, sebagai gambaran, jumlah pendidik penerima layanan psikologis di Brunel University naik 172%, Bristol University (88%), Kent University (292%), dan Warwick University (316%).

Dikaitkan ke persoalan yang menjadi pembuka tulisan ini, masuk akal bagi pemangku kepentingan untuk mengantisipasi risiko gangguan psikologis (dan sejenisnya) dialami oleh para pendidik. Pemeriksaan psikologis berikut pemberian layanan bimbingan dan konseling bagi para pendidik merupakan bentuk kepedulian nyata pihak sekolah maupun kampus akan stabilitas mental para pendidik.

Dengan pemeliharaan yang lebih baik terhadap kondisi mental para pendidik, serta penyederhanaan manajemen pendidikan seperti diutarakan Mendikbud Nadiem, kita berharap para pendidik akan bekerja lebih ceria, penuh antusiasme, mencintai profesinya, dan tidak menjadi pemangsa atau melakukan perundungan terhadap anak-anak didik mereka sendiri.

Semoga.